DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 1 Februari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Pesantren dalam mendapatkan fasilitasi dan dukungan pengembangan dari Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan. (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah; b. memenuhi syarat sebagai Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. berdomisili dan melaksanakan kegiatannya di Daerah paling sedikit 3 tahun sejak izin operasional diterbitkan; dan d. mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kecamatan dan Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi di Bidang Agama.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pesantren tumbuh dan berkembang serta memberi kontribusi dalam membentuk akhlak mulia dan teladan bagi masyarakat;
c.bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pesantren dan memberikan landasan hukum dalam pemberdayaan Pesantren;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren; Mengigat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Majene.
4.Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.
6.Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat ABPD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene.

BAB II

FASILITASI PESANTREN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan pesantren.
(2)Fasilitasi pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pondok/asrama;
2. b.masjid/musala;
3. c.kerjasama program dengan pesantren;
4. d.penetapan kebijakan untuk mendukung pelaksanaan pesantren;
5. e.pendanaan;
6. f.bantuan sarana prasarana
7. g.bantuan teknologi; dan/atau
8. h.bantuan pelatihan.

Pasal 3

(1)Fasilitasi Pondok/asrama dan Masjid/Musala sebagiamana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk memenuhi aspek:
1. a.peningkatan daya tampung;
2. b.kenyamanan;
3. c.kebersihan;
4. d.kesehatan; dan
5. e.keamanan.
(2)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pembangunan bangunan baru;
2. b.perluasan daya tampung;
3. c.renovasi bangunan;
4. d.rehabilitasi bangunan; dan/atau
5. e.sarana prasarana lainnya.

Pasal 4

Kerjasama program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilakukan dengan:

a.pembinaan mental;
b.peningkatan sumber daya manusia;
c.deradikalisasi;
d.moderasi beragama; dan/atau
e.kegiatan keagamaan.

Pasal 5

Fasilitasi kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d antara lain :

a.pelibatan Pesantren dalam penyusunan kebijakan Daerah; dan/atau
b.penyusunan regulasi yang mendukung fungsi pesantren.

Pasal 6

Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e antara lain :

a.pembiayaan pelatihan;
b.pemberian insentif; dan/atau
c.penyelesaian studi.

Pasal 7

Bantuan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f antara lain:

a.aula;
b.ruang makan;
c.dapur umum;
d.toilet (MCK); dan/atau
e.ruang kesehatan.

Pasal 8

Bantuan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g dilakukan dengan:

a.menyiapkan perangkat computer atau perangkat digital; dan/atau
b.menyiapkan jaringan internet.

Pasal 9

(1)Bantuan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h dapat berupa keterampilan dibidang:
1. a.kewirausahaan;
2. b.pertanian;
3. c.kerajinan tangan; dan/atau
4. d.keterampilan lain yang menunjang penyelenggaraan pesantren atau santri.
(2)Bantuan pelatihan keterampilan ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.sosialisasi;
2. b.bimbingan teknis; dan/atau
3. c.kegiatan edukasi lainnya.

Pasal 10

Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…