DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malang

regulasi_utama

Ringkasan

SISTEM KESEHATAN KABUPATEN MALANG

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan regulasi daerah yang dibutuhkan untuk pengaturan kelancaran dan keberlalgsungan SKK Malang sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b.memberikan persetujuan dukungan anggaran tahunan dalam penyelenggaraan SKK Malang oleh Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnyal c, melakukar pengawasan pelaksanaan SKK Malang oleh Bupati, swasta dan/atau masyara-kat;
d.Mendorong pemberdayaan dalr peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatar daI pengelolaarr kesehatan.

(2)Dalam melaksanakar peran sebagairnara dimaksud pada ayat (1), DPRD dibantu oleh komisi-komisi yang membidargi kesehatan dar/atau kesejahteraan masyarakat.
(1)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, baik yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam menyelenggaralal UKM, UKP, maupun UKKD memperhatikan dan melaksarakan SKK Ma]allg sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Setiap penyelenggaraal fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Peizinaf,, SPM, standar mutu atau jaminan mutu yang ditetapkan serta kemudahan akses bagi masyarakat khususnya Lanjut Usia (lansia).
(3)FKRTL (Rumah Sakit) wajib memenuhi persyaratan akreditasi darr sertifikasi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangart. 33
(4)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik Pemerintah wajib menyediakan pelayanan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk masyarakat miskin darr tidal mampu (kelas III) dan melaksanakan program tanggung jawab sosial.
(5)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik swasta wajib menyediakan pelayanaa sekurang-kurangnya 20olo (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang te.sedia untuk masyarakat miskin dan tidak mampu (kelas III) dan melaksanakan program tanggung jawab sosial. Baglan Kecmpct Peran BEdan U.qha Mlllk P.merlntah Paral 38
(1)Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN atau BUMD) dalam melaksanakan tugas pokok darr fungsinya di bidang pelayanan kesehatan, wajib memperhatikan SKK Malarg dalam pengernbangan usaha di wilayah Malang.
(2)Badan Usaha Milik Pemerintah dapat berperan aldif dalam pembangunan kesehatan sesuai tugas dan bidang usaha yang dikembangkan.
(3)BUMD maupun BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (l), l,ang memiliki kewajiban Corporate Soc;at Responsibriity (CSR) diarahkarl untuk upaya kesehatan masyarakat, pengembangan desa siaga dan/atau bantuan pemelihaJaan lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya air- Baglan Kelimr Pcsan OrEenkasl Profeil Paral 39
(1)Peran organisasi profesi sebagai pelaksana SKK Ma.lang melipuLi:
1. a.menjarnin dan memastikan setiap anggotarya dalam melaksanakan profesinya berpedomal pada standar dan etika profesi, standar prosedur op€rasi dan peraturan perundargan yang berlaku.
2. b.melakukan pembinaan profesi, pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektil dan memuaskan.
3. c.mengembangkan bidang ilmu pengetahuaa dan teknologi dibidangnya, serta memfasilitasi terselenggaranya pendidikan berkelanj utan bagi anggotanya.
(1)Institusi Pendidika-n Kesehatan dalam menghasilkan tenaga kesehatan harus memenuhi stalda-r kompetensi yang ditetapkan, berintegritas dan memahami SKN maupun SKK Malang.
(2)Mengembangkan riset terapajr untuk mendukung terwujudnya mutu pelayanan kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.
(3)Dalam melal<sanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, khususnya pengaMian masyarakat dapat beke!.asarna dengan Dinas Kesehatan dan/atau RSUD untuk advokasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, 34
(2)Dalam mengoptimalkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekeiasa.ma dengan Dinas Kesehatan, kolegium, organisasi profesi lain dan/atau penegak hukum. BaglaB K.cnam Peraa Inatltucl Pendtdllan Kerch.tsE Paeel 4O BaElaE KGtuJuh Peran Oraar Parat 41
(1)Ormas sebagai lembaga mandiri yang terutama sebagai pemerhati masalah kesehatan dapat mengambil peral aktjf dalam pelaksana SKK Malang,
(2)Peran alrtif Ormas sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.kontrol sosial terhadap penyelenggara darl penyedia pelayanan kesehatan di daerah;
2. b.pendampingan dan advokasi pada masyarakat yang membutuhkan bartuan terhadap masalah kesehatal yang dihadapi;
3. c.mengembangkal.r kelompok masyarakat pemerhati kesehatal da.rl pemerhati lingkungan untuk hidup yang sehat dan produktii
4. d.membantu pengorganisasian darl pengembangan masyara-kat untuk menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri.
(1)Plhak swasta nasional maupun intemasional yang berbadan hukum, dapat berperan dalam investasi pembangunan sarana pelayanal kesehatar dan/atau pembiayaan dibidang upaya kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencaparan derajat kesehatan masyarakat yarg setinggi-tingginya.
(2)Sarara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), wajib memperhatikan SKK Malang, peraturan perundalgal dan memberi akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, (31 Piha.k Swasta Intemasional dalam hal mempekeqakan tenaga medis asing atau tenaga kesehatan profesionat asing lain wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang_undangar yang berlaku.
(4)Dalam ha1 pilak awasta intemasional membeiikan bantuarr berupa hibah atau non hibah pembiayaan pembangunan kesehatal masyaral<at wajib melalui pemerintah daerah yang diatur dalam Pedanjian Kerja Sama. 35
(3)Ormas Asing yang melaksanakan kegiataan pengorganisasian dan pemberdayaai masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(4)Dalam mela-ksa]<al perannya Ormas berpedoman pada peraturan perundangan yarng berlaku. Brgr_eD Ncdelap.a Peran Erdaa llukum Ullltr Swatte Parat 42 BaglaE l(ea€ lEbllsn Per.n Tol.oh Urslraralrt Pa$l 43
(1)Tokoh masyarakat, dan tokoh agama merupakan figur panutan yang diha,rapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
(2)Dinas Kesehatar dalam mengembalgkan UKBM dapat memfasilitasi dan melibatkan tokoh masyaral<at dan tokoh agarna setempat.
(3)Pera! tokoh masyarakat dan tokoh agama da_tam penyelenggaraan SKK Malang, meliputi dan tidak terbatas pada:
1. a.memberikar pandangan masalah kesehata-n dari sudut pandarg sosial, budaya, adat dan agama; 36 b mendorong, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk menerapkan PHBS serta menjaga lingkungan hidup; mengarahkan pendekatan pendidikan agama, kepercayaan dan ldlt dalam kesehatan reproduksi khususnya pada reproduksi .emaja, pemberian ASI etsklusif, pengarusutamaan lansia dan/atau pengarusutamaan gender.
(1)Setiap individu, keluarga, kelompok sebagai unsur masyarakat secara formal maupun informal dapat berperan akif da]am mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya di Daerah.
(2)Setiap orarg berhak untuk hidup laya-k, dan hidup sehat pada lingkungan yarlg sehat sehingga dapat hidup lebih produltil
(3)Untuk dapat ter$ujudnya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap individu, keluarga dan kelompok wajib berperan al-tif melaksanakan SKK Malang sesuai kapasitas, kemampuan dan kondisinya untuk me\tr trjudkan PHBS. (a) Dalam berusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah yang berkaitan langsung dengan kesehatan, obat tradisiona.l, maupun produk minumar dan mal<anan yang dikonsumsi masyarakat wajib menjamin keamanar produk, tidak mengandung bs_han yarg berbahaya bagi kesehatan dan/atau kesehatan lingkungan. Baglaa llereputuh Petrn Ua.ur Uslyarqlrt Lahn)ra Paral 44 BAA [f, IIAX DAIT IITWAJIBAT UASYARAIIAT Brglau Ket tu H.k Pe.rI 45 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam:
1. a.memperoleh akses atas sumberdaya kesehatan;
2. b.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, memuaskan dan telangkau;
3. c.secara mandiri dar bertanggunEiawab menentukan sendin pelayanal kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; d e f c mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; mendapatkan informasi dan edukasi tentalg kesehatan yang seimbalg dan bertanggungjawab; memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan aan p.ngoUatan yan! telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatar; setiap orang yang menderita kerugian tindakan medis karena kelalaial petugas kesehatan, berhal< mendapat galti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37 Baglar Kcdua I(cwaJlben Palal 46

BAB XIV

PEITUTT'P Paral 5O

Pasal 3

Ayat (1) Pasa.l 4 Cukup jelas.

Pasal 5

harus Tujuan SKK malang menyangkut tujuan untuk tiga pilar penopang keberhasilan pembarrgunan kesehatan di Daerah, yaitu pemerintal Daerah, Swasta daJI Masyara-kat- Ayat (2) SKK menjadi acuan bagi Dinas Kesehatan dan RSUD sebagai unsur utana pelaksana pembangunan kesehatan. semua pemalgku kepentingan (stakehold.et) tikan norma yang diatur dalam SKK Malang ini. Pembangunar kesehatan harus memperhatikan berbagai asas yang memberikan arah p€mbangunar kesehatan dan dilaksrenakal metalui upaya kesehatan sebagai berikut:

a.asas "perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatar harus dilandasi atas perikemanusiaan yang beidasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak mimbedal<an golongan agama dan bangsa. b- asas 'keseimbangal" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
c.asas "manfaat" bemrti balwa pembangunal kesehata_n har-us memberikar manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajrausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
d.asas "perlindungan" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat n€mberikan pelindungan dal kepistian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
e.asas 4penghormatan terhadap hak dan kewajiban" berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hal< dan kewajiba! masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. i asas 'keadilan" berarti bahwa prenyelenggaraan kesehatar harus dapat memberikar pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yarlg terjangkau.
g.asas sgender dan nondiskriminatif berarti bLhria pembalgunal kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempual dal lakilaki. h, asas 'norma agama, etika dan hukum" berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agarna yalg dianut masyarakat, etika dan hukum. 3

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat ( 1) . Pelayaran yang'aman" yaitu pelayanarr yang mampu mencegah teladinya kondisi yang tidak diharapkan, yaitu kematran (deadl, kecacatan (disabilitg), kesakitan (di.sed_sel, atau ketidaloyamanan ldiscrmfoA . Pelayalan yang "bermutu" yaitu pelayalan yang sesuai standar prosedur, staadar profesi, dan etika serta norma agama. . Pelayanan yang "efektil" yaitu hasil pelayanan sesuai yaJlg diharapkan- . Pelayanan yang "ehsien" yaitu Irnggunaan sumber daya yang terbatas tapi mampu menghasilkan peLayanan yang aman dan bermu tu. . Pelayanar yang "produktif yaitu terkait dengan respon time, tidak lamban sehingga jumLah pasien yalrg dilayani lebih bartyak. . Pelayanan yang "akuntabel, yaitu dapat dipertarggundawabkan karena sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan praktek yang baik (best ptwcticeJ. . Pelayanan yang .transparar, yaitu dengan memberikal inJormasi yarlg dibutuhkan tanpa ada yang ditutup_tutupi, kecuali yang bersifat rahasia dan memba_hayakal pasien. . pelayanan yalg "mudah diakses dan terjangkau" yaitu terkait dengan prosedur yang tidak berbetit da.rr terjangkau. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (a) . Rujukan pasien, yaitu pasiennya yang dikirim ke FKRTL yang lebih mampu baik menyangkut ketersediaan tenaga medis dan pera.latarnya. . Rujukan sarana, kerjasa_ma arrtar FKRTL dalam pemanfaatan bersama sarana yang dimiliki. . Rujukan teknologi, rujuka-n menggunakan teknologi informasi antara dengan cara Telemedicine atau Skgpe doker RS perujuk dibimbing melalukan prosedur tindakan dibimbing oleh RS Mitra secara online. 4 Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Pengaturan ini memungkinkan pihak swasta berinvestasi dalam penyediaan FKTP (Klinik) atau FKRTL (RS) yarrg masyarakat memiliki banyak pilihan sesuai hal<nya, dan Faskes Swasta bukan sebagai kompetitor bagi puskesmas atau RSUD tetapi sebagai mitra. Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat(l) Cukup jelas. Ayat (2) Semua FKTP maupun FKRTL harus mempu melakukar UKKD, oleh sebab itu harus dilengkapi dengan peralatan Emergencg Kit dan SDM Kesehatan yang minimal telah dilatih ppCD (Sesuai SPM). Sedangkan masyarakat perannya lebih ke upaya pencegahan untuk meminimalisir risiko. Ayat (3) Pengaturan norma ini sebagai komitnen pemerintah Daerah darr Swasta dalam UKKD dan tidak boleh menolak pasien kategori ini, jika kapasitas tidak tersedia atau kompetensi tidal< mampu maka wajib melakukan pertolongar pertama (stabilitasi) sebelum dirujuk. Sebagai kewajiban, maka jika dilanggar dapat dikenakan Sa.nksi AdminisraLif.

Pasal 10

Ayat ( 1) Cukup jelas. Ayat (21 Dengan keterbatasan Pemerintah Daerah mal<a peran kontrol sosia.l diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (Ormas) sepanjang tidak melalgga_r ketentuan, tidal< bersifat represif tetapi lebih ke persuasif dan memberikan informasi kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan sanksi atau pembinaan. Pasal I 1 Ayat (l ) Pengaturan kebtal<an ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang belum ada RS karena masyarakat membutuhkan jaminan kesehatan. Setelah kebutuhan meningkat, maka investasi swasta untuk ikut serta membangun FKTP/FKRTL akan tumbuh, maka Pajak Daerah akan meningkat karena adanya usaha/investasi baru. Nilai tanbah lain adalah akan menyerap tenaga keda masyarakat sekitar, 5 Ayat (2) Cukup jetas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4)

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Bahwa setiap kegiatan penelitian atau pemanfaatan hasil Tujuan BLUD adalah untuk meningkatkan mutu pelayanan publik. Dengan kebijakan ini diha:.apkal tujuar tersebut dapat tercapar ka-rena UPTD dikelola lebih efekrif, efisien, Eoduktii akuntabel dan transparan sesuai prinsip-prinsip BLU. penelitian harua memenuhi Wtient safetg, ramah tingkungan, darr memberikan nilai tambah pada perbaikan mutu pelayanan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Ketentuan ini lebih diwajibkan pada RSUD karena investasi peralatar medik canggih termasuk Htgh Cost, High Tech membutuhka-n kemampuan manajemen khusus_ Oleh sebab itu penapisan diperlukan agar pertimbangan investasi publik lebih rasional bukan ikut-ikutan. Sedangkan RS S*asta kemarnpuan frnansial ada dan sudah memp€rhitungkal Retur7t on Investment. Tujuar lain adalah untuk mengh.ila:rgkan " Moral Hozard pada pelayanar medik yang tidak perlu (berlebihan). Ayat (s) Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Kepuasan Karyawan merupakan bagian dari upaya jaga mutu dan menjamin keberlangsungan (sustainob itg) FKTP/FKRTL oleh sebab itu diwajibkan oleh peraturan Daerah ini darl apabila ada pelanggaran dapat dikenakan salksi admiaistratit

Pasal 13

Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Cukupjelas. Ayat (3) Pengembangan pelayanan kesehatan membutuhkan investasi, oleh karenanya harus dilaluka:: berdasarkan perhitungan yang cermat dalam memadaatkan *tjap opportunilies. 6 Pasa.l 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jetas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sesuai Ketentuan dalam pasal 171 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatar. Ayat (5) Pelayaran publik yang dimaksud dalam pengaturan ini adal,ah untuk pembiayaan kegiatan UKM termasuk program Jamkesda atau da]a-[l bentuk bantuan iurar BPJS masyarakat kurang mampu diluar PBI (peraturan pemerintah Nomor 1Ol Tahun 2011 tentang penerima Ba-ntuan luran Jaminan Kesehata!). Ayat (6) Mengatur ruang lingkup pemanfaatannya, sedangkan detailnya diatur dalam Peraturan Bupati. Ayat (7) Cukup jetas.

Pasal 15

Ayat (r) Karena Puskesmas, Labkesda dan RSUD memqngut tarif retribusi dan dalam menetapkan besararnya berdasarkaa perhitungan biaya satuan per jenis pelayanan, maka pendapatan layanan seharusnya dapat menutup seluruh biaya,/belanja operasional. Ayat (2) Meskipun sudah BLUD untuk investasi jargka panjarg atau belanja modal alat sumber pendanaan masih dari PEMDA atau pinjaman Bank atau Keiassma dengan pihak ketiga (investor). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Terkait dengan penjetasal pada ayat (2), piha.k ketiga sebagai altematif pembiayaan investasi jika kemampual pembiayaan Pemerintah Daerah terbatas. Ayat (s) Cukup jelas. 7

Pasal 16

Ayat (l ) Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BadaIr PenyelenBgara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong warganya ikut JKN. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (a) Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan regulasi daerah yang dibutuhkan untuk pengaturan kelancaran dan keberlalgsungan SKK Malang sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;

b.memberikan persetujuan dukungan anggaran tahunan dalam penyelenggaraan SKK Malang oleh Dinas Kesehatan dan SKPD terkait lainnyal c, melakukar pengawasan pelaksanaan SKK Malang oleh Bupati, swasta dan/atau masyara-kat;
d.Mendorong pemberdayaan dalr peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatar daI pengelolaarr kesehatan.

(2)Dalam melaksanakar peran sebagairnara dimaksud pada ayat (1), DPRD dibantu oleh komisi-komisi yang membidargi kesehatan dar/atau kesejahteraan masyarakat.
(1)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan, baik yang dikelola Pemerintah, Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam menyelenggaralal UKM, UKP, maupun UKKD memperhatikan dan melaksarakan SKK Ma]allg sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Setiap penyelenggaraal fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan Peizinaf,, SPM, standar mutu atau jaminan mutu yang ditetapkan serta kemudahan akses bagi masyarakat khususnya Lanjut Usia (lansia).
(3)FKRTL (Rumah Sakit) wajib memenuhi persyaratan akreditasi darr sertifikasi pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundangart. 33
(4)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik Pemerintah wajib menyediakan pelayanan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang tersedia untuk masyarakat miskin darr tidal mampu (kelas III) dan melaksanakan program tanggung jawab sosial.
(5)Setiap penyelenggara fasilitas kesehatan milik swasta wajib menyediakan pelayanaa sekurang-kurangnya 20olo (dua puluh persen) dari jumlah tempat tidur yang te.sedia untuk masyarakat miskin dan tidak mampu (kelas III) dan melaksanakan program tanggung jawab sosial. Baglan Kecmpct Peran BEdan U.qha Mlllk P.merlntah Paral 38
(1)Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN atau BUMD) dalam melaksanakan tugas pokok darr fungsinya di bidang pelayanan kesehatan, wajib memperhatikan SKK Malarg dalam pengernbangan usaha di wilayah Malang.
(2)Badan Usaha Milik Pemerintah dapat berperan aldif dalam pembangunan kesehatan sesuai tugas dan bidang usaha yang dikembangkan.
(3)BUMD maupun BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (l), l,ang memiliki kewajiban Corporate Soc;at Responsibriity (CSR) diarahkarl untuk upaya kesehatan masyarakat, pengembangan desa siaga dan/atau bantuan pemelihaJaan lingkungan hidup dan pelestarian sumberdaya air- Baglan Kelimr Pcsan OrEenkasl Profeil Paral 39
(1)Peran organisasi profesi sebagai pelaksana SKK Ma.lang melipuLi:
1. a.menjarnin dan memastikan setiap anggotarya dalam melaksanakan profesinya berpedomal pada standar dan etika profesi, standar prosedur op€rasi dan peraturan perundargan yang berlaku.
2. b.melakukan pembinaan profesi, pengawasan dan pengendalian kepada anggotanya untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, efektil dan memuaskan.
3. c.mengembangkan bidang ilmu pengetahuaa dan teknologi dibidangnya, serta memfasilitasi terselenggaranya pendidikan berkelanj utan bagi anggotanya.
(1)Institusi Pendidika-n Kesehatan dalam menghasilkan tenaga kesehatan harus memenuhi stalda-r kompetensi yang ditetapkan, berintegritas dan memahami SKN maupun SKK Malang.
(2)Mengembangkan riset terapajr untuk mendukung terwujudnya mutu pelayanan kesehatan sesuai perkembangan ilmu dan teknologi kesehatan.
(3)Dalam melal<sanakan Tri Dharma perguruan Tinggi, khususnya pengaMian masyarakat dapat beke!.asarna dengan Dinas Kesehatan dan/atau RSUD untuk advokasi dan pendidikan kesehatan kepada masyarakat, 34
(2)Dalam mengoptimalkan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekeiasa.ma dengan Dinas Kesehatan, kolegium, organisasi profesi lain dan/atau penegak hukum. BaglaB K.cnam Peraa Inatltucl Pendtdllan Kerch.tsE Paeel 4O BaElaE KGtuJuh Peran Oraar Parat 41
(1)Ormas sebagai lembaga mandiri yang terutama sebagai pemerhati masalah kesehatan dapat mengambil peral aktjf dalam pelaksana SKK Malang,
(2)Peran alrtif Ormas sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) dalam bentuk:
1. a.kontrol sosial terhadap penyelenggara darl penyedia pelayanan kesehatan di daerah;
2. b.pendampingan dan advokasi pada masyarakat yang membutuhkan bartuan terhadap masalah kesehatal yang dihadapi;
3. c.mengembangkal.r kelompok masyarakat pemerhati kesehatal da.rl pemerhati lingkungan untuk hidup yang sehat dan produktii
4. d.membantu pengorganisasian darl pengembangan masyara-kat untuk menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri.
(1)Plhak swasta nasional maupun intemasional yang berbadan hukum, dapat berperan dalam investasi pembangunan sarana pelayanal kesehatar dan/atau pembiayaan dibidang upaya kesehatan dalam rangka membantu mempercepat pencaparan derajat kesehatan masyarakat yarg setinggi-tingginya.
(2)Sarara pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (i), wajib memperhatikan SKK Malang, peraturan perundalgal dan memberi akses pelayanan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu, (31 Piha.k Swasta Intemasional dalam hal mempekeqakan tenaga medis asing atau tenaga kesehatan profesionat asing lain wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang_undangar yang berlaku.
(4)Dalam ha1 pilak awasta intemasional membeiikan bantuarr berupa hibah atau non hibah pembiayaan pembangunan kesehatal masyaral<at wajib melalui pemerintah daerah yang diatur dalam Pedanjian Kerja Sama. 35
(3)Ormas Asing yang melaksanakan kegiataan pengorganisasian dan pemberdayaai masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufd, wajib mendapatkan izin dari Bupati.
(4)Dalam mela-ksa]<al perannya Ormas berpedoman pada peraturan perundangan yarng berlaku. Brgr_eD Ncdelap.a Peran Erdaa llukum Ullltr Swatte Parat 42 BaglaE l(ea€ lEbllsn Per.n Tol.oh Urslraralrt Pa$l 43
(1)Tokoh masyarakat, dan tokoh agama merupakan figur panutan yang diha,rapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan kesehatan masyarakat.
(2)Dinas Kesehatar dalam mengembalgkan UKBM dapat memfasilitasi dan melibatkan tokoh masyaral<at dan tokoh agarna setempat.
(3)Pera! tokoh masyarakat dan tokoh agama da_tam penyelenggaraan SKK Malang, meliputi dan tidak terbatas pada:
1. a.memberikar pandangan masalah kesehata-n dari sudut pandarg sosial, budaya, adat dan agama; 36 b mendorong, memotivasi, dan mengajak masyarakat untuk menerapkan PHBS serta menjaga lingkungan hidup; mengarahkan pendekatan pendidikan agama, kepercayaan dan ldlt dalam kesehatan reproduksi khususnya pada reproduksi .emaja, pemberian ASI etsklusif, pengarusutamaan lansia dan/atau pengarusutamaan gender.
(1)Setiap individu, keluarga, kelompok sebagai unsur masyarakat secara formal maupun informal dapat berperan akif da]am mewujudkan derajat kesehatan setinggi-tingginya di Daerah.
(2)Setiap orarg berhak untuk hidup laya-k, dan hidup sehat pada lingkungan yarlg sehat sehingga dapat hidup lebih produltil
(3)Untuk dapat ter$ujudnya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap individu, keluarga dan kelompok wajib berperan al-tif melaksanakan SKK Malang sesuai kapasitas, kemampuan dan kondisinya untuk me\tr trjudkan PHBS. (a) Dalam berusaha baik usaha mikro, kecil dan menengah yang berkaitan langsung dengan kesehatan, obat tradisiona.l, maupun produk minumar dan mal<anan yang dikonsumsi masyarakat wajib menjamin keamanar produk, tidak mengandung bs_han yarg berbahaya bagi kesehatan dan/atau kesehatan lingkungan. Baglaa llereputuh Petrn Ua.ur Uslyarqlrt Lahn)ra Paral 44 BAA [f, IIAX DAIT IITWAJIBAT UASYARAIIAT Brglau Ket tu H.k Pe.rI 45 Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam:
1. a.memperoleh akses atas sumberdaya kesehatan;
2. b.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, memuaskan dan telangkau;
3. c.secara mandiri dar bertanggunEiawab menentukan sendin pelayanal kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; d e f c mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan; mendapatkan informasi dan edukasi tentalg kesehatan yang seimbalg dan bertanggungjawab; memperoleh informasi dan penjelasan yang cukup tentang kesehatan dirinya termasuk tindakan aan p.ngoUatan yan! telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatar; setiap orang yang menderita kerugian tindakan medis karena kelalaial petugas kesehatan, berhal< mendapat galti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 37 Baglar Kcdua I(cwaJlben Palal 46

BAB XIV

PEITUTT'P Paral 5O

Pasal 3

Ayat (1) Pasa.l 4 Cukup jelas.

Pasal 5

a.asas "perikemanusiaan, yang berarti bahwa pembangunan kesehatar harus dilandasi atas perikemanusiaan yang beidasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak mimbedal<an golongan agama dan bangsa. b- asas 'keseimbangal" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan sipiritual.
c.asas "manfaat" bemrti balwa pembangunal kesehata_n har-us memberikar manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajrausiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
d.asas "perlindungan" berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dapat n€mberikan pelindungan dal kepistian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.
e.asas 4penghormatan terhadap hak dan kewajiban" berarti bahwa pembangunan kesehatan dengan menghormati hal< dan kewajiba! masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum. i asas 'keadilan" berarti bahwa prenyelenggaraan kesehatar harus dapat memberikar pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yarlg terjangkau.
g.asas sgender dan nondiskriminatif berarti bLhria pembalgunal kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap perempual dal lakilaki. h, asas 'norma agama, etika dan hukum" berarti pembangunan kesehatan harus memperhatikan dan menghormati serta tidak membedakan agarna yalg dianut masyarakat, etika dan hukum. 3