DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene ( Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 5 ) diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6537);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAJENE. Pasal I Beberapa ketentuan Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene ( Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 5 ) diubah sebagai berikut: 1) Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene;
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ 3 ~
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Bupati adalah Bupati Majene;
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah;
6.Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Penyertaan modal Pemerintah Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan.
9.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10.Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.
11.Penyertaan modal daerah adalah modal yang disetorkan Pemerintah Daerah yang bersumber dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD.
12.Modal dasar adalah modal yang harus dipenuhi dalam rangka pendirian BUMD yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.
13.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha adalah Perumda Aneka Usaha Kabupaten Majene.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Pembinaan adalah kegiatan untuk memberikan pedoman pengelolaan Perusahaan Umum Daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna. ~ 4 ~
16.Pengawasan adalah seluruh proses kegiatan penilaian terhadap Perusahaan Umum Daerah dengan tujuan agar fungsinya dapat terlaksana dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 2) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan memberikan nilai penambahan penyertaan modal daerah pada Perumda Aneka Usaha sebesar Rp. 6 M,- ( 6 Milyar ) selama 3 ( Tiga ) tahun.
(2)penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2024
(3)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. 3) Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)KPM melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perumda Aneka Usaha.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis BUMD.
(3)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPM.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Bupati. 4) Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusda Aneka Usaha yang telah disetor sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap sah sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. ~ 5 ~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Di tetapkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI MAJENE CAP/TTD H. A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2021. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD H. ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 13 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR : 47 TAHUN 2021. ~ 6 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAJENE. I. UMUM BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam kerangka operasional maka Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD sebagaimana dimaksud. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada hakikatnya merupakan proses pemisahan aset daerah yang dikelola menjadi komponen modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah dinilai lebih efektif dalam penggunaan fiskal dibandingkan dengan mekanisme belanja. Selain itu penyertaan modal Pemerintah Daerah diharapkan akan mampu memberikan multiplyer efek. Hal ini terjadi karena proses penyertaan modal adalah proses pemisahan aset daerah untuk dikelola BUMD, tanpa melepas aset daerah tersebut. BUMD sebagaimana dimaksud tentu diharapkan akan mampu meningkatkan perannya sebagai agen pembangunan (agent of development) yang berperan aktif dalam mendukung program prioritas pembangunan di Kabupaten Majene. Disamping itu untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan agar proses penambahan penyertaan modal berlangsung secara transparan dan dapat dipertangungjawabkan maka penambahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ~ 7 ~ Dengan demikian, dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal pemerintah daerah sebagaimana dimaksud harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan perencanaan bisnis Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene serta mendasarkan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan perundang-undangan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2021 NOMOR 54.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019