DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.966.676.533.791 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.114.080.877,31(lima puluh enam miliar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp.910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen)

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) Sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 148 tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene nomor 52); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah;
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2025 semula sebesar Rp.966.676.533.791 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp. 56.114.080.877,31(lima puluh enam miliar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp.910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen) dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran pendapatan Daerah semula Rp.967.176.533.791(sembilan ratus enam puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang Rp.60.949.577.574 (enam puluh miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp.906.226.956.217 (sembilan ratus enam miliar dua ratus dua puluh enam juta sembilan ratus lima puluh enam ribu dua ratus tujuh belas rupiah)
b.anggaran Belanja Daerah semula Rp.966.676.533.791 (sembilan ratus enam puluh enam miliar enam ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang Rp. 56.114.080.877,31 ( lima puluh enam miliar seratus empat belas juta delapan puluh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh satu sen) sehingga menjadi Rp.910.562.452.913,69 (sembilan ratus sepuluh miliar lima ratus enam puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah enam puluh sembilan sen).
c.anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari:
1. 1.penerimaan Pembiayaan Daerah semula Rp. 0 (nol rupiah) bertambah Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
2. 2.pengeluaran Pembiayaan semula Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
3. 3.jumlah Pembiayaan netto semula - Rp.500.000.000 ( minus lima ratus juta rupiah) bertambah Rp. 4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp. 4.335.496.696,69 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
4. 4.sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp.0 (nol rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1), bersumber dari:

a.Pendapatan asli Daerah semula Rp.110.832.887.617 ( seratus sepuluh miliar delapan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh belas rupiah) bertambah Rp. 6.125.338.426 (enam miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.116.958.226.043 (seratus enam belas miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).
b.Pendapatan transfer semula Rp.856.343.646.174 ( delapan ratus lima puluh enam miliar tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) berkurang Rp.67.074.916.000 (enam puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.789.268.730.174 (tujuh ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , bersumber dari:
1. a.pajak Daerah semula Rp.24.265.613.570 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta enam ratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berkurang Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.24.265.113.570 (dua puluh empat miliar dua ratus enam puluh lima juta seratus tiga belas ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
2. b.retribusi Daerah semula Rp.80.643.965.966 (delapan puluh miliar enam ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah Rp.2.245.469.788 (dua miliar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp.82.889.435.754 (delapan puluh dua miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan semula Rp.3.333.308.081 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus delapan ribu delapan puluh satu rupiah) bertambah Rp.201.302.991 (dua ratus satu juta tiga ratus dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp. 3.534.611.072 ( tiga miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus sebelas ribu tujuh puluh dua rupiah) .
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah semula Rp.2.590.000.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh uta rupiah) bertambah Rp. 3.679.065.647 ( tiga miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp. 6.269.065.647 ( enam miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat semula Rp.835.419.343.000 ( delapan ratus tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) berkurang Rp. 67.074.916.000 (enam puluh tujuh miliar tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.768.344.427.000 (tujuh ratus enam puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).
2. b.transfer antar Daerah semula Rp.20.924.303.174 (dua puluh miliar sembilan ratus dua puluh empat juta tiga ratus tiga ribu seratus tujuh puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf (b), terdiri atas:

a.belanja operasi semula Rp.731.843.715.958,66 ( tujuh ratus tiga puluh satu miliar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah enam puluh enam sen) bertambah Rp. 23.096.689.305,03 ( dua puluh tiga miliar sembilan puluh enam juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah tiga sen) sehingga menjadi Rp. 754.940.405.263,69 (tujuh ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus empat puluh juta empat ratus lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah enam puluh sembilan sen);
b.belanja modal semula Rp.119.799.959.375,34 ( Seratus sembilan belas miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) berkurang Rp. 76.586.706.686,34 ( tujuh puluh enam miliar lima ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus enam ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah tiga puluh empat sen) sehingga menjadi Rp. 43.213.252.689 ( empat puluh tiga miliar dua ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
c.belanja tidak terduga semula Rp.3.260.000.000 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) berkurang Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).
d.belanja transfer semula Rp.111.772.858.457 (saratus sebelas miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang Rp.2.364.063.496 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp.109.408.794.961 (seratus sembilan miliar empat ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,terdiri atas:
1. a.belanja pegawai semula Rp.476.334.538.403 (empat ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga rupiah) berkurang Rp. 8.459.181.449 ( delapan miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah ) sehingga menjadi Rp. 467.875.356.954 ( empat ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah );
2. b.belanja barang dan jasa semula Rp.245.317.023.037,66 (dua ratus empat puluh lima miliar tiga ratus tujuh belas juta dua puluh tiga ribu tiga puluh tujuh rupiah enam puluh enam sen) bertambah Rp. 31.528.317.272,03 ( tiga puluh satu miliar lima ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah tiga sen ) sehingga menjadi Rp. 276.845.340.309,69 ( dua ratus tujuh puluh enam miliar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu tiga ratus sembilan rupiah enam puluh Sembilan sen);
3. c.belanja hibah semula Rp.10.128.794.518 (sepuluh miliar seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan belas rupiah) bertambah Rp. 27.553.482 (dua puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp. 10.156.348.000 (sepuluh miliar seratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
4. d.belanja bantuan sosial semula Rp.63.360.000 (enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah semula Rp.1.204.071.070 (satu miliar dua ratus empat juta tujuh puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) berkurang Rp. 342.599.370 ( tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp. 861.471.700 ( delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin semula Rp.36.509.533.328,34 (tiga puluh enam miliar lima ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah tiga puluh empat sen) berkurang Rp. 28.126.350.647,34 ( dua puluh delapan miliar seratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah tiga puluh empat sen) sehingga menjadi Rp. 8.383.182.681 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah);
3. c.belanja modal bangunan dan gedung semula Rp.25.279.601.787 (dua puluh lima miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) berkurang Rp. 637.364.900 ( enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp. 24.642.236.887 ( dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah);
4. d.belanja modal jalan,jaringan, dan irigasi semula Rp.56.297.928.190 (lima puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah) berkurang Rp. 47.334.851.769 ( empat puluh tujuh miliar tiga ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp. 8.963.076.421 ( delapan miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu empat ratus dua puluh satu rupiah);
5. e.belanja modal aset tetap lainnya semula Rp. 468.825.000 (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang Rp. 145.540.000 (seratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 323.285.000 (tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
6. f.belanja modal aset lainnya semula Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
(3)belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yang semula Rp.3.260.000.000 (tiga miliar dua ratus enam puluh juta rupiah) berkurang Rp.260.000.000 (dua ratus enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)
(4)belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil semula Rp.2.696.704.257 (dua miliar enam ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan;
2. b.belanja bantuan keuangan Rp.109.076.154.200 (seratus sembilan miliar tujuh puluh enam juta seratus lima puluh empat ribu dua ratus rupiah) berkurang Rp.2.364.063.496 (dua miliar tiga ratus enam puluh empat juta enam puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp. 106.712.090.704 (seratus enam miliar tujuh ratus dua belas juta sembilan puluh ribu tujuh ratus empat rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (3), terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan semula Rp.0 (nol rupiah) bertambah Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp.4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen);
b.pengeluaran pembiayaan semula Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 8

(1)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu: sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya semula Rp.0 (nol rupiah) bertambah Rp. 4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp. 4.835.496.696,69 (empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen).
(2)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu: penyertaan modal Daerah semula Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.

Pasal 9

(1)Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b.ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
c.rincian perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
d.rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
e.rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
f.rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
g.sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan rancangan perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
h.sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i.sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
j.Daftar perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
k.daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
l.daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
m.daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain sebagaimana tercantum dalam lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
n.daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years) sebagaimana tercantum dalam lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
o.daftar dana cadangan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
p.daftar pinjaman daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penjabaran perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan perubahan APBD tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…