DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai prinsip dan pelaksanaan penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Mengingat

Pasal 333 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kekayaan daerah yang tertanam dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab. Majene dari Tahun 2015 dapat ditetapkan sebagai penambahan modal Penyertaan Modal Daerah Kedalam modal Saham Perusahaan Daerah Aneka Usaha;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455). 2
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422).
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tantang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 D Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 10);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4/PD/1978 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Serba Usaha (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Majene Tahun 1978 Seri D Nomor 3) Yang Telah Diubah Pertama Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Tingkat II Kabupaten Majene Nomor 4 Tahun 2015). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUOATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN MAJENE. 3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene;
2.Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Majene;
3.Bupati adalah Bupati Majene;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan Daerah;
5.Perusahaan Daerah Aneka Usaha selanjutnya disingkat Perusda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bidang usahanya meliputi, Perdagangan, Industri, Pertambangan, Jasa Konstruksi, Pertanian dan Perikanan dalam arti luas, Pariwisata, Jasa, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam hal ini Solar Pocked Dialer Nelayan (SPDN) dan Properti;
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah Daerah Kabupaten Majene Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.Modal atau Saham Pemerintah Daerah adalah Kekayaan Daerah yang telah dialihkan dari kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Aneka Usaha adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Majene.
(2)Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha dalam peningkatan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 4

BAB III

PRINSIP PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabel.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sebelum peraturan daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal pada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp.700.000.000,00,- (tujuh ratus juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan memberikan nilai penambahan penyertaan modal daerah pada Perusda Aneka Usaha sebesar Rp. 500.000.000,00,- (Lima ratus juta rupiah) selama 5 (lima) tahun.
(2)penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
(3)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pembinaan dilakukan oleh Bupati Kepada Perusda Aneka Usaha Kabupaten Majene sebagai penerima Penyertaan Modal.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan/atau Penyertaan Modal Perusda Aneka Usaha dilakukan oleh:
1. a.Tim Pengawas yang dibentuk oleh Bupati;
2. b.Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten. 5

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Kabupaten Majene Nomor 37.a tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada Perusahaan Daerah Serba Usaha kabupaten Majene dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 26 Juli 2016 BUPATI MAJENE, H. FAHMI MASSIARA Diundangkan di Majene pada tanggal 27 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, H. SYAMSIAR MUCHTAR M. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 5. NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 25 TAHUN 2016.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…