DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2015

Nomor: 14
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Pendirian dan Perizinan, Bentuk dan Kedudukan Organisasi, Cakupan Wilayah dan Isi Siaran, Pengelolaan Aset serta Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan LPPL Radio Mammis.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa lembaga penyiaran publik lokal diharapkan berfungsi untuk memberikan keseimbangan kepada masyarakat di Daerah dalam memperoleh informasi pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, dan hiburan yang sehat seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Mammis Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887); ~ 2 ~
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO MAMMIS PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE. ~ 3 ~

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5.Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Majene, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
6.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene yaitu Organ Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7.Dewan Direksi adalah Dewan Direksi LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene yaitu unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8.Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9.Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10.Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan. ~ 4 ~
11.Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di Daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12.Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada Negara sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
13.Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten/Kota sesuai wilayah layanan siaran.
14.Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.
15.Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen, agar menggunakan produk yang ditawarkan.
16.Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan non- komersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
17.Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara, serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
18.Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
19.Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
20.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di Jawa Tengah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. ~ 5 ~
21.Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.
22.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Majene.

BAB II

PENDIRIAN DAN PERIZINAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene.
(2)Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Mammis wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
(3)Biaya perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Negara melalui APBD dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku.

BAB III

BENTUK, KEDUDUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD.
(2)LPPL Radio Mammis berkedudukan di Kabupaten Majene.

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi LPPL Radio Publik Kabupaten Majene, terdiri dari:
1. a.Dewan Pengawas;
2. b.Dewan Direksi;
3. c.Sekretariat.
(2)Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
1. a.Direktur Utama
2. b.Direktur Pelaksana.
(3)Sekretariat yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
1. a.Keuangan;
2. b.Tata Usaha; dan
3. c.Kepegawaian
4. d.Bidang Penyiaran dan Produksi
  1. 1.Seksi Penyiaran;
  2. 2.Seksi Produksi.
5. e.Bidang Pemberitaan dan Informasi
  1. 1.Seksi pemberitaan;
  2. 2.Seksi Informasi. ~ 6 ~
6. f.Bidang Teknik
  1. 1.Seksi Peralatan;
  2. 2.Seksi Jaringan dan Relai.
(4)Struktur Organisasi LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene diatur dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 5

LPPL Radio Mammis Kabupaten Majene dalam penyelenggaraannya penyiarannya kegiatan lokal, bersifat independen, netral, dan tidak komersial.

Pasal 6

(1)LPPL Radio Mammis mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perakat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
(2)LPPL Radio Mammis dalam menjalankan fungsi pelayanannya untuk kepentingan masyarakat melibatkan partisipasi publik berupa keikutsertaan di dalam siaran, evaluasi, iuran penyiaran, dan sumbangan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Uraian tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 dan Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 8

LPPL Radio Publik Mammis Kabupaten Majene bertujuan menyajikan program siaran yang mendorong terwujudnya sikap mental masyarakat yang beriman dan bertakwa, cerdas, memperkokoh integrasi nasional dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil, dan sejahtera, serta menjaga citra positif Daerah dan Bangsa.

BAB V

KLASIFIKASI PENYIARAN

Pasal 9

(1)LPPL Radio Mammis dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestial dengan klasifikasi sebagai berikut :
1. a.Penyiaran Radio AM/MW secara analog atau digital;
2. b.Penyiaran Radio FM secara analog atau digital. ~ 7 ~
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penyiaran melalui sistem terestial dengan berdasar pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…