DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 terdiri atas : a. laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023; b. laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023; c. neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023; d. laporan operasional tahun anggaran 2023; e. laporan arus kas tahun anggaran 2023; f. laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2023; dan g. catatan atas laporan keuangan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabiltas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); ~2~
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 52); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu. ~3~
9.Laporan Operasional yang selanjutanya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
10.Laporan Arus Kas yang selanjutaya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
12.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Ekuitas adalah selisih antara total aset dengan total kewajiban.
16.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
17.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2023 sebagaimana yang ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.laporan realisasi APBD tahun anggaran 2023;
2. b.laporan perubahan saldo anggaran lebih tahun anggaran 2023;
3. c.neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023;
4. d.laporan operasional tahun anggaran 2023;
5. e.laporan arus kas tahun anggaran 2023;
6. f.laporan perubahan ekuitas tahun anggaran 2023; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan. ~4~
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 4

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp. 887.077.959.303,37 (Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Tiga Rupiah Koma Tiga Tujuh Sen) atau sebesar 94,69% (Sembilan Puluh Empat Koma Enam Puluh Sembilan Persen) dari anggaran senilai Rp. 934.535.405.462,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Lima Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 47.457.446.158,63 (Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Seratus Lima Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Tiga Sen);
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 adalah senilai Rp. 885.015.750.318,80 (Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Lima Belas Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Tiga Ratus Delapan Belas Rupiah Koma Delapan Puluh Sen) atau sebesar 93,87% (Sembilan Puluh Tiga Koma Delapan Puluh Tujuh Persen) dari dari anggaran senilai Rp. 932.385.405.462,00 (Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 47.367.655.143,20 (Empat Puluh Tujuh Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tiga Rupiah Koma Dua Puluh Sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat surplus anggaran Tahun Anggaran 2023 senilai Rp. 2.062.208.984,57 (Dua Miliar Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen) atau 95,92% (Sembilan Puluh Lima Koma Sembilan Puluh Dua Persen) dari anggaran setelah perubahan senilai Rp. 2.150.000.000,00 (Dua Miliar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
d.jumlah pembiayaan untuk Anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp. 6.413.537.864,07 (Enam Miliar Empat Ratus Tiga Belas Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Nol Tujuh Sen); dan ~5~
e.berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SiLPA sebesar Rp. 8.475.746.848,64 (Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah Koma Enam Puluh Empat Sen).

Pasal 5

LP-SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 8.126.059.660,36 (Delapan Miliar Seratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Enam Puluh Rupiah Koma Tiga Puluh Enam Sen) dan penggunaan Silpa senilai Rp. 8.138.537.864,07 (Delapan Miliar Seratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Koma Nol Tujuh Sen) dan Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Senilai Rp. 12.478.203,71 (Dua Belas Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah Koma Tujuh Puluh Satu Sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2023 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp. 8.475.746.848,64 (Delapan Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Koma Enam Puluh Empat Rupiah). Terjadi kenaikan saldo anggaran lebih sebesar Rp. 349.687.188,28 (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Koma Dua Puluh Delapan Sen).

Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun 2023 memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset senilai Rp. 1.685.817.860.654,03 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Empat Rupiah Koma Nol Tiga Sen);
b.jumlah kewajiban senilai Rp. 57.608.887.592,45 (Lima Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Koma Empat Puluh Lima Sen); dan
c.jumlah ekuitas senilai Rp. 1.628.208.973.061,58 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen).

Pasal 7

LO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 sebagai berikut: ~6~

a.pendapatan sebesar Rp. 861.836.646.897,53 (Delapan Ratus Enam Puluh Satu Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah Koma Lima Puluh Tiga Sen);
b.beban operasi sebesar Rp. 860.629.493.408,15 (Delapan Ratus Enam Puluh Miliar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah Koma Lima Belas Sen);
c.kegiatan non operasional senilai Rp. 0,00 (Nol Rupiah);
d.pos luar biasa mengalami defisit senilai Rp. 1.977.663.278,00 (Satu Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah); dan
e.berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf d dapatkan Defisit LO senilai Rp. 780.022.194,62 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Satu Sen)

Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 menyajikan informasi kas sebagai berikut:

a.saldo awal kas senilai Rp. 8.301.733.138,52 (Delapan Miliar Tiga Ratus Satu Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen);
b.arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami surplus sebesar Rp. 105.890.395.086,57 (Seratus Lima Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Enam Rupiah Koma Lima Puluh Tujuh Sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan asset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami defisit sebesar (Rp. 105.553.186.102,00) (Seratus Lima Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Dua Rupiah);
d.arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami Surplus sebesar (Rp. 171.115.933,20) (Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Lima Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah Koma Dua Puluh Sen); dan
e.berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh Saldo akhir kas sebesar Rp. 8.480.304.393,60 (Delapan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Koma Enam Puluh Sen). ~7~

Pasal 9

LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2023 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp. 1.500.805.258.062,52 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Delapan Ratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Enam Puluh Dua Rupiah Koma Lima Puluh Dua Sen) dari Defisit LO sebesar (Rp. 780.022.194,62) (Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Sembilan Puluh Empat Rupiah Koma Enam Puluh Dua Sen) dan dari dampak komulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp. 128.183.737.193,68 (Seratus Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah Koma Enam Puluh Delapan Sen) sehingga diperoleh Ekuitas akhir sebesar Rp. 1.628.208.973.061,58 (Satu Triliun Enam Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Satu Rupiah Koma Lima Puluh Delapan Sen).

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, tahun anggaran 2023 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.lampiran I (satu) LRA:
1. 1.lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
4. 4.lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
b.lampiran II (dua) LP-SAL;
c.lampiran III (tiga) LO;
d.lampiran IV (empat) LPE;
e.lampiran V (lima) Neraca;
f.lampiran VI (enam) LAK;
g.lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
h.lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; ~8~
k.lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l.lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
o.lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah;
q.lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang;
s.lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
t.lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…