Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 29 Januari 2021 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 29 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 4-1/2021 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya, dalam perkembangannya telah terbit:
a.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dimana berdasarkan ketentuan dalam:
- Pasal 79 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 5 (lima) inspektur pembantu. - Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pada urusan pemerintahan bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis Dinas Daerah Kabupaten/Kota, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional.
b.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu adanya penyesuaian tugas dan fungsi.
Sedangkan untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, berdasarkan hasil monitoring tingkat kematangan organisasi Perangkat Daerah dan evaluasi pembentukan Perangkat Daerah dihasilkan tingkat kematangan sedang, sehingga dalam upaya keefektifan tugas dan fungsi, maka perlu adanya pengurangan jumlah Bidang, dari 4 (empat) Bidang menjadi 3 (tiga) Bidang. 12 II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. 2