DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 6 Tahun 2021

Nomor: 6
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ruang lingkup PUG meliputi : a. perencanaan; b. sistem data dan informasi gender c. pelembagaan PUG; d. RANDA PUG; e. koordinasi, evaluasi dan pelaporan; f. pembinaan; dan g. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimanation Against Women), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Ilo Convention No. III Concerning Discrimanation In Respect Of Employment And Occupation (Konvensi Ilo Mengenai Disriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Derah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Derah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah KabupatenMajene.
2.Kabupaten adalah Kabupaten Majene.
3.Bupati adalah Bupati Majene
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Majene
5.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
7.Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
8.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan
9.Keadilan Gender adalah Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki- laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi kesulitan dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya.
10.Perencanaan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan permasalahan perempuan dan laki-laki.
11.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender.
12.Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender
13.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah.
14.Focal Point PUG adalah individu-individu yang telah sensitif gender yang berasal dari instansi/lembaga/organisasi/unit organisasi yang mampu melaksanakan pengarusutamaan gender ke dalam setiap kebijakan, program, proyek dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan di perangkat daerah masing-masing.
15.Tim Teknis Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut Tim Teknis ARG adalah tim yang beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Ahli yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan tentang Analisis Gender dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, yang berfungsi memberikan asistensi dan pengawasan bagi perangkat daerah atau lembaga teknis dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
16.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RANDA PUG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.
17.Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Majene yang didalamnya termasuk perorangan, lembaga/organisasi masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, organisasi profesi, organisasi agama, dan media.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21.Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan perangkat daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
22.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten Majene yang ditetapkan dengan Perda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup PUG meliputi :

a.perencanaan;
b.sistem data dan informasi gender
c.pelembagaan PUG;
d.RANDA PUG;
e.koordinasi, evaluasi dan pelaporan;
f.pembinaan; dan
g.pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 3

(1)Perencanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dituangkan dalam RPJMD, Renstra PD dan Renja PD melalui Analisis Gender.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan penganggaran di setiap PD
(3)Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender atau metode analisis lain yang berbasiskan pada sistem data dan informasi gender.
(4)Analisis gender terhadap Renstra PD dan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing PD.
(5)Pelaksanaan Analisis gender terhadap RPJMD, Renstra PD, Renja PDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.
(6)Hasil Analisis gender sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dituangkan dalam penyusunan GBS yang menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD yang membidangi PUG.

BAB IV

SISTEM DATA DAN INFORMASI GENDER

Pasal 4

(1)Sistem data dan informasi gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dapat berbentuk :
1. a.statistik Gender;
2. b.profil Gender; dan/atau
3. c.data online pada sistem informasi Gender.
(2)Untuk memenuhi ketersediaan data dan informasi gender yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan maka dibentuk forum data antar PD.
(3)Pembentukan dan tugas forum data gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PELEMBAGAAN PUG

Pasal 5

Pelembagaan PUG terdiri atas :

a.Pokja PUG ; dan
b.Focal Point PUG.

Pasal 6

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
(2)Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PUG.
(3)Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.sekretaris; dan
3. c.anggota.
(4)Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala PD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(5)Sekretaris Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabat oleh kepala PD yang membidangi pemberdayaan perempuan sebagai Sekretaris Pokja PUG Daerah.
(6)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijabat oleh PD lain dan unsur terkait lainnya.
(7)Pembentukan dan susunan Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Pokja PUG daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing PD;
2. b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah
3. c.menyusun program kerja setiap tahun;
4. d.mendorong terwujudnya PPRG;
5. e.menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
6. f.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
7. g.menyusun Profil Gender Kabupaten;
8. h.melakukan pemantauan pelaksanaan PUG yang dilakukan oleh masing –masing PD;
9. i.menetapkan tim teknis ARG;
10. j.menyusun RANDA PUG; dan
11. k.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing PD.
(2)Penjabaran pelaksanaan tugas Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam keputusan Bupati tentang Pembentukan Pokja

Pasal 8

(1)Setiap PD bertanggungjawab untuk melaksanakan PUG sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(2)Untuk memaksimalkan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap PD memilih dan menunjuk Focal Point PUG.
(3)Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(2)mempunyai tugas:
1. a.mempromosikan PUG pada masing-masing unit kerja;
2. b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang responsif gender;
3. c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
4. d.melaporkan pelaksanaan PUG kepada kepala PD;
5. e.mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kegijakan, program, dan kegiatan pada PD; dan
6. f.memfasilitasi penyusunan data gender.
(4)Pemilihan, penetapan dan penjabaran tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala PD.

BAB VI

RANDA PUG

Pasal 9

(1)Pokja PUG harus menyusun RANDA PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Ayat (1) huruf k
(2)RANDA PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:
1. a.kedudukan PUG dalam siklus pembangunan;
2. b.aksi daerah PUG;
3. c.penguatan kelembagaan PUG; dan
4. d.peran serta masyarakat.
(3)RANDA PUG sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kedudukan PUG dalam Siklus pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan indikator dalam menentukan aksi daerah di masing-masing PD.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…