DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

dalam PERDA ini diatur mengenai Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang m engamanatkan wajib di bentuknya suatu Unit Permanen, yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP);
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Majene tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Unit Layanan Pengadaan; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); ~ 2 ~
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
11.Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; ~ 3 ~
12.Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2006 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Majene.
2.Bupati adalah Bupati Majene.
3.Unit Layanan Pengadaan adalah pelayanan pengadaan Kabupaten Majene, merupakan perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan pengadaan Barang/jasa dan Pengadaan lainnya.
4.Kepala Unit adalah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Majene.
5.Subbagian Tata Usaha adalah Subbagian Tata Usaha pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Majene.
6.Seksi adalah Seksi pada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Majene.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, dibentuk Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Majene ~ 4 ~

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Unit Layanan Pengadaan adalah unsur pelaksana pemerintah daerah Kabupaten Majene di bidang pelayanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Unit Layanan Pengadaan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Unit Layanan Pengadaan mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan kebijakan di bidang pelayanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi perumusan kebijakan, koordinasi dan pengendalian di bidang Pelayanan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Layanan Pengadaan mempunyai fungsi:

a.Penyusunan rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
b.Penetapan Dokumen Pengadaan;
c.Penetapan besaran nominal Jaminan Penawaran;
d.Pengumuman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, serta menyampaikan ke Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
e.Penilaian kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
f.Pengevaluasian administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
g.Menjawab sanggahan;
h.penetapan Penyedia Barang/Jasa untuk:
1. 1.Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); ~ 5 ~
2. 2.Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
3. 3.Penyerahan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; dan
4. 4.Penyimpanan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
i.Penyusunan laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Bupati; dan
j.Pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Unit Layanan Pengadaan, terdiri atas:
1. a.Kepala Unit Layanan Pengadaan;
2. b.Sub Bagian Tata Usaha;
3. c.Seksi Pengadaan Barang;
4. d.Seksi Pengadaan Pekerjaan konstruksi;
5. e.Seksi Pengadaan Jasa konsultansi dan jasa lainnya;
(2)Rincian Tugas dan Fungsi masing-masing jabatan pada Unit Layanan Pengadaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(3)Bagan Struktur Organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 7

(1)Kepala Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, adalah jabatan eselon IIIa.
(2)Kepala Sub Bagian pada Unit Layanan Pengadaan adalah jabatan Eselon IVa.
(3)Kepala seksi pada Unit Layanan Pengadaan, adalah jabatan eselon IVa. ~ 6 ~

Pasal 8

Pejabat eselon III dan IV dalam organisasi Unit Layanan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati yang memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

(1)Pada Unit Layanan pengadaan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional atas dasar kebutuhan.
(2)Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dan administrasi sesuai bidang keahlian masing- masing.
(3)Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang dipilih berdasarkan hasil kesepakatan Kelompok Kerja, dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 10

(1)Dalam melaksanakan tugasnya, setiap tingkatan manajemen dalam organisasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
(2)Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing- masing dengan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…