DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 10) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); ~ 2 ~
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAJENE. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Bupati adalah Bupati Majene;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
6.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. ~ 3 ~
7.Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
8.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene yang merupakan unsur Pimpinan Perusahaan dan terdiri dari Direktur Utama dan Direktur.
9.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang bergerak dibidang perdagangan dan jasa dalam kesatuan produksi barang dan jasa yang bersifat meningkatkan pendapatan Daerah, menyerap tenaga kerja dan berusaha dibidang penyediaan bagi kemanfaatan umum serta mendorong perkembangan sektor swasta dan atau koperasi di samping mendapat keuntungan sesuai prinsip- prinsip ekonomi.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11.Kas Daerah adalah kas Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.
12.Kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dijadikan penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada perusahaan daerah yang bersumber dari APBD dan Kapitalisasi Cadangan.
13.Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.
14.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.
15.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 1 BAB yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA PERUBAHAN BENTUK HUKUM
3.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: ~ 4 ~

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene diubah bentuk hukumnya menjadi Perumda Aneka Usaha.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, dan kepegawaian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha dan kepegawaian Perumda Aneka Usaha.

4.Ketentuan BAB III diubah, sehingga BAB III berbunyi sebagai berikut:
5.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perumda Aneka Usaha berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Majene.

6.Ketentuan BAB IV diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Perumda Aneka Usaha dibentuk dengan maksud untuk memberikan wadah usaha secara lebih terencana dan terorganisir dalam rangka mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
(2)Tujuan Perumda Aneka Usaha adalah untuk membantu Pemerintah Daerah menciptakan lapangan kerja baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

8.Ketentuan BAB V diubah, sehingga BAB V berbunyi sebagai berikut:
9.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: ~ 5 ~

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha meliputi:
1. a.Jasa;
2. b.Pertanian dalam arti luas;
3. c.Pariwisata;
4. d.Pertambangan;
5. e.Properti;
6. f.Perdagangan dan industri;
7. g.Perbengkelan;
8. h.SPBU;
9. i.Jasa Konstruksi; dan
10. j.Bidang Industri.
(2)Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan sendiri dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

10.Ketentuan BAB VI diubah, sehingga BAB VI berbunyi sebagai berikut:
11.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

Perumda Aneka Usaha didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.

12.Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII berbunyi sebagai berikut:
13.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

MODAL

Pasal 7

(1)Modal awal Perumda Aneka Usaha seluruhnya terdiri dari kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan, tidak terdiri atas saham-saham.
(2)Modal Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 1 M ( 1 Milyar Rupiah).
(3)Modal Perumda Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) dapat ditambah dengan persetujuan DPRD.
(4)Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau bank Pemerintah yang ditunjuk Bupati.

14.Ketentuan BAB VIII diubah, sehingga BAB VIII berbunyi sebagai berikut: ~ 6 ~
15.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

ORGAN DAN PEGAWAI

Pasal 8

Pengurus Perumda Aneka Usaha terdiri dari:

a.KPM;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.
1. 16.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

17.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha apabila dapat membuktikan:

a.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
b.tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Aneka Usaha; dan/atau
c.tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha secara melawan hukum.
1. 18.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…