DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas: a. LRA Tahun Anggaran 2024; b. LP-SAL Tahun Anggaran 2024; c. Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024; d. LO Tahun Anggaran 2024; e. LAK Tahun Anggaran 2024; f. LPE Tahun Anggaran 2024; dan g. catatan atas laporan keuangan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasioanal dan/atau Stabiltas Sistem Keuangan Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); ~2~
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangantahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya.
7.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
8.Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada periode tertentu.
9.Laporan Operasional yang selanjutanya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan
10.Laporan Arus Kas yang selanjutaya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Pusat/Daerah selama periode tertentu
11.Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. ~3~
12.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13.Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
14.Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
15.Ekuitas adalah selisih antara total asetdengan total kewajiban.
16.Saldo Anggaran Lebih selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA)/Sisa kurang pembiayaan anggaran tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan.
17.Perubahan APBD adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Pasal 2

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 tertuang dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024.
(2)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.LRA Tahun Anggaran 2024;
2. b.LP-SAL Tahun Anggaran 2024;
3. c.Neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024;
4. d.LO Tahun Anggaran 2024;
5. e.LAK Tahun Anggaran 2024;
6. f.LPE Tahun Anggaran 2024; dan
7. g.catatan atas laporan keuangan.
(3)Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, memberikan informasi keuangan:

a.realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp. 900.775.879.182,07 (sembilan ratus miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh dua rupiah koma tujuh sen) atau sebesar 95,32% (sembilan puluh lima koma tiga puluh dua perseratus) dari anggaran senilai Rp. 945.038.714.094,00 (sembilan ratus empat puluh lima miliar tiga puluh delapan juta tujuh ratus empat belas ribu sembilan puluh empat rupiah), sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 44.262.834.911,93 (empat puluh empat miliar dua ratus enam puluh dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus sebelas rupiah koma sembian puluh tiga sen); ~4~
b.realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah senilai Rp. 904.311.515.312,78 (sembilan ratus empat miliar tiga ratus sebelas juta lima ratus lima belas ribu tiga ratus dua belas rupiah koma tujuh puluh delapan sen) atau sebesar 94,96% (sembilan puluh empat koma sembilan puluh enam perseratus) dari dari anggaran senilai Rp. 952.312.079.867,00 (sembilan ratus lima puluh dua miliar tiga ratus dua belas juta tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 48.000.564.554,22 (empat puluh delapan miliar lima ratus enam puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah koma dua puluh dua sen);
c.berdasarkan realisasi pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan realisasi belanja daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat Surplus/Defisit anggaran Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.535.636.130,71 (tiga miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu seratus tiga puluh rupiah koma tujuh puluh satu sen) atau 48,61% (empat puluh delapan koma enam puluh satu perseratus) dari anggaran sebesar Rp. 7.273.365.773,00 (tujuh miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah);
d.jumlah pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c, adalah sebesar Rp. 8.371.132.827,40 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen); dan
e.berdasarkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf d, terdapat SILPA sebesar Rp. 4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan sen).

Pasal 4

LP-SAL Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, menyajikan informasi saldo anggaran lebih awal sebesar Rp. 8.475.746.848,64 (delapan miliar empat ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah koma enam puluh empat sen) dan penggunaan SiLPA sebesar Rp. 8.371.132.827,40 (delapan miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah koma empat puluh sen) dan Koreksi kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 104.614.021,24 (seratus empat juta enam ratus empat belas ribu dua puluh satu rupiah koma dua puluh empat sen) sehingga saldo anggaran lebih akhir untuk tahun 2024 yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 sebesar Rp. 4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah koma enam puluh sembilan rupiah). Terjadi penurunan saldo anggaran lebih sebesar Rp. 3.640.250.151,95 (tiga miliar enam ratus empat puluh juta dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh satu rupiah koma sembilan puluh lima sen). ~5~

Pasal 5

Neraca per 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c memberikan informasi keuangan sebagai berikut:

a.jumlah aset senilai Rp. 1.671.758.852.161,68 (satu triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus enam puluh satu rupiah koma enam puluh delapan sen);
b.jumlah kewajiban senilai Rp. 69.521.069.677,33 (enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta enam puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah koma tiga puluh tiga sen); dan
c.jumlah ekuitas senilai Rp. 1.602.237.782.484,35 (satu triliun enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen).

Pasal 6

LO Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, memberikan informasi sebagai berikut:

a.pendapatan sebesar Rp. 850.414.371.243,55 (delapan ratus lima puluh miliar empat ratus empat belas juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah koma lima puluh lima sen);
b.beban operasi sebesar Rp. 718.257.232.343,68 (tujuh ratus delapan belas miliar dua ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah koma enam puluh delapan sen);
c.beban transfer sebesar Rp. 55.178.321.370,98 (lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah koma sembilan puluh delapan sen);
d.surplus non operasional sebesar Rp. 8.432.466.165,00 (delapan miliar empat ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh enam ribu seratus enam puluh lima rupiah)
e.defisit non operasional sebesar Rp. 4.639.469.695,93 (empat miliar enam ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah koma sembilan puluh tiga sen);
f.pos luar biasa mengalami defisit senilai Rp. 518.665.643,00 (lima ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah); dan
g.berdasarkan pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, beban operasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, beban transfer sebagaimana dimaksud pada huruf c, surplus non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, defisit non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf e, dan pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf f di dapatkan Defisit LO senilai Rp. 28.611.238.546,33 (dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen). ~6~

Pasal 7

LAK Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, menyajikan informasi kas sebagai berikut:

a.saldo awal kas senilai Rp. 8.480.304.393,60 (delapan miliar empat ratus delapan puluh juta tiga ratus empat ribu tiga ratus tiga rupiah koma enam puluh sen);
b.arus kas dari aktifitas operasi yang merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi mengalami surplus sebesar Rp. 65.687.381.462,47 (enam puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah koma empat puluh tujuh sen);
c.arus kas dari aktifitas investasi merupakan perhitungan atau selisih antara penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas mengalami defisit sebesar Rp. 69.223.017.593,18 (enam puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah delapan belas sen);
d.arus kas dari aktifitas transitoris merupakan aktifitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktifitas operasi, investasi, dan pendanaan mengalami Defisit sebesar Rp. 95.321.122,00 (sembilan puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah); dan
e.berdasarkan informasi kas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diperoleh saldo akhir kas sebesar Rp. 4.849.337.935,69 (empat miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah koma enam puluh sembilan sen).

Pasal 8

LPE Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf, menyajikan informasi kenaikan ekuitas sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dibandingkan dengan ekuitas awal sebesar Rp. 1.628.208.973.061,58 (satu triliun enam ratus dua puluh delapan miliar dua ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh satu rupiah koma lima puluh delapan sen) dari Defisit LO sebesar Rp28.611.238.546,33 (dua puluh delapan miliar enam ratus sebelas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus empat puluh enam rupiah koma tiga puluh tiga sen) dan dari dampak kumulatif perubahan Ekuitas sebesar Rp. 2.640.047.969,10 (dua miliar enam ratus empat puluh juta empat puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah koma sepuluh sen) sehingga diperoleh Ekuitas akhir sebesar Rp. 1.602.237.782.484,35 (satu triliun enam ratus dua miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah koma tiga puluh lima sen). ~7~

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 10

Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

a.lampiran I (satu) LRA:
1. 1.lampiran I.1 (satu titik satu) ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
2. 2.lampiran I.2 (satu titik dua) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. 3.lampiran I.3 (satu titik tiga) rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
4. 4.lampiran I.4 (satu titik empat) rekapitulasi realisasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan.
b.lampiran II (dua) LP-SAL;
c.lampiran III (tiga) LO;
d.lampiran IV (empat) LPE;
e.lampiran V (lima) Neraca;
f.lampiran VI (enam) LAK;
g.lampiran VII (tujuh) catatan atas laporan keuangan;
h.lampiran VIII (delapan) daftar rekapitulasi piutang daerah;
i.lampiran IX (sembilan) daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
j.lampiran X (sepuluh) daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
k.lampiran XI (sebelas) daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
l.lampiran XII (dua belas) daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
m.lampiran XIII (tiga belas) daftar rekapitulasi aset tetap;
n.lampiran XIV (empat belas) daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; o.lampiran XV (lima belas) daftar rekapitulasi aset lainnya;
p.Lampiran XVI (enam belas) daftar dana cadangan Daerah; q.lampiran XVII (tujuh belas) daftar kewajiban jangka pendek;
r.lampiran XVIII (delapan belas) daftar kewajiban jangka panjang; ~8~
s.lampiran XIX (sembilan belas) daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun Anggaran 2024 dan dianggarkan kembali tahun anggaran berikutnya; dan
t.lampiran XX (dua puluh) ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…