DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 September 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Perubahan beberapa ketentuan Perda 10/2010 : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 22, angka 31 dan angka 32 disempurnakan dan diubah; 2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 3. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah; 4. Ketentuan Pasal 23 diubah; 5. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A; 6. Ketentuan Pasal 27 huruf e diubah; 7. Ketentuan Pasal 29 disempurnakan

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ditinjau kembali dan diadakan penyesuaian;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Pertaturan Daerah Kabupaten Majene tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); ~ 2 ~
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Sususn (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Linkungan Hidup (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
10.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); ~ 3 ~
15.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4593);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Kerjasama antar Daerah (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. ~ 4 ~ Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 10) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 3, angka 22, angka 31 dan angka 32 disempurnakan dan diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana di Maksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Majene.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
6.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Majene.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. ~ 5 ~
10.Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam pemberian izin kepada orang pribadai atau badan yang dimaksud untuk pembianaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengunaan sumber daya alam, barang prasarana, asarana, dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkugan.
11.Izin Mendirikan Bagunan selanjutnya disebut IMB adalah izin yang diberikan pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan bangunan.
12.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
14.Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan dari Pemerintah Daerah.
15.Mendirikan bangunn adalah pekerjaaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebahagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan tersebut.
16.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebahagian atau seluruhnya berada diatas dan atau didalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial budaya, maupun kegiatan khusus.
17.Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditentukan dan di letakkan melayang dalam suatu lingkungan secara tetap sebahagian atau seluruhnya diatas atau dibawah permukaan tanah dan atau perairan yang berupa bangunan gedung dan bukan gedung.
18.Bangunan permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan yang dinyatakan lebih dari 15 tahun.
19.Bangunan semi permanen adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.
20.Bangunan kayu adalah bangunan yang konstruksi utamanya terdiri dari kayu. ~ 6 ~
21.Mengubah bangunan adalah pekerjaan menganti dan atau menambah bangunan yang termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian tersebut.
22.Garis Sepadan adalah garis pada halaman pekarangan rumah yang ditarik sejajar as jalan, tepi sungai atau as pagar dan merupakan batas antara bagian kapling/ pekarangan yang boleh dibangun dan tidak boleh dibangun bangunan.
23.Koefisien Dasar bagunan (KDB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
24.Koefisien Lantai bangunan (KLB) adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling / pekarangan.
25.Tinggi Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
26.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah membayar atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
27.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menetukan besaranya jumlah pokok retribusi yang terutang.
28.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
29.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30.Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah nomor Wajib Pajak Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib retribusi.
31.Pemerikasaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan propesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah. ~ 7 ~
32.Penyidik tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Pembayaran Retribusi Daerah di Kas Daerah atau melalui Bank yang ditunjuk dengan mengunakan SKRD.
(2)Dalam hal pembayaran dilakukan di Bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, masuk ke kas Daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja.

3.Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pemungutan Retribusi dan pengelolaan IMB dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau pihak kecamatan sebagai mitra dalam penyelanggaraan IMB kemudian ditetapkan oleh Bupati.
(2)Pemungutan Retribusi dan pengelolaan IMB dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau ditetapkan oleh Bupati.

4.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Permohonan untuk memperoleh IMB terlebih dahulu diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Desa dan Camat setempat dimana lokasi bangunan akan didirikan.

5.Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Permohonan yang telah diketahui oleh Kepala Lingkungan/Dusun, Lurah/Desa dan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 selanjutnya diverifikasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas PM- PTSP. ~ 8 ~

6.Ketentuan Pasal 27 huruf e diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Pengecualian pungutan retribusi IMB dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

a.bangunan Pemerintah Kabupaten yang dilaksanakan dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten;
b.bangunan keagamaan;
c.bangunan yang bertujuan sosial yang dilaksanakan oleh masyarakat;
d.membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya yang tidak lebih dari 1 m² dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 m;
e.membongkar Bangunan yang menurut pertimbangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak membahayakan, pemelihara perbaikan bangunan dlengan tidak mengubah dena konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan semula yang telah mendapat izin;
f.mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman-taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
1. 1.ditempatkan di halaman belakang;
2. 2.luas tidak melebihi 10 m² dan tingginya tidak lebih dari 2 m sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
g.membuat kolam hias, taman dan patung-patung di dalam halaman pekarangan rumah;
h.mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) bulan;
i.mendirikan perlengkapan bangunan seperti WC.
1. 7.Ketentuan Pasal 29 disempurnakan, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Apabila pemegang IMB dalam melaksanakan pekerjaan melanggar/tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Dinas, dapat dikenakan sanksi:

a.kegiatan mendirikan bangunan dihentikan;
b.penyesuaian alih fungsi bangunan sesuai dengan ketentuan RTRW;
c.bangunan disegel. ~ 9 ~ Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 13 September 2019 BUPATI MAJENE, CAP/TTD H. FAHMI MASSIARA Diundangkan di Majene pada tanggal 13 September 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD H. A. ACHMAD SYUKRI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 5. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 24 TAHUN 2019.

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…