DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. anggaran Pendapatan Daerah direncanakan Rp797.82 l.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); b. anggaran Belanja Daerah direncanakan Rp797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah); c. anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari: 1 . penerimaan Pembiayaan Daerah RpO (Nol Rupiah). 2. pengeluaran Pembiayaan RpO (Nol Rupiah). 3. jumlah Pembiayaan netto RpO (Nol Rupiah).

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peaturan Pemerintah Penggangti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang- Undang Nomor 148 tahun 2024 tentang Kabupaten Majene (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); ~ 2 ~

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
5.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.anggaran Pendapatan Daerah direncanakan Rp797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
b.anggaran Belanja Daerah direncanakan Rp797.821.970.999 (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah);
c.anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan surplus anggaran yang terdiri dari:
1. 1.penerimaan Pembiayaan Daerah Rp0 (Nol Rupiah).
2. 2.pengeluaran Pembiayaan Rp0 (Nol Rupiah).
3. 3.jumlah Pembiayaan netto Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (1), bersumber dari:

a.pendapatan asli daerah Rp115.437.282.825 (Seratus Lima Belas Miliar Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);
b.pendapatan transfer Rp682.384.688.174 (Enam Ratus Delapan Puluh Dua Miliar Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah). ~ 3 ~

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a , bersumber dari:
1. a.pajak daerah Rp. 24.941.811.170 (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sebelas Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah);
2. b.retribusi daerah Rp. 84.170.860.583 (Delapan Puluh Empat Miliar Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah);
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 3.534.611.072 (Tiga Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp. 2.790.000.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah).
(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
1. a.transfer pemerintah pusat Rp. 661.460.385.000 (Enam Ratus Enam Puluh Satu Miliar Empat Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);
2. b.transfer antar Daerah Rp. 20.924.303.174 (Dua Puluh Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Empat Rupiah).

Pasal 5

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.belanja operasi Rp. 694.017.802.005 (Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Miliar Tujuh Belas Juta Delapan Ratus Dua Ribu Lima Rupiah);
b.belanja modal Rp. 12.062.549.694 (Dua Belas Miliar Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah);
c.belanja tidak terduga Rp. 1.550.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
d.belanja transfer Rp. 90.191.619.300 (Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 6

(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
1. a.belanja pegawai Rp. 455.029.624.490 (Empat Ratus Lima Puluh Lima Miliar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah);
2. b.belanja barang dan jasa Rp. 237.996.965.515 (Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Belas Rupiah);
3. c.belanja hibah Rp. 991.212.000 (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah); ~ 4 ~
(2)Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
2. b.belanja modal peralatan dan mesin Rp. 6.935.929.030 (Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Rupiah);
3. c.belanja modal gedung dan bangunan Rp. 3.200.589.650 (Tiga Miliar Dua Ratus Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah);
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Rp. 1.576.031.014 (Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah);
(3)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yang Rp. 1.550.000.000 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
(4)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
1. a.belanja bantuan keuangan Rp. 90.191.619.300 (Sembilan Puluh Miliar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka (3), terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan Rp0 (Nol Rupiah);
b.pengeluaran pembiayaan Rp0 (Nol Rupiah).

Pasal 8

(1)Dalam hal keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan Daerah ini.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau ~ 5 ~
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
b.ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
c.rincian APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
d.rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
e.rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpanduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
f.rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
g.sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan rancangan APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
h.sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dengan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
i.sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang yang merup akan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
j.Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
k.daftar piutang daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. ~ 6 ~

Pasal 10

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah. Ditetapkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2025 BUPATI MAJENE, CAP/TTD A. ACHMAD SYUKRI Diundangkan di Majene pada tanggal 31 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE, CAP/TTD ARDIANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2025 NOMOR 7. NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 11-41/2025.

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…