DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 49

Lembaga terkait

Ringkasan

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas: a. keadilan; b. persamaan kedudukan di dalam hukum; c. perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; d. keterbukaan; e. efisiensi; f. efektivitas; dan g. akuntabilitas.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Instansi adalah penyelenggara urusan pemerintahan bidang hukum.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Malang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa. 5 C:\Users\ben\Desktop\PERDA 1\PERDA 1\PERDA 2016 PDF\7 Penyelenggaraan Bantan Hukum untuk Masyarakat Miskin.rtf
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
8.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12.Non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
14.Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
16.Hari adalah hari kerja.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia; 6 C:\Users\ben\Desktop\PERDA 1\PERDA 1\PERDA 2016 PDF\7 Penyelenggaraan Bantan Hukum untuk Masyarakat Miskin.rtf
d.keterbukaan;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

Pasal 4

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
d.mewujudkan pemberian dana bantuan hukum yang tepat sasaran bagi masyarakat miskin.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup bantuan hukum untuk masyarakat miskin meliputi:

a.penyelenggaraan;
b.penganggaran dan penyaluran anggaran;
c.koordinasi; dan
d.larangan. 7 C:\Users\ben\Desktop\PERDA 1\PERDA 1\PERDA 2016 PDF\7 Penyelenggaraan Bantan Hukum untuk Masyarakat Miskin.rtf

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

(1)Bupati menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dalam bentuk fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang telah melaksanakan pemberian bantuan hukum litigasi atau non litigasi kepada Penerima Bantuan Hukum.
(2)Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bantuan Hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun non litigasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum litigasi dan non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberikan untuk perkara yang dilakukan melalui proses hukum litigasi sampai dengan berkekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus. 8 C:\Users\ben\Desktop\PERDA 1\PERDA 1\PERDA 2016 PDF\7 Penyelenggaraan Bantan Hukum untuk Masyarakat Miskin.rtf
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan permohonan dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberian bantuan hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, yang harus memenuhi syarat:

a.berbadan hukum;
b.terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
d.memiliki pengurus; dan
e.memiliki program bantuan hukum.

Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

a.melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
b.melakukan pelayanan bantuan hukum;
c.menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum;
d.menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum; 9 C:\Users\ben\Desktop\PERDA 1\PERDA 1\PERDA 2016 PDF\7 Penyelenggaraan Bantan Hukum untuk Masyarakat Miskin.rtf
e.mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f.mendapatkan informasi dan/atau data dari instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau instansi lain untuk kepentingan penanganan perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks49PDFHirarki

Memuat teks peraturan…