DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai ruang lingkup KIBBLA, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, pelayanan kesehatan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan pelayanan KIBBLA.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat yang dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
c.bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); ~ 3 ~
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
5.Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Kesehatan.
6.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene.
7.Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial serta spiritual yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. ~ 4 ~
8.Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan pada intervensi yang dapat menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak balita.
9.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki, jenis tenaga tertentu memerlukan izin untuk melakukan pelayanan kesehatan.
10.Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disingkat Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
11.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
12.Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
13.Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonates selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
14.Rumah Sakit Umum adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik.
15.Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan Praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.
16.Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
17.Air Susu Ibu Eksklusif adalah air Susu ibu yang diberikan kepada anak usia 0 hari sampai 6 bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain kecuali vitamin dan obat.
18.Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
19.Ibu adalah wanita usia subur (WUS) yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui.
20.Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
21.Bayi adalah anak usia 0 bulan sampai dengan 11 bulan 28 hari. ~ 5 ~
22.Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai dengan 59 bulan.
23.Fasilitas pelayanan KIBBLA adalah sarana yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
24.Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
25.Sektor Usaha Swasta adalah Kantor dan atau perusahaan yang mempekerjakan kaum perempuan yang sedang hamil dan menyusui.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan tenaga KIBBLA.

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA bertujuan untuk:

a.terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
b.tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
c.terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap peningkatan KIBBLA.

BAB III

RUANG LINGKUP KIBBLA

Pasal 4

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

a.Kesehatan ibu (Wanita Usia Subur);
b.Kesehatan ibu hamil;
c.Kesehatan ibu bersalin;
d.Kesehatan ibu nifas;
e.Kesehatan ibu menyusui; ~ 6 ~
f.Kesehatan bayi baru lahir;
g.Kesehatan bayi;
h.Kesehatan anak balita.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap ibu berhak:

a.mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan;
b.mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan kesehatan kebidanan;
c.mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
d.penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
e.mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu kecuali pada kondisi tertentu;
f.menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan bayinya oleh tenaga dan fasilitas yang tidak memiliki sertifikasi;
g.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.

Pasal 6

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

a.pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
b.pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
c.Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
d.Air susu kolostrum;
e.Air susu ibu eksklusif;
f.Imunisasi dasar yang berkualitas;
g.Memperoleh Vitamin K.

Pasal 7

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

a.imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
b.lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
c.Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya.
d.air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; ~ 7 ~
e.makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
f.kehidupan, pertumbuhan dan perkembangan secara wajar;
g.perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan penelantaran.

Pasal 8

Pemerintah Daerah wajib:

a.melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA yang efektif dan efisien;
b.menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
c.menyediakan tenaga, alat, dana dan lainnya terutama untuk fasilitas kesehatan pemerintah sesuai dengan kemampuan daerah;
d.menyediakan data KIBBLA baik yang digunakan untuk pemerintah daerah maupun untuk lintas pemerintah;
e.melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
f.melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
g.melakukan AMP di fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
h.menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan ibu bersalin yang beresiko tinggi;
i.menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
j.menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

a.memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
b.mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan terhadap ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam pemberian pelayanan KIBBLA;
c.meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan;
d.memilki izin operasional dari pemerintah daerah serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi & sertifikasi yang sah.

Pasal 10

Keluarga atau Masyarakat wajib: ~ 8 ~

a.mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
b.memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
c.memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
d.mengasuh, memelihara, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan bakat dan minatnya.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…