DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan, Penyaluran, Pengawasan dan Pelaporan dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimping pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3.Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
5.Bupati adalah Bupati Majene.
6.Perangkat Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Majene.
7.Dinas adalah Dinas Pemerintah Kabupaten Majene yang menyelenggarakan urusan di bidang Ketahanan Pangan.
8.Badan Usaha Milik Negara yang selajutnya disingkat BUMN adalah Badan usaha dibidang Pangan atau Pergudangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selajutnya disingkat BUMD adalah Badan usaha dibidang Pangan atau Pergudangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimilik oleh Daerah.
10.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan dan minuman. ~ 4 ~
11.Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.
12.Cadangan Pangan adalah Persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13.Keadaan darurat adalah terjadi peristiwa bencana alam, peceklik yang hebat dan kejadian diluar kemampuan manusia untuk mencegah dan/atau menghindari meskipin dapat di perkirakan.

Pasal 2

(1)Bupati menyelenggarakan Cadangan Pangan.
(2)Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pangan Pokok Tertentu yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
(3)Penyelenggaraan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di Bidang Pangan.

BAB II

PENGADAAN

Pasal 3

(1)Pengadaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dengan Pembelian.
(2)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis dan jumlah yang terdapat dalam keputusan Bupati.
(3)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memprioritaskan hasil produksi Daerah.
(4)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
1. a.memenuhi kebutuhan baru cadangan pangan;
2. b.penambahan cadangan pangan karena berkurang; dan
3. c.penggantian cadangan pangan yang rusak;
(5)Pembelian Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

(1)Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah. ~ 5 ~
(2)Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Gubernur.
(3)Dalam hal gubernur tidak menetapkan harga pembelian, pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 5

(1)Pengelolaan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan di gudang milik Pemerintah Daerah.
(2)Pengelolaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
1. a.penyimpanan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pengamanan;
4. d.pemeriksaan secara berkala; dan/atau
5. e.pengeluaran cadangan pangan dari gudang.

Pasal 6

Penyimpanan Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:

a.sistem penyimpanan karung; dan
b.sistem sirkulasi udara yang baik pada gudang.

Pasal 7

Pemeliharaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dengan fumigasi dan sanitasi.

Pasal 8

Pengamanan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan dengan menunjuk petugas yang telah ditentukan.

Pasal 9

Pemeriksaan cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan secara berkala setiap 2 (dua) minggu sekali oleh Dinas.

Pasal 10

Pengeluaran cadangan pangan dari gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e dilakukan sampai ke depan pintu gudang. ~ 6 ~

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyimpanan, Pemeliharaan, Pengamanan, Pemeriksaan dan pengeluaran cadangan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…