DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Nama, Objek dan Subjek Retribusi, Jenis dan Penggunaan Alat Pemadam yang Dipungut Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi serta Wilayah Pemugutan Retribusi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran yang digolongkan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum sebagaimana tercantum pada Pasal 110 Huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilaksanakan sebagai dasar pemungutan retribusi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); ~ 3 ~
13.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Majene yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan kewenangan tertentu di bidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
5.Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Majene.
6.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
7.Pengujian adalah tindakan pengujian oleh pejabat yang ditunjuk untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dapat berfungsi dengan baik.
8.Retribusi alat pemadam kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran. ~ 4 ~
9.Alat Pemadam adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
10.Alat perlengkapan pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran seperti jenis kimia, busa, CO2, atau gas dry powder, ember, karung goni, skrup dan lain-lain.
11.Alat Penanggulangan Kebakaran adalah semua alat yang dapat dipergunakan membantu memadamkan atau menanggulangi bahaya kebakaran.
12.Alat penyelamatan jiwa adalah segala jenis sarana dan prasarana yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bias digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu yang diperlukan.
13.Bangunan Rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai paling tinggi 14 (empat belas) meter.
14.Bangunan Menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian paling rendah 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar paling tinggi 40 (empat puluh) meter.
15.Bangunan Industri/Pabrik adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai untuk kegiatan kerja atau produksi termasuk pergudangan/bengkel.
16.Bangunan Umum dan Perdagangan adalah bangunan yang peruntukkannya dipakai kegiatan kerja antara lain untuk:

a.Pertemuan umum;
b.Kantor atau perusahaan;
c.Hotel;
d.Tempat hiburan;
e.Rumah sakit;
f.Lembaga permasyarakatan;
g.Toko;
h.Pasar atau pusat pertokoan;
i.Sekolah;
j.Peribadatan;
1. 17.Bangunan Perumahan adalah bangunan yang peruntukkanya sebagai tempat tinggal atau tempat kediaman.
2. 18.Bangunan Campuran adalah bangunan yang peruntukkanya merupakan campuran dari jenis-jenis bangunan tersebut pada point 11, point 12, dan point 13 diatas.
3. 19.Konstruksi Tahanan Api adalah bahan-bahan bangunan dengan konstruksi campuran, lapisan tertentu sehingga mempunyai tahanan terhadap api atau belum terbakar dalam suatu jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu. ~ 5 ~
4. 20.Bahan Berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pemasangannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
5. 21.Bahan Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambat api.
6. 22.Bahan yang tidak Mudah Terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambat api.
7. 23.Hydrant adalah alat penyalur air yang bersumber dari air bawah tanah yang bertekanan dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk memadamkan kebakaran.
8. 24.Hydrant Gedung adalah hydrant yang terletak dalam suatu bangunan atau gedung yang peralatannya disediakan serta dipasang didalam bangunan atau gedung.
9. 25.Hydrant Halaman adalah hydrant yang terletak diluar bangunan yang instalasi dan peralatannya disediakan serta dipasang diluar bangunan atau gedung.
10. 26.Sprinker adalah suatu alat pemadam kebakaran yang dapat memancarkan air bertekanan secara otomatis dan merata ke semua arah.
11. 27.Proteksi Kebakaran adalah segala jenis sarana dan prasarana yang disiapkan dan dimiliki oleh setiap bangunan atau gedung dan merupakan bagian dari bangunan tersebut yang berfungsi untuk melindungi keselamatan jiwa dan harta benda serta keselamatan gedung tersebut dari ancaman bahaya kebakaran dan alat tersebut harus bisa digunakan atau difungsikan sewaktu-waktu yang diperlukan.
12. 28.Jalan Penghubung adalah jalan lintas terbuka maupun tertutup yang menghubungkan bangunan atau bagian dari bangunan yang digunakan sebagai jalan yang merupakan kesatuan dari bangunan tersebut.
13. 29.Jalan Keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang senuju suatu jalan umum, termasuk pintu jalan hubungan, ruang penghubung jalan menanjak, tangga, cerobong asap, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman keluar.
14. 30.Jalan terlindung adalah jalan beratap menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu hubungan.
15. 31.Lubang Terbuka(ventilasi) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding; ~ 6 ~
16. 32.Lubang Terbuka Tegak adalah lubang yang menembus cerobong atau saluran tegak dalam bangunan.
17. 33.Pintu Tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu untuk jalan keluar.
18. 34.Cerobong adalah suatu tabung atau saluran tegak yang dibuat dari bawah ke atas dalam bangunan.
19. 35.Luas Lantai Kotor adalah seluruh luas lantai bangunan.
20. 36.Suhu Maksimal Ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
21. 37.Sukarelawan Kebakaran adalah setiap orang yang secara suka rela memprakarsai untuk mengatasi kebakaran di wilayahnya.
22. 38.Sumur Kebakaran adalah sumur yang berisi air yang dibuat oleh/atas petunjuk unit pemadam kebakaran dimana kunci sumur tersebut dipegang oleh petugas unit pemadam kebakaran.
23. 39.Mesin Pompa adalah alat pemadam kebakaran yang minimal dapat menyemprotkan tekanan kecepatan air 150 atmosfir model V 75 ASM dilengkapi dengan kopling, nozel, slang dengan ukuran paling rendah 1,5 inci dan panjang paling rendah 20 meter.
24. 40.Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
25. 41.Daerah Bahaya Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang berjarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
26. 42.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
27. 43.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
28. 44.Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. 45.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ~ 7 ~
30. 46.Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. 47.Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. 48.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
33. 49.Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
34. 50.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
35. 51.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut Retribusi atas pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi pemeriksaaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelematan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat. ~ 8 ~

Pasal 4

(1)Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.
(2)Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

BAB III

JENIS DAN PENGGUNAAN ALAT PEMADAM YANG DIPUNGUT RETRIBUSI

Pasal 5

Jenis alat pemadam yang dikenakan tarif retribusi adalah:

a.Alat pemadam kebakaran yang berisi busa/superbusa;
b.Alat pemadam kebakaran yang berisi;
c.Hydrant dan house reel;
d.Alarm otomatis;
e.Sprinkle otomatis.

Pasal 6

(1)Setiap alat pemadam kebakaran yang akan digunakan dalam wilayah Kabupaten Majene harus memenuhi standar prosedur dan persyaratan penggunaan alat pemadam.
(2)Standar prosedur dan persyaratan penggunaan alat pemadam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
1. a.Setiap ruangan bangunan industri harus dilindungi dengan alat pemadam kebakaran yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak dekat 15 ( lima belas ) meter dari setiap tempat; ~ 9 ~
2. b.Setiap luas permukaan lantai sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industry disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam kimia jenis CO2 dengan ukuran 2 (dua) Kilogram;
3. c.Setiap luas permukaan lantai 600 (enam Ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan industri, selain harus mememnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) unit hydrant;
4. d.Setiap ruangan bangunan umum perdagangan harus dilindungi dengan alat pemadam yang dapat dijinjing yang harus ditempatkan dalam jarak paling jauh 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat;
5. e.Setiap luas permukaan lantai sampai 200(dua ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum perdagangan disamping persyaratan sebagaimana dimaksudpada ayat (4), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam kimia jenis CO2 dengan ukuran 2 (dua) kilogram;
6. f.Setiap luas permukaan lantai 800 (Delapan Ratus) meter persegi dari setiap ruangan tertutup dalam bangunan umum dan perdagangan, selain harus mememnuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), harus ditempatkan paling sedikit 1 (satu) unit hydrant menurut jenis dan standart yang berlaku dalam hal air dapat digunakan sebagai bahan pokok;
7. g.Untuk bangunan perumahan sampai dengan emapt tingkat harus dipasang unit hydrant dengan perbandingan paling sedikit 1 (satu) unit setiap luas permukaan lantai lebih dari 1.000 (seribu) meter persegi;
8. h.Setiap bangunan tinggi, harus dilengkapi keseluruhannya terhadap ancaman bahaya kebakaran, dengan suatu sistem hydrant dengan 1 (satu) unit mesin pompa, eslang, nozel pemancar yang memenuhi persyaratan, termasuk sumber persediaan air, pipa peningkatan air;
9. i.Sistem hydrant pemadam kebakaran harus mempunyai kopling dengan ukuran garis tengah paling sedikit 1,5 inchi, yang dilengakpi dengan selang berukuran paling rendah 20 (dua puluh) meter dan nozel/pemadam serta selang cabang, guna untuk dapat dipergunakan bila terjadi kebakaran; ~ 10 ~
10. j.Penempatan hydrant harus diatur sedemikian rupa sehingga dengan panjang selang dan pemancaran air, seluruh tempat pada setiap bangunan dapat dicapai dan dilindungi;
11. k.Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 35 (tiga puluh lima) meter, maka harus dipasang sistem hydrant yantg siap untuk digunakan;
12. l.Pemasangan hydrant harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai tidak kurang dari dua tingakt dibawah tingakt tertinggi yang sedang dibangun;
13. m.Alat pemadam kimia yang dapat dijinjing harus disiapkan apabila pelaksanaan pembangunan mencapai ketinggian 15(lima belas) meter;
14. n.Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun yang izin pemabangunannya telah diberikan walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, harus dipasang menurut perbandingan paling sedikit 1 (satu) buah alat pemadam untuk setiap 200 (dua ratus) meter luas lantai dengan ketentuan paling sedikit 2 (dua) buah alat pemadam kimia setiap lantai;
15. o.Setiap perkebunan yang luasnya 100 s/d 500 Ha, harus memiliki 1 (satu) unit pompa, 500 s/d 1.000 Ha, harus memiliki 2 (dua) unit mesin pompa dan diatas 1.000 Ha, harus memilki sedikit-dikitnya 3 (tiga) unit mesin pompa.
(3)Setiap alat pemadam kebakaran harus dilengkapi dengan petunjuk cara penggunaan alat tersebut.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran digolongkan sebagai jenis retribusi jasa umum.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

Pasal 8

(1)Tingkat penggunaan jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis dan volume/ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan.
(2)Jenis dan volume/ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Bupati. ~ 11 ~

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran digolongkan berdasarkan jenis dan volume/ukuran alat pemadam kebakaran yang digunakan, sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
(2)Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pembuatan dan pemasangan tanda bukti pemeriksaan
(3)Besarnya retribusi dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
(4)Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…