DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang literasi yaitu: 1. Kebijakan strategis pada satuan pendidikan dan masyarakat 2. Pembudayaan literasi 3. Pengembangan literasi 4. Peran serta keluarga dan masyarakat 5. Pembiayaan 6. Pembinaan dan Pengawasan 7. Sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memasyarakatkan dan pembudayaan literasi secara terpadu, sinergis dan masif bukan perkara mudah, dibutuhkan perhatian, dukungan dan partisipasi aktif konstruktif multi pihak yang menjadi pemangku kepentingan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Literasi; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ~ 2 ~
6.Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
12.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); ~ 3 ~
15.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
16.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 17);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2014 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LITERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
4.Bupati adalah Bupati Majene.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
6.Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori.
7.Literasi agama adalah kemampuan untuk melihat dan menganalisis titik temu antara agama dan kehidupan sosial, politik, dan budaya dari beragam sudut pandang. ~ 4 ~
8.Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/kemampuan/keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis.
9.Gerakan Literasi adalah upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk dipraktikkan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya.
10.Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya.
11.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara professional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca.
12.Sumber daya perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
13.Standar Nasional Perpustakaan adalah acuan penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan yang meliputi standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana, pelayanan perpustakaan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan dan pengelolaan yang berlaku secara nasional.
14.Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi.
15.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
16.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
17.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
18.Dewan Literasi Majene adalah lembaga independen yang di bentuk oleh, dari lembaga/institusi/kelompok masyarakat penggiat literasi untuk membantu percepatan pemasyarakatan dan pembudayaan literasi.
19.Pengurus Dewan Literasi Maajene adalah individu yang dipilih, diangkat dan diberhentikan dalam musyawarah organisasi/kelompok anggota Dewan Literasi Majene yang selanjutnya disebut Kongres Dewan Literasi Majene. ~ 5 ~
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
21.Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat.
22.Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi masyarakat.
23.Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
24.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kabupaten Majene.
25.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Kabupaten Majene.
26.Desa literasi adalah kawan desa yang digunakan untuk mewujudkan masyarakat melek aksara (dasar, lanjutan maupun multi aksara) agar memiliki pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya adalah untuk memberikan panduan dan kepastian hukum dalam menyelenggarakan kegiatan, memasyakatkan dan pembudayaan litersi di Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya adalah tumbuh dan berkembangnya kegiatan literasi lebih cepat, massif dan dapat diterima berbagai kalangan sehingga menjadi gerakan yang akan membentuk masyarakat yang literat dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai tatanan masyarakat yang berperadaban unggul.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup literasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelaksanaan literasi melalui pengembangan dan pembudayaan literasi dasar, literasi perpustakaan, literasi media, literasi teknologi, literasi visual, literasi budaya dan literasi kewargaan. ~ 6 ~
(2)Literasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
(3)Literasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi refrensi dan periodical, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan perpustakaan, memahami penggunaan katalog dan pengindeksan sehingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan atau mengatasi masalah.
(4)Literasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.
(5)Literasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi.
(6)Literasi visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat.
(7)Literasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan untuk mengetahui budaya yang dimiliki bangsa, baik kearifan lokal maupun budaya nasional, serta kemampuan dan keinginan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tersebut. Literasi budaya bertujuan untuk mencegah lunturnya budaya lokal akibat imbas dari masuknya budaya global yang sangat kuat.
(8)Literasi kewargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan atau kesadaran seseorang mengenai kebijakan dan keputusan dalam penyelenggaraan negara, serta tindakan dan perbuatannya bagi penyelenggaraan negara dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
(9)Pengembangan dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah, Pemerintahan Desa dan warga masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene. ~ 7 ~
(10)Pengelolaan, pengembangan, pemasyarakatan dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.

BAB IV

KEBIJAKAN STRATEGIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT

Pasal 5

(1)Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Majene dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
(2)Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi.
(3)Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi.

Pasal 6

(1)Setiap satuan pendidikan harus merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya.
(2)Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan output peningkatan keterampilan membaca dan menulis.

Pasal 7

(1)Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/madrasah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas.
(2)Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif.

Pasal 8

(1)Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas.
(2)Kepala Sekolah/Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah. ~ 8 ~

Pasal 9

(1)Kegiatan literasi di luar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, organisasi/ kelompok penggiat literasi, Dewan Literasi Majene, Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah.
(2)Dewan Literasi Majene sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi independen dibentuk oleh masyarakat yang direfresentasi oleh organisasi/kelompok penggiat literasi.

Pasal 10

(1)Pengurus Dewan Literasi Majene sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sekurang-kuragnya beranggotakan 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan perempuan.
(2)Pengurus Dewan Literasi Majene sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh organisasi/kelompok anggota Dewan Literasi Majene, diangkat dan diberhentikan/dimisioner dalam musyawarah anggota Dewan Literasi Majene yang selanjutnya disebut Kongres Dewan Literasi Majene.
(3)Pengurus Dewan Literasi Majene yang dipilih dan ditetapkan dalam Kongres Dewan Literasi Majene sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…