DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RPJMD bertujuan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah; menyusun RKPD; dan pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Sistematika dokumen RPJMD, meliputi: a. pendahuluan; b. gambaran umum kondisi daerah; c. gambaran keuangan daerah; d. permasalahan dan isu strategis daerah; e. visi, misi, tujuan dan sasaran; f. strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah; g. kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah; h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan i. penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025–2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan RepublikIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. ~ 3 ~
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025– 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai Tahun 2029.
7.Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Tujuan adalah Sesuatu kondisi yang akan di capai atau di hasilkan dalam jangka 5 (lima) tahunan.
11.Sasaran adalah rumusan kondisi yang mengambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/perangkat Daerah yang di peroleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
12.Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14.Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang di laksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
15.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), Hasil (Outcome), dampak (impact).
16.Rencana kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat Renja-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. ~ 4 ~
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan sebagai:
1. a.pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah;
2. b.pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD;
3. c.pedoman dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.
(3)RPJMD dapat menjadi acuan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.
(4)Tata cara penyusunan penjabaran perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, serta tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Daerah.
(5)Perangkat Daerah penanggung jawab pelaksanaan program ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

(1)Sistematika dokumen RPJMD, meliputi:
1. a.pendahuluan;
2. b.gambaran umum kondisi daerah;
3. c.gambaran keuangan daerah;
4. d.permasalahan dan isu strategis daerah;
5. e.visi, misi, tujuan dan sasaran;
6. f.strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah;
7. g.kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah;
8. h.kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
9. i.penutup.
(2)Dokumen RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam rangka untuk mengarahkan program pembangunan daerah, Indikator kinerja dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang dituangkan dalam RKPD sesuai dengan rencana dalam RPJMD.
(3)Tata cara pengendalian dan evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ~ 5 ~

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 19 September 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH, CAP/TTD ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 4. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 11-19/2025 ~ 6 ~ PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029 I. UMUM Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yangmelibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa bahwa proses perencanaa mencakup lima pendekatan yaitu: pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas- bawah dan bawah-atas. Selain itu, pendekan perencanaan pembangunan juga dilaksanakan dengan pengarusutamaan pendekatan substantif yakni: pendekatan holistik- tematik, integratif, dan spasial. Pengarusutamaan ini merupakan penjabaran tema pembangunan daerah kedalam perencanaan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam keterpaduan pemangku kepentingan dan pendanaan, serta dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Huruf u Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas ~ 7 ~ Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a Cukup Jelas Huruf b Cukup Jelas Huruf c Cukup Jelas Huruf d Cukup Jelas Huruf e Cukup Jelas Huruf f Cukup Jelas Huruf g Cukup Jelas Huruf h Cukup Jelas Huruf i Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 63.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…