dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Perizinan, Persyaratan Pemberian Izin, Jangka Waktu Izin, serta Hak dan Kewajiban Pemegang Izin Lokasi.
Memuat teks peraturan…
angka 1 Izin Lokasi bukan merupakan bukti penguasaan tanah dan/atau kepemilikan lahan tetapi sebagai izin untuk memperoleh lahan bagi kegiatan usaha investasi penanaman modal, untuk itu harus ditindaklanjuti dengan penyelesaian/pelepasan hak-hak pemilikan/penguasaan/penggarapan masyarakat sebagai upaya memperoleh lahan melalui ganti kerugian dan/atau uang pengganti dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau sesuai dengan harga pasar yang terjadi ditempat tersebut. Keterbukaan merupakan asas yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Izin Lokasi. Partisipatif merupakan asas yang menjamin partisipasi seluruh lapisan masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya dalam pemberian Izin Lokasi. Bertanggung-gugat merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan berkelanjutan dalam pemberian Izin Lokasi merupakan bagian dari upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi yang akan datang.
cukup jelas
ayat (5) untuk melindungi penguasaan atas tanah oleh petani, maka penguasaan tanah untuk perkebunan dan perikanan skala mikro tidak diperlukan izin lokasi.
cukup jelas
cukup jelas
~ 3 ~ ayat (2) huruf d surat keterangan domisili merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai lokasi kantor yang harus berada di Ibu Kota Kabupaten. ayat (2) huruf j surat pernyataan kesediaan melakukan kemitraan adalah pernyataan dari perusahaan dalam bentuk berita acara pertemuan masyarakat yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten.
Perpanjang Izin Lokasi diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan yang telah memperoleh tanah minimal 50 % (lima puluh perseratus) dari tanah yang ditetapkan dalam Izin Lokasi setelah dilakukan pengawasan dan pembinaaan oleh Bupati.
Apabila perusahaan tidak mengajukan permohonan Izin Lokasi sampai dengan masa berlaku Izin Lokasi maka perusahaan dianggap tidak memperpanjang Izin Lokasinya.
cukup jelas
Pembebasan dan/atau pelepasan hak penguasaan/kepemilikan atas tanah harus melibatkan Pemerintah Daerah sebagai mediator pembebasan dan/atau pelepasan.
Masyarakat tidak diperkenankan untuk melakukan keberatan langsung kepada perusahaan, tetapi harus membuat aduan secara tertulis kepada Bupati. Aduan yang dibuat dengan melampirkan delik aduan, rangkaian waktu dan peristiwa kasus dan siapa yang terlibat. Pemerintah Daerah wajib menindaklajuti selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kerja dengan melakukan evaluasi kasus dan mengundang pihak- pihak yang terlibat untuk dilakukan mediasi.
Yang dimaksud dengan kewenangannya meliputi tumpang tindih peruntukan maka kewenangan untuk penggunaan lahan, Bupati yang menentukan.
Membuka PDF…