DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene diubah

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJENE. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Bupati adalah Bupati Majene.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. ~ 3 ~
6.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
7.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
8.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
9.Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
10.Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah.
11.Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12.Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
13.Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
14.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
15.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjuatnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2.Ketentuan pasal 3 huruf e angka 5 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten dengan jenis dan tipelogi sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas Daerah terdiri dari:
1. 1.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
2. 2.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; ~ 4 ~
3. 3.Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, Peternakan, Perkebunan, holtikultura dan Pemyuluhan Pertanian;
4. 4.Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan pemuda olahraga;
5. 5.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelengarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. 6.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
7. 7.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. 8.Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
9. 9.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
10. 10.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. 11.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
12. 12.Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
13. 13.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan Kehutanan;
14. 14.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. 15.Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. 16.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
17. 17.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, statistik dan sumber daya mineral;
18. 18.Dinas Ketahanan Pangan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan; ~ 5 ~
19. 19.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe C meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
20. 20.Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
21. 21.Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infokom, statistik dan persandian;
e.Badan Daerah, terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
3. 3.Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
4. 4.Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelanggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
5. 5.Badan Riset dan Inovasi Daerah tanpa tipe melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian Penelitian dan Pengembangan, meliputi Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invesi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan tentang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
7. 3.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10A

(1)Pejabat yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2)Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan sarana dan prasarana serta penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangannya. ~ 6 ~

4.Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
(1a)Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan;
(2)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 13 September 2024 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 23 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 3. NOMOR REGISTRASI TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 17 TAHUN 2024

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…