DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk : a. Meningkatkan Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyedia Air Bersih; b. Menambah Pendapatan Daerah; c. Mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila modal yang disertakan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal;
c.bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mandar Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); ~ 2 ~
3.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuh 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 4); ~ 3 ~
13.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2019 Nomor 11); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MANDAR KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5.Pejabat yang ditunjukan dalah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
6.Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PERUMDAM adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Majene.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Penerimaan Daerah adalahuang yang masuk ke Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
11.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. ~ 4 ~
12.Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalty, manfaat social dan/atau manfaatlainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
13.Investasi jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
14.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
15.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk Investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan daerah yang dipisahkan yang dapat ditambah, dikurangi, dijual pada suatu perusahaan milik Pemerintah dan/atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
(2)Penyertaan Modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk :
1. a.Meningkatkan Kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyedia Air Bersih;
2. b.Menambah Pendapatan Daerah;
3. c.Mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profit oriented.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

(1)Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum seluruhnya sebesarRp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) berdasar pada rencana bisnis perusahaan umum daerah air minum. ~ 5 ~
(2)Modal dasar Perusahaan Umum Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2019 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 31.040.314.400,- (tiga puluh satu milyar empat puluh juta tiga ratus empat ribu empat ratus rupiah).

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan (investasi) dan/atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
(2)Penambahan (investasi) dan/atau pengurangan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.Apabila dalam bentuk uang, ditetapkan terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Apabila dalam bentuk barang, diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili Bupati, berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum.
(2)Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pengawasan umum sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun incidental.

BAB V

HASIL USAHA

Pasal 6

Bagian laba atau hasil usaha penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan, wajib disetor sesuai ketentuan perundang-udangan yang berlaku. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ~ 6 ~

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 13 September 2019 BUPATI MAJENE CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA Diundangkan di Majene pada tanggal 13 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE CAP/TTD H. A. ACHMAD SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 12. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT 31 TAHUN 2019.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…