DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2015

Nomor: 7
Tahun: 2015
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB Ill PENYERTAAN MODAL BAB IV PENGAWASAN BAB V HASIL USAHA BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka peningkatan peran, tugas dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna sehingga dapat menjamin terselenggaranya kegiatan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat sebagai sumber pendapatan asli daerah, diperlukan pengembangan kegiatan usaha dan penguatan struktur permodalan melalui penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
b.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang; D:\J4/J O.C..- 50\PRODIJK HIJKUM\Rapmla~14\P£RDA 4 KE Dl'RDI.PENYE:RTMN MODAL PIMM\Jodr\""'1ymaar, A/od<>l PDIIM.doc 2

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); D:\J.lu Docl<mmf SCI\PRCDIJK HUKVM\Rapmda\2014\PERDll 4 KE DPRI1\PE/iYERTMN MODAf. PW.M\Jad1\l'mfl"rlC1a" Modal PD/IM.do< 3
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); D:\Jl11 Doc,u,iml SCJ\PRODUK HIJIWII\Rapnda\~lof\l'BRDA 4 KB DPRD\P£HYBRTMN MODAL l'IMMVadl\l'fflllfflGG'I Modal PlMAI doc 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 ten tang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Sadan Usaha Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; D:\Jlu Docwnffll SC\PROOOK HUKIIA/\R"l'ffd4\:JOl<f\PE!.R/M 4 KE DPRO\PKNl'ERTMN A/00,IL /'O,Uf\J,ul1\A-n-••" Modal P!JM/ do< 5
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
24.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1981 Nomor 7 /C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Tahun 1988 Nomor 2/C);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/ A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1/D);
27.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E); D;\Mr, Doaunml 50\PRODUK HUKUAf\R~•da\20/4\PERDII 4 Kil DPR/1\l'ENYERTMN MO/ML l'{MAt\Jadi\,..,.!lfflatm Modal PDAM.doc 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATIMALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
5.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Malang;
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. D:\M11 .0-.mnll $0\l'ROIJIJK HIJKVM\R~a\:WJ.f\l'BRDA 4 Kif Dl'RD\l'l!.NY/fRTMN MODAL l'D,W\,/odi\FlmlJffl•an Modal l'OMt.doc 7
8.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
11.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/ atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12.Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli pemerintah daerah untuk tujuan menjaga hubungan balk dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
13.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/ atau kepemilikan pemerintah daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
14.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dapat ditambah, dikurangi, dijual pada suatu perusahaan milik Pemerintah dan/atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan PDAM. D;\Mu Doaunenl SG\PRODIJK HUKUAf\R_,-da\W/4\P6RIM 4 Kil DPRO\PENl'ERTMN MODAL PD11Af\Jad1\""nymoan Modal PDAM d"" 8
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kinerja PDAM dalam pelayanan dan pengelolaan sistem penyediaan air bersih;
2. b.menambah pendapatan Daerah;
3. c.mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profit oriented.
(1)Modal

BAB ILL

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

dasar PDAM seluruhnya sebesar Rp. 155.500.000.000,- (seratus lima puluh lima milyar lima ratus juta rupiah).

(2)Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan tahun 2013 telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 12.942.760.481,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah).

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan (investasi) dan/ atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal pada PDAM.
(2)Penambahan (investasi) dan/ atau pengurangan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.apabila dalam bentuk uang, ditetapkan terlebih dulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.apabila dalam bentuk barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. D:\J/11 Doculftffll SC\PRODUK HUKUM\R"P""fa\:l0l4\PBRDA 4 KB Dl'RU\PBNYKRTMN MODAL l'DAM\Jadi\Amllffla•n Modal /'DAM do, 9 BABIV PENGAWASAN

Pasal 5

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM.
(2)Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental. BABV HASILUSAHA

Pasal 6

BABVI

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. D:\Af// Do<um.,., SC1\PRODUK HUKUM\Rapmta\:1014\PERCM 4 KE DPRD\PBNYERTMN MODAL PD,\M\Jadl\Amllff1au" Modal PCMM.doc 10

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mula i be rla ku pada tanggal diunda n gka n. Agar setiap orang m e ngetahuinya, m emerinta hkan pengundangan Pe ratu ra n Daerah ini dengan pe nempatannya dalam Lembaran Daera h Ka bupaten Malang. Diunda n gkan d i Malang pada tanggal 2 7 A (i;Uf.TUS 2014 SEKRETARIS DAERAH ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Lembaran Daerah Kabupaten Ma lang Ta hun 2014 Nomor 2 Seri A Ditetapkan di Mala n g 1 l] AGUSTL/5 2014 H. RENDRA KRESNA 0\MJJ Dorumr,11 SC\PRODUK IIUKU~/\lltJpv-da\:1014\PERDJ\ 4 KE. DPRO\PE.\'l'ERiMN MOOAL PlM.\f\JQ<:h\P,i,n~rtnw, Modal PDA.N dot' PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MALNG I. UMUM Dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Malang dan sebagai upaya agar PDAM dapat lebih memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu melaksanakan penyertaan modal dan/atau menambah penyertaan modal pada PDAM. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal/ investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana di muat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. D:\MJ, o.c,......, SG\PRODUK HIIKVM\/lapado\:10/4\PBl/lM ~ KB DPRU..l'SN'fBRTMN MODAL ffMNl,Jodl\AmJlffflUUl Modol PO.Ul.doc 2 Ayat (2) Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan statusnya sebesar Rp. 12.942.760.481,- (dua belas miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus delapan puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebesar Rp. 623.874.950,- (enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);
b.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 1 Tahun 1989 tentang Persetujuan Penambahan Modal Dasar Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebesar Rp. 1.335.905.267,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);
c.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sesuai Keputusan Bupati Malang Nomor 66 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004, dengan Kode Rekening 2.01.03.4.6.14.2 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara PDAM dengan Dinas Permukiman, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Malang tanggal 29 September 2004 Nomor: 690/253/429.402/2004 dan Nomor: 600/ 1361/421.113/2004, sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
d.Berita Acara Serah Terima tanggal 5 Juni 1997, Nomor: 5/BA/W.13/97 tentang Penghibahan Status Tetap Asset Eks Proyek Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih (P2AB) dari Departemen Pekerjaan Umum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang pada PDAM Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebesar Rp. 10.184.534.433,- (sepuluh milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
e.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah diakui dan dicatat dalam Laporan Keuangan PDAM sejak tahun 1994, sebesar Rp. 440.716.000,- (empat ratus empat puluh juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah);
f.Dikurangi Penyerahan Aset kepada PDAM Kata Batu, sebesar Rp. 342.270.169,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu seratus enam puluh sembilan rupiah). D;\UrJ 1:1ocvmen1 SCI\PRODUK HUKUAI\R-,Ja\:JO/~P£RDII • K£ DPRD\PE,'IY8RTAAN MODAL l'IMM\Jadi\l',m!Jfffaan Modal PIMMdoc 3

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004