DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 18 Tahun 2015

Nomor: 18
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Ruang Lingkup Pelayanan Jamkesda, Kepesertaan, Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Jamkesda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pengembangan sistem jaminan kesehatan daerah sebagai sub sistem jaminan sosial, Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan khususnya masyarakat miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Kesehatan Daerah; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4422);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); ~ 2 ~
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
10.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
11.Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 478);
16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Kesehatan;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; ~ 3 ~
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 11);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2013 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene.
4.Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
5.Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah Jaminan layanan untuk masyarakat tidak mampu di Kabupaten Majene.
6.Kepesertaan Jamkesda Kabupaten Majene adalah anggota masyarakat yang tidak termasuk Penerima Bantuan Iuran dan Non Penerima Bantuan Iuran yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan yaitu masyarakat yang berdasarkan kriteria pemerintah ditetapkan sebagai kategori tidak mampu secara ekonomi, dan atau menderita penyakit degeneratif, kronis menular, serta memerlukan pengobatan lanjutan. ~ 4 ~
7.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
8.Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9.Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialistik atau sub spesialistik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan dan rawat inap ruang perawatan khusus.
10.Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatab kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11.Tarif Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
12.Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13.Tarif Indonesian – Care Based Groups yang selanjutnya disebut Tarif INA-CBGs adalah besaran pembayaran klaim BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan kepada pengelompokan diagnosis penyakit dan prosedur.
14.Klaim adalah pengajuan biaya oleh fasilitas kesehatan kepada BPJS Kesehatan akibat pelayanan yang telah diberikan kepada peserta.
15.Rumah Sakit adalah sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit dari yang bersifat pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik sesuai dengan kemampuan klasifikasi yang ditetapkan.
16.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berada di Kabupaten Majene.
17.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Majene yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten Majene.
18.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat puskesmas adalah puskesmas, puskesmas rawat inap dan puskesmas pembantu yang berada disetiap kecamatan/kelurahan/desa yang memberikan pelayanan tingkat pertama. ~ 5 ~
19.Pelayanan kesehatan dasar adalah upaya pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan medik, pelayanan masyarakat dasar lebih mengutamakan pelayanan promotif dan preventif, sedangkan pelayanan medik dasar lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitatif.
20.Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialistik (primer) meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap.
21.Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) adalah pelayanan poliklinik umum yang diberikan di puskesmas dan jejaringnya, puskesmas pembantu, puskesmas keliling.
22.Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) adalah pelayanan spesialistik yang dilaksanakan di puskesmas, rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta, rumah sakit khusus mata masyarakat, rumah sakit khusus paru-paru, dan rumah sakit khusus lainnya.
23.Rawat Inap Tingkat Pertama (RITPP adalah pelayanan rawat inap di puskesmas yang meliputi akomodasi rawat inap, konsultasi medik, pemeriksaan fisik dan penyuluhan kesehatan, laboratorium sederhana (darah, urine, feses) dan radiologi.
24.Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL) adalah pelayanan rawat inap di rumah sakit pemerintah, rumah sakit swasta pada fasilitas kesehatan di kelas III yang bekerjasama dengan program jaminan sosial kesehatan.
25.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitas pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Puskesmas dan jaringannya, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan rumah sakit milik Pemerintah serta rumah sakit swasta.
26.Gawat darurat adalah suatu keadaan gangguan kesehatan yang harus mendapat tindakan segera dan apabila terlambat keadaan menjadi memburuk, menyebabkan kecelakaan atau meninggal yang dilayani ke unit gawat darurat.

BAB II

NAMA PROGRAM, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Program Jaminan Sosial ini diberi nama Jaminan Kesehatan Daerah Majene yang disingkat Jamkesda.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Program Jamkesda adalah untuk menjamin peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan kesehatan sebagai kebutuhan dasar. ~ 6 ~

Pasal 4

Sasaran Program Jamkesda kabupaten Majene adalah masyarakat kabupaten Majene yang tergolong fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang tidak termasuk sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau jaminan kesehatan lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pelayanan Jamkesda meliputi:

a.pelayanan kesehatan pada semua jenjang unit layanan kesehatan meliputi Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene;
b.pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
c.pelayanan kesehatan Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP);
d.pelayanan Gawat Darurat;
e.pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap peserta Jamkesda berhak:

a.setiap peserta jamkesda berhak mendapatkan kartu jamkesda dan nomor identitas tunggal peserta;
b.identitas tunggal peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling sedikit memuat nama dan nomor identitas peserta;
c.memperoleh manfaat pelayanan kesehatan pada semua jenjang unit layanan kesehatan dimulai dari tingkat Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene;
d.memilih fasilitas kesehatan berdasarkan jenjang unit layanan kesehatan sesuai yang diinginkan;
e.mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan kesehatan dalam Jamkesda.

Pasal 7

Setiap peserta Jamkesda berkewajiban:

a.mendaftarkan diri yang iuran pendaftaran dan pembayaran iurannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
b.menaati prosedur dan ketentuan yang telah ditetapkan pada semua unit tingkat layanan kesehatan meliputi Pustu, Polindes, Puskesmas, dan RSUD Majene.
c.ketentuan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi pasien yang mengalami kegawatdaruratan medik atau darurat medik. ~ 7 ~
d.melaporkan perubahan data kepesertaan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majene dengan menunjukkan identitas peserta pada saat pindah domisili, pindah kerja, menikah, perceraian, kematian, kelahiran, dan lain-lain.

Pasal 8

(1)Pemberi pelayanan dalam memberikan pelayanan wajib mengikuti standar pelayanan sesuai peraturan perundang- undangan.
(2)Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemberi pelayanan berhak mendapatkan pembiayaan atas pelayanan yang diberikan.
(2)Pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada pelayanan yang telah diberikan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

KEPESERTAAN

Pasal 10

Persyaratan menjadi peserta Jamkesda meliputi:

a.Penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) tetap dan/atau Kartu Keluarga (KK).
b.Belum memiliki jaminan kesehatan dari Pemerintah, institusi swasta atau asuransi kesehatan pribadi.
c.Memenuhi kriteria fakir miskin dan/atau orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Pendataan dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan Pemerintah Kabupaten Majene.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…