DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 32 Tahun 2014

Nomor: 32
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN BAB III JASA PELAYANAN KESEHATAN BAB IV BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN BAB V MEKANISME PENGANGGARAN BAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BESERTA JARINGANNYA DI KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pas al 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Pengaturan penggunaan dana kapitasi JKN untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional ditujukan bagi Puskesmas Beserta Jaringannya sepanjang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Sadan Layanan Umum Daerah (BLVD).

BAB II

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JKN

Pasal 3

( 1) Dana Kapitasi yang diterima oleh Puskesmas Beserta Jaringannya dari BPJS Kesehatan dimanfaatkan seluruhnya untuk: a . pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan

b.dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

(2)Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) huruf a untuk tiap Puskesmas Beserta Jaringannya ditetapkan sekurang- kurangnya 60% dari pene1imaan Dana Kapitasi. O:\Harman\harman\Produlc Hukum\Pendek\2014\J<ese~ran\Oana Kapltasl Jamin.an Krul'hilt.an F=1.11.,doc 5
(3)Alokasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Besaran alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusa n Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan:
1. a.kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
2. b.kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja di bidang upaya kesehatan perorangan; dan
3. c.besar tunjangan penghasilan lainnya diluar gaji yang telah diterima dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

(1 ) Alokasi Dana Kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dimanfaatkan untuk Pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga keseh atan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada Puskesmas Beserta Jaringannya.

(2)Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud aya t (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
1. a.jenis ketenagaan dan/ atau jabatan;
2. b.pendidikan; c . kehadiran.
(3)Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dinilai sebagai berikut:
1. a.tenaga medis, diberi nilai 150;
2. b.tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners) , diberi nilai 100;
3. c.tenaga kesehatan setara S 1 /D4, diberi nilai 60;
4. d.tenaga non kesehatan minimal setara 03, tenaga kesehatan setara D3, atau tenaga kesehatan dibawah D3 dengan masa kerja lebih dari 10 tahun, diberi nilai 40;
5. e.tenaga kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25; dan
6. f.tenaga non kesehatan di bawah D3, dibe1i nilai 15.
(4)Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang m erangkap tugas sebagai Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, atau Bendahara Dana Kapitasi JKN diberi tambahan nilai 30. O\Hiarma.n\Nnna.n\Produk Hu'-um\Pt'ndd.\'2014\IC,ntth.1t1n\O.nil ICa:pHnl Jamlnan Kesehat.an hk...doc 6
(5)Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinilai sebagai berikut:
1. a.hadir setiap ha.ri kerja, dibe ri nilai 1 poin per hari; b . tidak hadir setiap hari kerja, dikurangi nilai 1 poin per hari; dan
2. c.terlambat hadir atau pulang sebelum wa ktunya yang diaku mula si sampai dengan 7 (tuj uh) j am, dikurangi 1 poin.
(6)Ketidakhadiran akibat sakit dan/ata u penugasan ke luar oleh Kepala Puskesmas dikecualikan dalam penilaian kehadiran sebagaimana d imaksu d pada ayat (5) h u r uf b.
(7)Selain Variabel sebagaimana d alam ayat (2) dapat ditambah variabel lain dengan memperhatikan kondisi wilayah kerja Puskesmas yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
(8)Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehata n dan tenaga non kesehatan dihit ung dengan menggunakan formula sebagai berikut: J u m lah Nilai yang diperolch Oleh Seseorang --- ------------------------------------------------- X Jumlah Dana Jasa Pelayanan Jumlah Nilai S eluruh Tenaga Keterangan : Jumlah n ilai d iperolch dari n ilai variabcl jen is kc tenagaan dan/atau j a batan ditambah nilai variabcl keh a dira.n dan varia bcl lain yang ditetapkan Kepala Dinas Keseh atan.

BAB IV

BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

(1)Alokasi Dana Kapitasi untuk d ukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksu d dalam Pasal 3 ayat (3) d imanfaatkan untuk:
1. a.pengadaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai ditetapkan sekurang-kurangnya 30% dari alokasi dana dukungan biaya operasional pela yanan kesehatan; dan
2. b.kegiatan operasional pelayan a n keseha tan lainnya.
(2)Alokasi untuk kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan s ebesar selisih dari besar dana dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dikurangi dengan besar alokasi untuk p en gada an obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
(3)Khusus pengadaan obat, ala t kesehatan dan bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h uruf a, dilakukan melalu i Dinas Kesehatan dengan mekanisme e-purchasing berdasarkan Formularium Nasional dan e-k atalog atau b ila terdapat kendala operasional da pat dilakukan secara manua l. O:\lt.arm.an\harm.1n\P10duk ltut.um\Pendtk\20 14\Ke,eh.i!tlln\Oana Kapitasl Jamlnan kesehat.1n Fla.doc 7
(4)Dalam hal jenis obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai tidak tersedia di dalam Formularium Nasional dan harganya tidak terdapat dalam e-katalog, maka pengadaannya dapat menggunakan mekanisme pengadaan yang lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
(5)Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibelanjakan untuk:
1. a.upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, preven tif, kuratif, dan rehabilitatif lainnya, seperti biaya makan-minum, jasa profesi narasurnber, fotokopi bahan, perbaikan ringan alat kesehatan dan perjalanan;
2. b.kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan perorangan, seperti pe1jalanan dan uang harian;
3. c.operasional puskesmas keliling, seperti pern belian Bah an Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, suku cadang kendaraan puskesrnas keliling;
4. d.bal1an cetal< atau alat tulis kantor;
5. e.administrasi keuangan dan sistem inforrnasi, seperti perjalanan, uang harian, fotokopi bahan, belanja piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung implementasi sistem informasi JKN, biaya operasional sistem informasi. BABV MEKANISME PENGANGGARAN

Pasal 6

( l) Kepala Puskesmas menyusun rencana pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN (RKA-Puskesmas) setiap tahun, untuk selanjutnya disarnpaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

(2)Berdasarkan RKA-Puskesmas tersebut pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan, yang memuat rencana pendapatan dana kapitasi JKN dan rencana belanja dana kapitasi JKN.
(3)Rencana pendapatan dana kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi JKN pada Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi JKN pada masing-masing Puskesmas sesuai kode rekening berkenaan. O.\H1rm.ln\~tma'n\Prod1,.1k Hukum\Ptndtk\10 14\IC.tu:hatan\~n• Up1tt1~J JlmU\ln Kc~eh1Un Fh doc. 8

Pasal 7

(1)Rencana belanja Dana Kapitasi JKN dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
(2)RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf Pasal 6 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

(1)Kepala Puskesmas karena Jabatannya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dana Kapitasi JKN ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.
(2)Kepala Puskesmas menyusun Dokumen Rencana Pendapatan dan Belanja berdasarkan kebutuhan satu tahun sesuai dengan RKA-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimal<Sud dalam Pasal 6 ayat (2).
(4)Untuk menyelenggaral<an fungsi perbendaharaan dana kapitasi JKN pada Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan Bendahara dan Rekening Dana Kapitasi JKN setiap tahun anggaran kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.

Pasal 9

Tata cara pencairan, pencatatan dan penyampaian laporan realisasi pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sebagai berikut:

a.Kepala Puskesmas menyusun dan rnengusulkan Nota Dinas rencana pencairan berupa Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Kepala Dinas Kesehatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
b.rencana sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi oleh Pejabat Penataausahaan Keuangan dan disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan, selanjutnya Kepala Puskesmas dapat mencairkan dari rekening Bank yang ditunjuk dan membelanjakan sesuai peraturan yang berlaku; 0 \Hlffl\M\\hfflnan\Pfodulc H~ um\Po.~k\2014\l(l!saNt.in\0.ln.a bplt~d Jamlnan Ku~1t.1n ri:c...doc 9
c.Bendahara Dana Kapitasi JKN mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Puskesmas;
d.berdasarkan buku kas sebagaimana dimaksud pada huruf c, Bendahara Dana Kapitasi JKN menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas;
e.Kepala Puskesmas menyampaikan laporan realisasi pendapatan dan belanja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf d, dengan melampirkan Surat Pemyataan Tanggung Jawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada Kepala Oinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
f.berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Din as Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesrnas setiap bulan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Umum Daerah untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas;
g.Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku Bendahara Um um Daerah, melaku kan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja Puskesmas sebagaimana di maksud pada huruf f, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlal(u.
h.dalam hal pendapatan dana kapitasi tidak dapat digunaka n seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Kepala Puskesmas bertanggung jawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN.
(2)Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disajikan dalarn Laporan keuan.gan Dinas Kesehatan dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah.
(3)Tata cara dan format penyusunan Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah. O:\HanNn\harman\Produk Hukum\Pendt:k\2014\ Kew~IM\\D.lna KJlplt.a:11 Jam1nan KHf'haun n c.doc. 10

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

(1)Kepala Dinas Kesehatan melaku kan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan Dana Kapitasi kepada Kepala Puskesmas dan Bendahara Dana Kapitasi Puskesmas.
(2)Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana pada ayat (1) meliputi penatausahaan administrasi keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(3)lnspektorat Kabupaten Malang melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)Pembinaan dan Pengawasan secara dilaksanakan untuk menya.kinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

Pasal 12

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlal<u surut sejal< tanggal 1 Mei 2 0 14. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Malang N0Ve.lVlBtR.2014 NA Diundangkan d i Malang pada tanggal 7 ;<JOVl!:M Ba<.. 2014 Berita Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor I(] Seri [) D,\H•~\h>nNn\Produk Hul-utn\P~noe\\201•\,;o,~h.ttan\O.no K.1p1t.u1 Jamlnon Ktseh>tan Fox.doc

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…