DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 Kabupaten Malang

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1)Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Keuangan memuat:
1. a.Laporan Realisasi Anggaran;
2. b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. c.Neraca; G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 9
4. d.Laporan Operasional;
5. e.Laporan Arus Kas;
6. f.Laporan Perubahan Ekuitas;
7. g.Catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a.Pendapatan Rp 3.439.632.063.348,96
b.Belanja Rp 3.085.253.152.781,39
c.Transfer Rp 458.028.267.912,50 Surplus/(Defisit) Rp (103.649.357.344,93)
d.Pembiayaan - Penerimaan Rp 352.093.880.267,55 - Pengeluaran Rp 31.000.000.000,00 Pembiayaan Neto Rp 321.093.880.267,55

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

(1)Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah Rp(8.819.818.227,33) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pendapatan Daerah
2. b.Realisasi Pendapatan Daerah Selisih Lebih/(Kurang) Rp 3.448.451.881.576,29 Rp 3.439.632.063.348,96 Rp (8.819.818.227,33)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja daerah sejumlah Rp(222.967.728.262,45) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Daerah
2. b.Realisasi Belanja Daerah Selisih Lebih/(Kurang) Rp 3.308.220.881.043,84 Rp 3.085.253.152.781,39 Rp (222.967.728.262,45) G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 10
(3)Selisih anggaran dengan realisasi belanja transfer sejumlah Rp(3.296.612.887,50) dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Belanja Transfer
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp 461.324.880.800,00 Rp 458.028.267.912,50 Rp (3.296.612.887,50)
(4)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sejumlah Rp217.444.522.922,62 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Surplus/(defisit)
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp (321.093.880.267,55) Rp (103.649.357.344,93) Rp 217.444.522.922,62
(5)Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp 352.093.880.267,55 Rp 352.093.880.267,55 Rp 0,00
(6)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp. 31.000.000.000,00 Rp. 31.000.000.000,00 Rp. 0,00
(7)Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Anggaran Pembiayaan Neto Setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih Lebih/(Kurang) Rp 321.093.880.267,55 Rp 321.093.880.267,55 Rp 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.Saldo Angaran Lebih Rp 217.444.522.922,62 G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 11

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekuitas Rp 5.443.623.023.756,30 Rp 24.618.795.271,86 Rp 5.419.004.228.484,44

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

a.Pendapatan - LO
b.Beban
c.Surplus/Defisit - LO Rp 3.381.723.474.162,80 Rp 3.029.166.479.367,16 Rp 344.002.997.038,64

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas di BUD
b.Arus Kas dari Aktivitas Operasi
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
f.Saldo Akhir Kas di BUD
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran
h.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
i.Saldo Kas di BLUD
j.Saldo Kas di Dana Kapitasi JKN
k.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016 Rp 351.990.151.634,22 Rp 580.282.988.956,87 Rp (713.932.346.301,80) Rp (1.000.000.000,00) Rp 35.632.433,33 Rp 217.376.426.722,62 Rp 68.096.200,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 0,00 Rp 217.444.522.922,62 G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 12

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut:

a.Jumlah Ekuitas Akhir Rp 5.419.004.228.484,44

Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

a.Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran, terdiri atas: Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; dan Lampiran I.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
b.Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 13
c.Lampiran III : Laporan Operasional;
d.Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
e.Lampiran V : Neraca;
f.Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
g.Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan; h Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
i.Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
j.Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
k.Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
l.Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
m.Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan;
o.Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
p.Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
q.Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
r.Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
s.Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;
t.Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
u.Lampiran XXI : Ikhtisar Laporan Realisasi Keuangan Pemerintah Kabupaten Malang.

Pasal 11

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. G:\New folder\perda pdf\Perda No 9\Perda 9 th 2017.doc 14

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…