DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 10 Tahun 2017

Nomor: 10
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malang

regulasi_utama

Ringkasan

Berisikan antara lain tujuan pembentukan dana cadangan, besaran dan rincian, sumber dana, pengelolaan dana cadangan.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis. 5 F:\Perda 2017\RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN-JADI.docx
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
9.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

(1)Pembentukan dana cadangan bertujuan untuk mendanai kebutuhan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
(2)Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN

Pasal 3

(1)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(2)Untuk memenuhi pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan. 6 F:\Perda 2017\RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN-JADI.docx

Pasal 4

(1)Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan dalam APBD, selama 3 (tiga) tahun yang disisihkan dalam setiap tahun anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah yang dimulai sejak Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
(2)Rincian penyisihan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
1. a.Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
2. b.Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah); dan
3. c.Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

BAB IV

SUMBER DANA

Pasal 5

(1)Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokasi khusus, pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2)Jumlah penerimaan daerah yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran yang berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam APBD.

Pasal 6

(1)Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
(2)Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan. 7 F:\Perda 2017\RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN-JADI.docx

Pasal 7

(1)Pengeluaran yang disisihkan untuk pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicantumkan dalam APBD pada sisi Anggaran Pembiayaan.
(2)Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
(3)Untuk membiayai penyelenggaraan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB V

PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

(1)Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
(2)Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Deposito di Bank Pemerintah.
(3)Penerimaan hasil bunga dari penempatan dalam deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menambah Dana Cadangan.
(4)Posisi Dana Cadangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 9

(1)Pendapatan bunga Dana Cadangan dianggarkan pada akun Pendapatan Daerah, Kelompok Pendapatan Asli Daerah, Jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya. 8 F:\Perda 2017\RAPERDA PEMBENTUKAN DANA CADANGAN-JADI.docx

Pasal 10

(1)Pencairan Dana Cadangan sebagai penerimaan pembiayaan daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(2)Penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Jumlah penerimaan pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dianggarkan dalam belanja langsung Perangkat Daerah pengguna dana cadangan berkenaan, kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…