DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 67

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN BAB V JENIS PELAYANAN PERIZINAN BAB VI MASA BERLAKU IZIN BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XI KETENTUAN PIDANA BAB XII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 2
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 5234);
10.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 5256) H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 3
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5060);
12.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5571;
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
15.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Nomor 3781);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 4
19.Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5044);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekrusor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197)
22.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 329/Menkes/XII/1976 tentang Produksi dan Peredaran Makanan;
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 entang Pendaftaran Makanan;
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80/Menkes/Per/II/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/Per/IX/1990 tentang Pengawasan Kualitas Air Bersih;
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Tata Cara Izin Apotek;
28.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/Per/X/2002 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Tata Cara Izin Apotek;
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1109/Menkes/Per/IX/2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Komplementer Alternatif di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
30.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 5
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
32.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi;
33.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 701/Menkes/PER/VIII/2009 tentang Pangan Iradiasi;
34.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan dan Praktik Perawat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 148 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan dan Praktik Perawat;
35.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/PER/III/2010 tentang Pengendalian Vektor;
36.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik;
37.Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
38.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
39.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 812/Menkes/Per/VII/2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
40.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1189/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
41.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1190/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
42.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Penyaluran Alat Kesehatan; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 6
43.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan;
44.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1787/Menkes/Per/XII/2010 tentang Iklan dan Publikasi Pelayanan Kesehatan;
45.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian;
46.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/Per/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
47.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/Per/VI/2011 tentang Pedagang Besar Farmasi;
48.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
49.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
50.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional;
51.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional;
52.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
53.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran;
54.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Teknisi Gigi;
55.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Gigi; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 7
56.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Refraksionis Optisien dan Optometris;
57.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Ortotis Prostetis;
58.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Okupasi Terapis;
59.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Praktik Terapis Wicara;
60.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaran Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi;
61.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perawat Anestesi;
62.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Tenaga Sanitarian;
63.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
64.Peraturan Menteri kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Rekam Medis;
65.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 80 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis;
66.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan SPA;
67.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
68.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama;
69.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi;
70.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum;
71.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 8
72.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2014 tentang Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
73.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
74.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Tranfusi Darah;
75.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekrusor Farmasi;
76.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
77.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Izin dan Penyelenggaraan Prektik Elektromedis;
78.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi;
79.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.04.12. 2205 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
80.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
81.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E); H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 9 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Menteri adalah Menteri Kesehatan.
4.Bupati adalah Bupati Malang.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
6.Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.
7.Pelayanan kesehatan adalah setiap kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
8.Penyelenggaraan perizinan dibidang kesehatan adalah semua kegiatan pemberian izin, tanda daftar, sertifikasi dan rekomendasi dibidang kesehatan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 10
9.Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada badan usaha atau perseorangan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan layak untuk menyelenggarakan pelayanan dibidang kesehatan.
11.Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
12.Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan, yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
13.Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar.
14.Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakaan pelayanan medik spesialistik atau pelayanan medik dasar dan spesialistik.
15.Klinik Dialisis adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan dialisis kronik di luar rumah sakit secara rawat jalan dan mempunyai kerja sama dengan rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan dialisis sebagai sarana pelayanan kesehatan rujukannya. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 11
16.Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
17.Rumah Sakit Umum adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
18.Rumah Sakit Khusus adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
19.Fasilitas pelayanan penunjang kesehatan adalah semua fasilitas atau kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
20.Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
21.Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
22.Laboratorium Klinik Umum Pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik dan imunologi klinik. dengan kemampuan pemeriksaan terbatas dengan teknik sederhana.
23.Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.
24.Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 12
25.Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan/atau lensa kontak.
26.Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
27.Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Pelayanan Sehat Pakai Air yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
29.Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak dibidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida higiene lingkungan.
30.Usaha Kecil Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UKOT adalah usaha yang membuat semua bentuk sediaan obat tradisional, kecuali bentuk sediaan tablet dan efervesen.
31.Usaha Mikro Obat Tradisional yang selanjutnya disebut UMOT adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
32.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 13
33.Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
34.Dokter dengan kewenangan tambahan adalah dokter dan dokter gigi dengan kewenangan klinis tambahan yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan yang diakui organisasi profesi untuk melakukan praktik kedokteran tertentu secara mandiri.
35.Dokter Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
36.Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
37.Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
38.Perawat G igi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
39.Perawat A nestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan perawat anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
41.Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker.
42.Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, Analis Farmasi dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten Apoteker.
43.Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 14
44.Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
45.Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi paling rendah setingkat diploma III sesuai peraturan perundang-undangan.
46.Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan refraksi optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47.Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
48.Radiografer adalah tenaga kesehatan lulusan Akademi Penata Rontgen, Diploma III Radiologi, Pendidikan Ahli Madya/Akademi/ Diploma III Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi yang telah memiliki ijasah sesuai ketentuan perundang-undangan.
49.Ortotis Prostetis adalah setiap orang yang telah lulus program pendidikan ortotik prostetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
50.Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
51.Tenaga Gizi adalah setiap orang yag telah lulus pendidikan dibidang gizi sesuai ketentuan perundang- undangan.
52.Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan dibidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
53.Pengobatan Komplementer Alternative adalah pengobatan non konvensional yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan dan efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 15
54.Surat Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah bukti tertulis izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah atau badan swasta yang akan mendirikan bangunan atau mengubah fungsi bangunan yang telah ada untuk menjadi rumah sakit setelah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
55.Surat Izin Operasional Rumah Sakit adalah bukti tertulis izin yang diberikan Pemerintah Daerah sesuai kelas rumah sakit kepada penyelenggara/pengelola rumah sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah memenuhi persyaratan dan standar yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56.Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi.
57.Surat Izin Praktik Dokter yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
58.Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan berupa praktik mandiri.
59.Surat Izin Praktik Perawat Gigi yang selanjutnya disingkat SIPPG adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri.
60.Surat Izin Praktik Bidan yang selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Bidan yang sudah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik bidan mandiri.
61.Surat Izin Praktek Apoteker yang selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 16
62.Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disebut SIPF adalah bukti tertulis yang diberikan kepada fisioterapis yang menjalankan praktik fisioterapi secara perorangan maupun berkelompok.
63.Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disebut SIPOT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Okupasi Terapis yang menjalankan praktik okupasi terapi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
64.Surat Izin Praktik Terapis Wicara yang selanjutnya disingkat SIPTW adalah bukti tertulis yang diberikan kepada terapis wicara untuk menjalankan praktik terapis wicara.
65.Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis yang selanjutnya disingkat SIPOP adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Ortotik Protetik secara mandiri.
66.Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi secara mandiri.
67.Surat Tugas Tenaga Pengobatan Komplementer-Alternatif selanjutnya disebut ST-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki Surat Izin Praktek/Surat Izin Kerja untuk pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
68.Surat Izin Kerja Tenaga Pengobatan Komplementer Alternatif selanjutnya disingkat SIK-TPKA adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga pengobat komplementer-alternatif dalam rangka pelaksanaan praktik pengobatan komplementer-alternatif.
69.Pengobatan Tradisional yang selanjutnya disebut Battra adalah salah satu upaya pengobatan dan/ atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan/atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metode), obat dan pengobatannya, yang mengacu pada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun-temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 17
70.Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
71.Surat Terdaftar Pengobat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran.
72.Surat Izin Pengobat Tradisional selanjutnya disebut SIPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
73.Alat Kesehatan adalah bahan, instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
74.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan fisik yang dapat mengganggu, merugikan serta membahayakan kesehatan manusia.
75.Industri Rumah Tangga Pangan adalah adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
76.Penjamah Makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.
77.Depo Air Minum adalah badan usaha yang mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.
78.Higiene Sanitasi Depo air minum adalah usaha yang dilakukan untuk mengendalikan faktor air mium, penjamah, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan gangguan kesehatan.
79.Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 18
80.Rumah Makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
81.Restoran adalah salah satu usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya.
82.Higiene Sanitasi Makanan adalah upaya untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat dan perlengkapannya yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan.
83.Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.
84.Laik Sehat Hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
85.Kolam Renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga dan jasa pelayanan lainnya yang menggunakan air bersih yang telah diolah.
86.Pemandian Umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga dan jasa pelayanan lainnya, yang menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
87.Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum yang memenuhi persyaratan kesehatan.
88.Pedagang Besar Farmasi cabang yang selanjutnya disingkat PBF cabang adalah cabang Pedagang Besar Farmasi yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan pengadaan, penyimpanan, penyaluran obat dan/atau bahan obat dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 19
89.Cabang Penyalur Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut cabang PAK adalah unit usaha dari penyalur alat kesehatan yang telah memiliki pengakuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran alat kesehatan dalam jumlah besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
90.Laboratorium Klinik Umum Madya adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan spesimen klinik dengan kemampuan pemeriksaan tingkat laboratorium klinik umum pratama dan pemeriksaan imunologi dengan teknik sederhana.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pelayanan perizinan dibidang kesehatan adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktek ilegal dan memberikan kepastian hukum dibidang perizinan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan dari pelayanan perizinan dibidang kesehatan adalah:

a.memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perizinan dibidang kesehatan;
b.membina, mengendalikan dan mengawasi secara proporsional terhadap usaha-usaha pelayanan kesehatan; dan
c.memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen dibidang kesehatan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 20

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pelayanan perizinan dibidang kesehatan meliputi penyelenggaraan perizinan dibidang kesehatan.
(2)Ruang lingkup pelayanan perizinan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perizinan fasilitas pelayanan kesehatan;
2. b.perizinan fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya;
3. c.perizinan tenaga kesehatan;
4. d.perizinan tenaga non kesehatan dan pengobat tradisional;

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

Pasal 5

(1)Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan wajib memiliki izin, tanda daftar, sertifikasi dan/atau rekomendasi.
(2)Bupati berwenang mengelola pelayanan perizinan dibidang kesehatan sesuai peraturan perundang- undangan.
(3)Pedoman pelaksanaan pelayanan perizinan dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 21

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah dapat mengatur penyebaran izin fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan dan tenaga pengobat tradisional dengan memperhatikan:
1. a.luas wilayah;
2. b.kebutuhan kesehatan;
3. c.jumlah dan persebaran penduduk;
4. d.pola penyakit;
5. e.pemanfaatannya;
6. f.fungsi sosial; dan
7. g.kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
(2)Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rumah sakit;
2. b.puskesmas;
3. c.klinik;
4. d.klinik dialisis; dan
5. e.fasilitas pelayanan medik lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(3)Fasilitas penunjang pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.apotek;
2. b.laboratorium klinik umum pratama;
3. c.UTD tingkat kabupaten;
4. d.pelayanan radiologi diagnostik;
5. e.perusahaan penguji alat kesehatan;
6. f.optikal;
7. g.toko alat kesehatan;
8. h.toko obat;
9. i.toko jamu;
10. j.SPA; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 22
11. k.perusahaan pemberantasan hama/pengendali vektor;
12. l.UMOT;
13. m.depo air minum;
14. n.jasa boga;
15. o.rumah makan dan restoran;
16. p.Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP);
17. q.tempat-tempat umum;
18. r.perusahaan rumah tangga alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.
(4)Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tenaga medis terdiri:
2. a.dokter;
3. b.dokter gigi;
4. c.dokter spesialis;
5. d.dokter gigi spesialis.
6. b.tenaga psikologis klinis;
7. c.tenaga keperawatan terdiri:
  1. 1.perawat (perawat kesehatan masyarakat, perawat kesehatan anak, perawat maternitas, perawat medikal bedah, perawat geriatri, dan perawat kesehatan jiwa);
  2. 2.perawat gigi;
  3. 3.perawat anestesi; dan
  4. 4.perawat lain yang ditetapkan Menteri.
8. d.tenaga kebidanan;
9. e.tenaga kefarmasian terdiri:
  1. 1.apoteker;
  2. 2.tenaga teknis kefarmasian.
10. f.tenaga kesehatan masyarakat terdiri:
  1. 1.epidemiolog kesehatan;
  2. 2.tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku;
  3. 3.tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan;
  4. 4.tenaga biostatistik dan kependudukan;
  5. 5.tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 23
11. g.tenaga kesehatan lingkungan terdiri:
12. a.tenaga sanitarian;
13. b.entomolog kesehatan;
14. c.mikrobiolog kesehatan.
15. h.tenaga gizi terdiri:
16. a.nutrisionis; dan
17. b.dietesien.
18. i.tenaga keterapian fisik terdiri:
  1. 1.fisioterapis;
  2. 2.okupasi terapis;
  3. 3.terapis wicara; dan
  4. 4.akupunktur.
19. j.tenaga keteknisian medis terdiri:
20. a.perekam medis dan informasi kesehatan;
21. b.teknis kardiovaskuler;
22. c.teknisi pelayanan darah;
23. d.refraksionis optisien (RO);
24. e.optometris;
25. f.teknisi gigi;
26. g.penata anestesi;
27. h.terapis gigi dan mulut; dan
28. i.audiologis.
29. k.tenaga teknik biomedika terdiri:
30. a.radiografer;
31. b.elektromedis;
32. c.ahli teknologi laboratorium medik;
33. d.fisikawan medik;
34. e.radioterapis;
35. f.ortotik prostetik.
36. l.tenaga kesehatan pengobatan komplementer alternatif.
37. m.tenaga kesehatan tradisional lain yang ditetapkan oleh Menteri.
(5)Tenaga non kesehatan dan pengobat tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.tukang gigi. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 24
2. b.pengobat tradisional (battra) ketrampilan meliputi:
  1. 1.refleksi;
  2. 2.pijat urat;
  3. 3.patah tulang;
  4. 4.tusuk jari (akupressuris);
  5. 5.sunat;
  6. 6.chiropractor;
  7. 7.pendekatan agama; dan
  8. 8.supranatural.
3. c.pengobat tradisional (battra) ramuan meliputi:
  1. 1.jamu;
  2. 2.gurah;
  3. 3.sinshe;
  4. 4.tabib;
  5. 5.homeopathy; dan
  6. 6.aromaterapi.
4. d.Pengobat tradisional (battra) pendekatan agama meliputi:
  1. 1.pendekatan agama Islam;
  2. 2.pendekatan agama Kristen;
  3. 3.pendekatan agama Katolik;
  4. 4.pendekatan agama Hindu;
  5. 5.pendekatan agama Budha;
  6. 6.pendekatan agama Khong Hu Cu.
5. e.Pengobat tradisional supranatural meliputi:
  1. 1.tenaga dalam (prana)
  2. 2.paranormal;
  3. 3.reiky master;
  4. 4.qigong; dan
  5. 5.dukun kebatinan.
6. f.tenaga non kesehatan dan pengobat tradisional yang ditetapkan oleh Menteri. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 25

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan rumah sakit:

a.Setiap Rumah Sakit wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
b.Jenis Rumah Sakit dapat berbentuk Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus.
c.Rumah Sakit Khusus meliputi:
1. 1.ibu dan anak;
2. 2.mata;
3. 3.otak;
4. 4.gigi dan mulut;
5. 5.kanker;
6. 6.jantung dan pembuluh darah;
7. 7.jiwa;
8. 8.infeksi;
9. 9.paru;
10. 10.telinga-hidung-tenggorokan;
11. 11.bedah;
12. 12.ketergantungan obat;
13. 13.ginjal; dan
14. 14.rumah sakit khusus lainnya yang ditetapkan Menteri.
d.Izin Mendirikan diajukan oleh pemilik Rumah Sakit dan Izin Operasional diajukan oleh pengelola Rumah Sakit.
e.Izin Mendirikan diberikan untuk mendirikan bangunan baru atau mengubah fungsi bangunan lama untuk difungsikan sebagai Rumah Sakit.
f.Pendirian bangunan dan pengalihan fungsi bangunan harus dimulai segera setelah mendapatkan Izin Mendirikan. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 26
g.Rumah Sakit yang didirikan oleh swasta harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumahsakitan, dikecualikan rumah sakit umum yang diselenggarakan oleh badan hukum yang bersifat nirlaba.
h.Rumah Sakit Umum memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
i.Rumah Sakit Khusus memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit atau kekhususan lainnya.
j.Dipimpin oleh seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian dibidang perumahsakitan;
k.Tenaga struktural yang menduduki jabatan sebagai pimpinan harus berkewarganegaraan Indonesia;
l.Pemilik rumah sakit tidak boleh merangkap menjadi kepala rumah sakit;
m.Rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan sesuai ketentuan perundang- undangan; dan
n.Setiap Rumah Sakit yang telah mendapakan Izin Operasional harus diregistrasi.
o.Setiap rumah sakit yang telah memiliki Izin Operasional dan beroperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi nasional.

Pasal 8

Ketentuan penyelenggaraan Puskesmas:

a.Setiap Puskesmas wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
b.Setiap Puskesmas yang telah memiliki Izin Operasional wajib melakukan registrasi yang diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi. H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 27
c.Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali yang dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri.
d.Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

Pasal 9

Ketentuan Penyelenggaraan Klinik:

a.Setiap Penyelenggaraan Klinik wajib memiliki Izin Mendirikan dan Izin Operasional.
b.Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat jalan dapat didirikan oleh perorangan atau badan usaha.
c.Klinik yang dimiliki oleh masyarakat yang menyelenggarakan rawat inap harus didirikan oleh badan hukum.
d.Berdasarkan jenis pelayanan, Klinik dibagi menjadi Klinik Pratama dan Klinik Utama.
e.Klinik dapat mengkhususkan pelayanan pada satu bidang tertentu berdasarkan cabang/disiplin ilmu atau sistem organ.
f.Klinik dapat menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap.
g.Izin Mendirikan Klinik harus memenuhi syarat antara lain identitas pemohon, tempat/lokasi, dokumen SPPL untuk Klinik Rawat Jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk Klinik Rawat Inap, profil klinik dan lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Izin Operasional Klinik harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi.
i.Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud poin i meliputi lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, dan laboratorium sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; H:\Perda 2015 Cetak\perda 4\Perda Perizinan Kesehatan Revisi Akhir.doc 28
j.Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud poin i meliputi izin mendirikan dan rekomendasi dari dinas kesehatan;
k.penanggung jawab teknis klinis harus seorang tenaga medis sesuai jenis klinik dan mempunyai Surat Izin Praktik dan dapat merangkap sebagai pemberi pelayanan;
l.penanggung jawab teknis klinis tidak boleh merangkap menjadi penanggujawab teknis klinis klinik lain;
m.Kewenangan dokter spesialis atau dokter gigi spesialis pada klinik pratama terbatas sebagai konsultan.
n.Klinik setelah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling sedikit 2(dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi dan secara berkala diakreditasi palin sedikit tiap 3 tahun sekali.

Isi peraturan

Teks67PDFHirarki

Memuat teks peraturan…