DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup pengaturan meliputi; a. pengakuan Masyarakat Hukum Adat; b. perlindungan Masyarakat Hukum Adat; c. hak-hak Masyarakat Hukum Adat; d. pemberdayaan Masya rakat Hukum Adat; dan e. penyelesaian sengketa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten di Majene hingga saat ini masih dan tetap tumbuh sesuai dengan zaman dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
c.bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, perlu pengakuan dan perlindungan, penegakan dan pemenuhan hak kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum adat; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Udang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
8.Udang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 5059);
14.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5315);
16.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5432);
17.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
18.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757
19.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
20.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);
27.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlh Setjen Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);
28.Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah otonom Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4.Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan memiliki ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
6.Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adalah proses penentuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan Masyarakat Hukum Adat.
7.Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya.
8.Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status pengadministrasian oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak hak Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk perwujudan dari Negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi warga Negara.
9.Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Negara kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminalisai.
10.Pemenuhan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhinya hak tradisional dan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang undangan.
11.Pemberdayaan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Majene.
12.Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama Masyarakat Hukum Adat.
13.Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu Masyarakat Hukum Adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlakku.
14.Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada Masyarakat Hukum Adat, yang bersumber pada sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
15.Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh Masyarakat Hukum Adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan Masyarakat Hukum Adat lainnya.
16.Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
17.Kearifan lokal merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-padangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota Masyarakat Hukum Adat yang bersangkutan.
18.Penyelesaian Sengketa Alternatif adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Adat atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
19.Perwakilan Masyarakat Hukum Adat dalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan Masyarakat Hukum Adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
20.Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah kelembagaan yang bersifat Ad hoc yang bertugas untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi penetapan Masyarakat Hukum Adat oleh Bupa

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan asas :

a.tanggung jawab negara;
b.keadilan sosial;
c.kesejahteraan;
d.keseteraan dan non-diskriminasi;
e.keberlanjutan Lingkungan;
f.transparansi; dan
g.partisipasi;

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Hukum Adat bertujuan untuk:

a.mewujudkan masyarakat hukum adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
b.menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak- haknya yang telah diakui dan dilindungi secara hukum;
c.mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Hukum Adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan;
d.memberikan kepastian adanya perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Hukum Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan;
e.menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan meliputi;

a.pengakuan Masyarakat Hukum Adat;
b.perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
c.hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
d.pemberdayaan Masya rakat Hukum Adat; dan
e.penyelesaian sengketa.

BAB III

PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 5

Pemerintah daerah memberikan pengakuan terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat melalui proses;

a.identifikasi;
b.verifikasi dan validasi;
c.penetapan;

Pasal 6

(1)Bupati melalui Dinas melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dengan membentuk Tim Identifikasi.
(2)Tim Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Camat, unsur Masyarakat Hukum Adat dan Lembaga Masyarakat Adat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Tim identifikasi sebagai mana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pengumpulan bahan dan penelitian dokumen;
2. b.melakukan penggalian data dan informasi Masyarakat Hukum Adat;
3. c.menyajikan dokumen keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
4. d.menyusun laporan hasil identifikasi dan usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
(4)Identifikasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
1. a.sejarah Masyarakat Hukum Adat;
2. b.wilayah Adat;
3. c.hukum Adat;
4. d.harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; dan
5. e.kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
(5)Laporan hasil identifikasi sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3) huruf d, sekurang-kurangnya memuat;
1. a.keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat;
2. b.keberadaan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat apa bila masih ada; dan
3. c.peta ulasan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
(6)Keberadaan kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, harus memenuhi syarat:
1. a.secara nyata masih hidup baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
2. b.sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
3. c.sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(7)Keberadaan Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (5) huruf b, dianggap masih ada, apa bila memenuhi kriteria tertentu meliputi unsur adanya:
1. a.masyarakat dan lembaga Hukum Adat;
2. b.wilayah tempat Hak-hak masyarakat adat berlangsung;
3. c.hubungan, keterikatan, dan ketergantungan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dengan wilayahnya; dan
4. d.kewenangan untuk mengatur secara bersama sama pemanfaatan Tanah di wilayah Kesatuan Mayarakat Hukum Adat yang bersangkutan, berdasarkan hukum adat yang masih berlaku dan ditaati masyarakatnya.
(8)Hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya:
1. a.sudah dimiliki oleh perseorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah; atau
2. b.yang sudah diperoleh atau dibebaskan oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(9)Penyusunan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) huruf c, dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.pengumpulan dan penelititan dokumen Masyarakat Hukum Adat;
2. b.penggunaan data dasar dan data spesial pendukung lainnya;
3. c.pembentukan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat;
4. d.penyajian peta yang dibuat dalam format cetak dan atau digital;
5. e.penyimpanan data; dan
6. f.pelaporan.

Pasal 7

(1)Hasil identifikasi sebagai mana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan verifikasi dan validasi oleh panitia Masyarakat Hukum Adat dibentuk dengan Keputusan Bupati.
(2)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.sekretaris daerah sebagai ketua;
2. b.kepala perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris;
3. c.kepala badan pertanahan nasional dan tata ruang kabupaten sebagai anggota;
4. d.kepala perangkat daerah terkait sebagai anggota;
5. e.kepala bagian hukum sekretariat daerah sebagai anggota;
6. f.perwakilan masyarakat hukum adat;
7. g.unsur akademisi yang memiliki komptetensi tentang masyarakat hukum adat;
8. h.unsur budayawan;
9. i.perwakilan organisasi lembaga masyarakat adat
(3)Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
1. a.melakukan pemeriksaan lapangan;
2. b.melakukan analisis data yuridis dan sosial masyarakat hukum adat; dan
3. c.menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati.
(4)Verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.deskripsi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat.;
2. b.deskripsi keberadaan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat.; dan
3. c.Peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
(5)Verifikasi dan validasi peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) huruf c, meliputi:
1. a.dokumen deskripsi masyarakat hukum adat.yang digunakan dalam pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.;
2. b.data dasar dan data spesial pendukung lainnya yang digunakan dalam pembentukan pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.;
3. c.berita acara tahapan pembentukan peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.
4. d.peta usulan wilayah masyarakat hukum adat., meliputi:
  1. 1.Cakupan usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat; dan
  2. 2.Kelengkapan tandatangan pengesahan peta usulan wilayah Masyarakat Hukum Adat.
5. e.peta usulan wilayah masyarakat hukum adat.
(6)peta usulan Masyarakat Hukum Adat sebagai mana yang dimaksu pada ayat (5) huruf e, menggunakan program sistem informasi geografis (SIG) terhadap data sebagai berikut:
1. a.batas wilayah masyarakat hukum adat yang berbatasan;
2. b.rencana tata ruang wilayah;
3. c.informasi kawasan hutan dari kementrian lingkungan hidup dan kehutanan;
4. d.informasi penguasaan dan kepemilikan bidang tanah dari kantor pertanahan setempat; dan
5. e.kondisi tutup lahan.
(7)Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.
(8)Dalam hal Masyarakat Hukum Adat mengajukan keberatan, Panitia Masyarakat Hukum Adat melakukan verifikasi dan validasi ulang yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 8

(1)Panitia Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
(2)Bupati melakukan penetapan pengakuan Masyarakat Hukum Adat berdasarkan rekomendasi Panitia Masyarakat Hukum Adat dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

(1)Apabila Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) memiliki hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat, Bupati memfasilitasi penguasaan hak tersebut untuk didaftarkan sebagai hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat kepada Kantor Agraria dan Tata Ruang Kabupaten.
(2)Apabila hak-hak Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana pada ayat (1) berada dikawasan hutan negara, Bupati merekomendasikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan untuk melepaskan status sebagai hutan negara menjadi hutan adat.
(3)Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan bidang kehutanan oleh pemangku adat atau sebutan lainnya

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…