DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai penganggaran, bentuk penyertaan modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan

Mengingat

Pasal 333 Ayat (1) dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kekayaan daerah yang tertanam dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kab. Majene dapat ditetapkan sebagai penambahan modal Penyertaan Modal Daerah Kedalam modal Saham Perusahaan Daerah Air minum;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Majene kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046); 2
4.Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuhn 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indoneasia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majene Nomor 4); 3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2012 Nomor 20); Dengan Persetujuan Bersama, DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MAJENE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene;
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Majene;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pemerintahan Daerah;
5.Perusahaan Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalahg Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Majene;
6.Penyertaan Modal adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham pemerintah Daerah Kabupaten Majene Kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum lainnya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7.Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8.Program Hibah Air Minum adalah program dari Pemerintah pusat dan lembaga lainnya yang bertujuan untuk mencapai target milenium Development Goals (MDG’s) 2015 di Bidang Air Minum dan Limbah; 4

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM.
(2)Tujuan penyertaan modal pemerintah daerah adalah :
1. a.Meningkatkan Kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan Sistem Penyedia Air Bersih;
2. b.Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
3. c.Mendampingi dana hibah dari Pemerintah Pusat dan/atau Lembaga lain.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

Penganggaran penyertaan modal pemerintah daerah di alokasikan dalam kelompok anggaran pengeluaran pembiayaan jenis penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

BAB IV

BENTUK PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Sebelum peraturan daerah ini ditetapkan Pemerintah Daerah telah mempunyai dana Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp. 292.873.400,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah akan memberikan nilai penambahan penyertaan modal daerah pada PDAM sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) selama 5 (lima) tahun.
(2)penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
(3)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
(4)Besarnya penambahan modal setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan. 5

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

(1)Pembinaan dilakukan oleh Bupati kepada PDAM Kabupaten Majene sebagai Penyertaan Modal.
(2)Pengawasan terhadap pelaksanaan penyertaan modal PDAM dilakukan oleh:
1. a.Badan Pengawas yang dibentuk oleh Bupati;
2. b.Badan Pemeriksa Keuangan, BPKP, Inspektorat Provinsi dan/atau Inspektorat Kabupaten.

Pasal 7

Hal–hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene. Ditetapkan di Majene pada tanggal 26 Juli 2016 BUPATI MAJENE H. FAHMI MASSIARA Diundangkan di Majene pada tanggal 27 Juli 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE H. SYAMSIAR MUCHTAR M. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT 26 TAHUN 2016.

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…