DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 8 Tahun 2014

Nomor: 8
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Agustus 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

- Bab I Ketentuan Umum - Bab II Maksud dan Tujuan - Bab III Penyertaan Modal - Bab IV Pengawasan - Bab V Hasil Usaha - Bab VI Ketentuan Peralihan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten malang mernanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa;
b.bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 24 ayat ( 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menegaskan penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan negara/ daerah/ swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dirnaksud dala m huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; ().VIO,,.,.n\Jlf:TI04 [)AA RAll(Rl)A\l'ofdo 7014\JASA YASA\r..,.\P,:l,yert••n MocUf ,... v.,_, fin•f OOC 2 2 . Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahu n 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya da n Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah lstimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 3 . Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 4 . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 6 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repu blik Indonesia Nomor 4844); D:\Harman\PERDA DAN RAPERDA\Perda 2014\JASA YASA\fi~\Pcnyert:ian Modal Ju o Y3sa final ,doc 3
9.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1.26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4438);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Provinsi/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Vang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4812); O:\Ham,an\PEROA DAN RAPERDA\Perda 2014\)ASA YASA\Ax\Penycrtn n Modal Jasa Ya.. final .doc + 4
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
19.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun l 999 tentang Kepengurusan Sadan Usaha Milik Daerah;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Serita Negara Republik Nom or 754); Nomor 52 tahun 2012 Investasi Pemerintah Indonesia Tahun 2012
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahu n 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/ A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahu n 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten MaJang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E); O:\Marman\PEROA DAN RAPERDA\Perda 2014\JASA YASA\Rx\Penyeruan Mo<l•I Jasa Yasa 0nal .doc + 5 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten MaJang.
2.Pemerintah Daerah adaJah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati MaJang.
4.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat pada Satuan Ke1ja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
5.Perusahaan Daerah Jasa Yasa adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Percetakan, Apotik dan Wisata;
6.Keuangan Daerah ada1ah semua hak dan kewajjban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 8 . Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
9.Pengeluaran Daerah ad alah uang yang keluar dari Kas Umum Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu.
10.Pendapatan Daerah adaJah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai k ekayaan bersih. O:\Harmon\PEROA DAN RAPEROA\Perda 2014\lASA YASA\RJC\Penycrtaan Modal Josn Yosa 0nol .doc 6
11.Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
12.Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan, antara lain berupa surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli Pemerintah Daerah untuk tujuan menjada hubungan baik dalam dan luar negeri, surat berharga yang tidal< dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.
13.Divestasi adalah penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan Pemerintah Daerah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.
14.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Daerah dengan mendapat hak kepemilikan sebagai kekayaan Daerah yang dipisahkan yang dapat ditambah, dikurangi, dijual pada suatu perusahaan. milik Pemerintah dan/atau swasta untuk memperoleh manfaat ekonomi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
(2)Penyertaan modal Pemerintah Daerah bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan daya saing Perusahaan daerah guna mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah;
2. b.menambah pendapatan Daerah;
3. c.mengendalikan suatu badan usaha guna menambah kepemilikan modal saham atau sebagai investasi jangka panjang.
(3)Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip profit oriented dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan pembangunan. D:\H•rm•n\PERDA DAN RAPERDA\Perda 2014\lASA YASA\R<\Pcnvcruan Modal Jasa Yo._. finol .doc 7

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

( 1) Modal dasar Perusahaan Daerah J asa Yasa seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

(2)Modal dasar Perusahaan Daerah Jasa Yasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 13.355.777.379,97 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lirna juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen).

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan (investasi) dan/ atau pengurangan (divestasi) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
(2)Penambahan (investasi) dan/atau pengurangan (divestasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.apabila dalam bentuk uang, ditetapkan terlebih dulu dalam Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan.gan yang berlaku;
2. b.apabila dalam bentuk barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa.
(2)Pejabat yang ditunjuk mewakili Bupati dalam melakukan pengawasan umum sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) wajib rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik secara berkala maupun insidental. BABV HASILUSAHA

Pasal 6

0:\Harmon\PEROA DAN RAPERDA\Perda 2014\lASA YASA\fix\Pcny~an Modal Jasa Vasa final .doc 8

Pasal 7

Dengan ber1akunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat IJ Malang Nomor 12 Tahun 1993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah I abupaten Malang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat U Malang Nomor 12 Tahun 993 tentang Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Daerah Tingkat I[ Malang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BAB VU

Pasal 8

Pera tu ran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan . Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan p n mpatann a dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. Diundangkan di Malang pada tanggal -;;_ 7 AWSTf-1S 2014 SEKRETARIS DAERAH ABDUL MALIK NIP. 19570830 198209 1 001 Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2014 Nomor .3 Seri A Dit tapkan di Malang ().7 AGU SiUS 2014 MALAN~ D:\Harman\PERDA DAN RAPERDA\Perda 2014\lASA YASA\R~\Peny~an Modal Ja"' Ya"' final .doc PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH JASA YASA KABUPATEN MALANG I. UMUM Dalam rangka mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Malang serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Malang perlu memanfaatkan kekayaan daerah sebagai modal yang disertakan dalam usaha bersama melalui Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang memberi peluang kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan penyertaan modal/investasi dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/ atau manfaat lainnya yang terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Investasi tersebut merupakan wujud dari peran pemerintah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana dimuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp. 13.355.777.379,97 (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), dengan rincian sebagai berikut:

a.berdasarkan kesepakatan bersama antara Direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang atas pencatatan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang tanggal D:l,liarman\PERDA DAN RAPERDA\Perdll 2014\lASA YASA\Flx\Penyertaan Modal Jasa Vasa flnal .doc Pasal 4 2 19 Mei 2014, sebagai tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2013, nilai penyertaan modal sebesar Rp. 12.995.777.379,97 (dua belas milyar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri dari: 1) Aset Tetap Songgoriti sebesar Rp. 11.320.702.125,- (sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta tujuh ratus dua ribu seratus dua puluh lima rupiah); 2) Aset Tetap Non Songgoriti sebesar Rp. 1.420.216.611,53 (satu milyar empat ratus dua puluh juta dua ratus enarn belas ribu enam ratus sebelas lima puluh tiga sen); 3) Akumulasi Penyusutan Wendit sampai dengan tahun 2006 sebesar Rp. 254.858.643,44 (dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah empat puluh empat sen).
b.berdasarkan Serita Acara Kesepakatan antara Direksi Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang tanggal 15 Agustus 2014 Nomor: 950/1824/421.119/2014 - 950/524/421.501/2014 tentang Konversi Piutang Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang, dilakukan Konversi Piutang Pemerintah Kabupaten Malang pada Perusahaan Daerah Jasa Yasa Kabupaten Malang menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Malang sebesar Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah). Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…