DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 25 Tahun 2015

Nomor: 25
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Desember 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Perizinan Pembangunan Menara Telekomunikasi, Pengawasan Pengendalian dan Perlindungan, dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penempatan lokasi menara telekomunikasi dan penetapan zona-zona bagi pembangunannya harus memperhatikan aspek tata ruang dan kepentingan umum;
c.bahwa retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendorong kemandirian daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 199 2 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3481); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembagan Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ~ 3 ~
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE ~ 4 ~ MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang komunikasi dan informatika.
5.Kepala dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang komunikasi dan informatika.
6.Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur- unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pertimbangan rekomendasi.
7.Menara telekomunikasi, adalah bangun-bangun untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
8.Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
9.Menara Eksisting adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Majene hingga periode disusunnya Cell Plan.
10.Menara Bersama baru adalah menara yang ditetapkan di atas tanah yang secara bersama sama digunakan oleh minimal 3 (tiga) penyelenggara telekomuni kasi.
11.Menara Kamuflase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja. ~ 5 ~
12.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
13.Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
14.Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
15.Zona cell plan eksisting adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area cell plan yang berisikan menara-menera eksisting per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
16.Zona cell plan baru adalah zona area dalam radius dua ratus meter (200 meter) dari titik pusat area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara eksisting yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menaramenara baru. Apabila dalam zona dimaksud tidak dimungkinkan secara teknis maka ada toleransi tertentu pada saat perencanaan pembangunan.
17.Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di Kabupaten Majene.
18.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19.Cell planing adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan mengggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
20.Cell plan adalah area cakupan yang dirancang atau direncanakan sebagai daerah layanan bagi pembangunan menara telekomunikasi. ~ 6 ~
21.Titik Cell Plan adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (longitude, lattitude) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
22.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
23.Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku, dengan memperhitungan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
24.Izin Gangguan adalah izin pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
25.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
26.Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (traffic handling capacity), dimana sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
27.Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah kawasan dengan ketinggian menara yang diatur sesuai dengan ketentuan KKOP.
28.BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
29.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). ~ 7 ~
30.Corporate Social Responsibility, yang selanjutnya disingkat CSR adalah partisipasi dan peran serta penyelenggara telekomunikasi/Provider dalam akselerasi kegiatan pembangunan daerah.
31.Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Majene.
32.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
33.Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan berkaitan.
34.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35.Izin Lokasi/Fungi Ruang Kota adalah izin yang diterbitkan oleh Bupatimelalui instansi yang membidangi perizinan berupa dokumen persetujuan atau bukti legalitas kepada perusahaan baik pereorangan maupun badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha/investasi sesuai dengan rencana penataan ruang Kabupaten.
36.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
39.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
40.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. ~ 8 ~
41.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
42.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
44.Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya
45.Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
46.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan menara telekomunikasi.

BAB II

ASAS-ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya serta kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan menara telekomunikasi bertujuan untuk:

a.mewujudkan menara telekomunikasi yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya; ~ 9 ~
b.mewujudkan menara telekomunikasi yang menjamin keandalan bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, kaidah tata ruang dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
c.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi.

Pasal 4

Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a.pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara telekomunikasi secara efisien dan resiko yang minimal;
b.pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara telekomunikasi maupun desain jaringannya;
c.pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara telekomunikasi menjadi salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya;
d.penyelenggara menara telekomunikasi wajib berpartisipasi dan berperan serta dalam akselerasi kegiatan pembangunan di daerah melalui program CSR;
e.petunjuk pelaksanaan program CSR sebagaimana dimaksud huruf d akan diatur lebih lanjut oleh peraturan Bupati.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BARU DAN PENEMPATAN BTS

Pasal 5

(1)Menara telekomunikasi disediakan oleh penyedia menara telekomunikasi.
(2)Penyedia menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan:
1. a.penyelenggara telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggaratelekomunikasi.

Pasal 6

Standar baku pembangunan menara telekomunikasi adalah sebagai berikut:

a.ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara telekomunikasi; ~ 10 ~
b.ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur sesuai dengan KKOP;
c.struktur menara telekomunikasi harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) Penyelenggara Telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara bersama; dan
d.pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Penyedia Menara Telekomunikasi wajib mengasuransikan menara telekomunikasinya.
(2)Pihak asuransi menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya bangunan menara telekomunikasi.
(3)Surat jaminan dari penyedia menara dan surat jaminan dari asuransi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) terlampir dalam pengajuan izin pendirian menara telekomunikasi.
(4)Penyedia menara telekomunikasi harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan.
(5)Kewajiban pemenuhan waktu pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak berlaku apabila terjadi kondisi diluar kuasa penyedia menara telekomunikasi.

Pasal 8

Penyedia menara telekomunikasi yang membangun menara telekomunikasi dapat memanfaatkan barang atau aset daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 9

(1)Menara telekomunikasi yang pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini telah berdiri dan telah memiliki IMB Menara, tetap digunakan dan wajib berfungsi sebagai menara bersama.
(2)Dikecualikan pada ayat (1) bagi menara telekomunikasi yang daya tampungnya kurang dari 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi untuk merubah konstruksi menara. ~ 11 ~
(3)Permohonan pembangunan menara telekomunikasi baru di zona cell plan eksisting menyesuaikan dengan menara-menara eksisting yang dipergunakan untuk menara bersama.

Pasal 10

Pembangunan menara telekomunikasi baru hanya diperbolehkan pada:

a.zona cell plan menara telekomunikasi baru;
b.zonacell plan menara eksisting ketika menara-menara eksisting sudah dipergunakan secara bersama-sama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…