DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majene Nomor 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 Juli 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk: a. meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik; b. melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga; c. menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani; d. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani; e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan f. memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani. Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi : a. perencanaan; b. perlindungan petani; c. pemberdayaan petani; d. pembiayaan; e. pengawasan; dan f. peran serta masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak transparan dan tidak adil, Petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4.Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE dan BUPATI MAJENE MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Majene.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Majene.
4.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Pertanian.
5.Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, dan peternakan.
6.Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, ketersediaan lahan, kepastian usaha, resiko harga, kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
7.Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan Kelembagaan Petani.
8.Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agro ekosistem.
9.Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang pertanian, mulai dari produksi, penanganan pascapanen, sarana produksi, pemasaran hasil, dan/ atau jasa penunjang untuk mencapai kedaulatan dan kesejahteraan yang bermartabat.
10.Komoditas Pertanian adalah hasil dari usaha tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/ atau dipertukarkan.
11.Pelaku usaha adalah setiap orang yang melakukan usaha sarana produksi pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, serta jasa penunjang pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Kabupaten Majene.
12.Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
14.Kelompok Tani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk petani yang terdiri dari sejumlah petani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
15.Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan, adalah gabungan lebih dari satu kelompok tani guna memperjuangkan kepentingan anggotanya.
16.Asosiasi Petani adalah kumpulan dari petani, kelompok tani, dan/ atau Gapoktan.
17.Dewan Komoditas Pertanian adalah suatu lembaga yang beranggotakan petani untuk memperjuangkan kepentingan petani.
18.Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
19.Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh petani.
20.Lembaga Keuangan Petani adalah badan usaha yang menghimpun dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dana masyarakat, dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada petani dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka pembiayaan usaha tani.
21.Lembaga Pembiayaan Petani adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu petani dalam melakukan usaha.
22.Pendidikan adalah proses pembelajaran yang terencana dan terstruktur untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan dalam rangka pengembangan kompetensi.
23.Pelatihan adalah kegiatan belajar-mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja pada tingkat keterampilan atau keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi pekerjaan.
24.Permagangan adalah salah satu metode pelatihan yang diselenggarakan dalam situasi nyata dibawah bimbingan petani dan/atau pelaku usaha yang lebih berpengalaman dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan dan pemberdayaan petani berdasarkan asas:

a.kemandirian;
b.kedaulatan;
c.kebermanfaatan;
d.kebersamaan;
e.keterpaduan;
f.keterbukaan;
g.efisiensi berkeadilan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

a.meningkatkan kemandirian dan kedaulatan Petani dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup yang lebih baik;
b.melindungi petani dari kegagalan panen dan risiko harga;
c.menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
d.menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;
e.meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan berkelanjutan; dan
f.memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani.

Pasal 4

Ruang Lingkup perlindungan dan pemberdayaan petani meliputi :

a.perencanaan;
b.perlindungan petani;
c.pemberdayaan petani;
d.pembiayaan;
e.pengawasan; dan
f.peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan perlindungan dan pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan :
1. a.daya dukung sumber daya alam lingkungan;
2. b.kebutuhan sarana dan prasarana;
3. c.kebutuhan teknis, ekonomis, kelembagaan, dan budaya setempat;
4. d.perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
5. e.tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
6. f.jumlah petani.
(3)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari :
1. a.rencana pembangunan nasional;
2. b.rencana pembangunan daerah; dan
3. c.rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.

Pasal 7

(1)Strategi perlindungan dan pemberdayaan petani ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan memperhatikan kebijakan perlindungan dan pemberdayaan petani.
(2)Strategi perlindungan petani dilakukan melalui :
1. a.prasarana dan sarana produksi pertanian;
2. b.kepastian usaha pertanian;
3. c.harga komoditas pertanian;
4. d.penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
5. e.Kompensasi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
6. f.pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim; dan
7. g.Asuransi Pertanian.
(3)Strategi perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(4)Strategi pemberdayaan petani dilakukan melalui :
1. a.Pendidikan dan pelatihan;
2. b.penyuluhan dan pendampingan;
3. c.pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian;
4. d.pengutamaan hasil pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional;
5. e.konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
6. f.penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
7. g.kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
8. h.penguatan kelembagaan petani.

Pasal 8

(1)Strategi pemberdayaan petani meliputi :
1. a.menyusun rancangan tata tanam dan pola tanam sesuai dengan tingkah laku iklim pada setiap wilayah;
2. b.menyusun rancangan penentuan jenis komoditas dan varietasnya sesuai dengan daya dukung sumber daya lahan dan peluang pasar;
3. c.menyusun rancangan kebutuhan sarana produksi pertanian untuk masing-masing komoditas sesuai jumlah, jenis dan waktu penggunaannya;
4. d.rancangan teknis pengelolaan usaha tani yang lebih menguntungkan;
(2)Strategi pemberdayaan petani dilakukan :
1. a.dirancang dan dirumuskan dalam pertemuan antara pemerintah daerah bersama petani yang difasilitasi oleh pemerintah daerah;
2. b.pertemuan dilaksanakan setiap tahun dengan teknis pelaksanaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab dinas yang berwenang.

Pasal 9

Hasil kesepakatan pertemuan antara pemerintah daerah bersama petani yang difasilitasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diimplementasikan kepada kelompok tani masing-masing Desa, yang selanjutnya kelompok tani menyusun RDK dan RDKK.

Pasal 10

RDK dan RDKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah :

a.RDK adalah Rencana Definitif Kelompok, merupakan rencana kerja usaha tani yang memuat rincian kegiatan kelompok tani dalam 1 (satu) tahun;
b.RDKK adalah Rencana Definitif kebutuhan Kelompok, merupakan pesanan kelompok tani kepada Gapoktan atau lembaga lain, yang berisi tentang rincian kebutuhan sarana produksi;
c.penyusunan dan penetapan RDK sudah harus dilakukan sebelum agenda penyusunan KUA dan PPAS dan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilaksanakan setiap tahunnya, agar dapat menjadi rujukan kebijakan pemberdayaan Petani dalam sistem penganggaran APBD Kabupaten Majene; dan
d.penyusunan dan penetapan RDK dilakukan oleh kelompok tani dan/atau Gapoktan yang didampingi oleh anggota PPL yang disetujui oleh kepala desa/lurah.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…