DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai penyelenggaraan cadanagn pangan Pemerintah Kabupaten Malang mencakup : ruang lingkup, wewenang, saasaran, cadangan pangan Pemerintah Daerah, cadanan pangan pemerintah Desa, Integrasi cadangan pangan daerah, pelaporan, peran serta masyarakat, lumbung pangan masyarakat.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Malang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 481);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan.
6.Kepala Dinas adalah kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pangan.
7.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa di Daerah.
8.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9.Cadangan Pangan Daerah adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11.Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12.Rawan Pangan adalah kondisi Daerah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.
13.Lumbung Pangan Masyarakat adalah sarana untuk penyimpanan dan pengelolaan bahan Pangan pokok sebagai cadangan Pangan masyarakat untuk antisipasi terjadinya kerawanan Pangan, keadaan darurat, dan gangguan produksi pada musim kemarau. 5
14.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
15.Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
16.Pangan Pokok Tertentu Daerah adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Daerah yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
17.Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
18.Pelaku Usaha Pangan adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
19.Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksud untuk menyediakan Cadangan Pangan Daerah dalam menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan:

a.meningkatkan penyediaan Pangan untuk menjamin pasokan Pangan yang stabil;
b.menjaga stabilitas harga Pangan; 6
c.memenuhi kebutuhan Pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kekurangan Pangan pasca Bencana; dan
d.meningkatkan akses Pangan kelompok masyarakat Rawan Pangan transien khususnya pada Daerah terisolir dan dalam kondisi darurat karena Bencana maupun masyarakat Rawan Pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang;
b.sasaran;
c.Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
d.Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
e.integrasi Cadangan Pangan Daerah;
f.pelaporan;
g.peran serta masyarakat;
h.Lumbung Pangan Masyarakat;
i.pemantauan, evaluasi dan pengawasan; dan
j.pembiayaan.

BAB IV

WEWENANG

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan Cadangan Pangan Daerah.
(2)Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
(3)Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pangan Pokok Tertentu Daerah yang ditetapkan berdasarkan jenis dan jumlah. 7

Pasal 6

(1)Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempertimbangkan:
1. a.produksi Pangan Pokok Tertentu Daerah;
2. b.kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
3. c.kerawanan Pangan di Daerah.
(2)Jenis dan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) disesuaikan dengan:
1. a.kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
2. b.potensi sumber daya Daerah.

BAB V

SASARAN

Pasal 7

Sasaran penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat yang mengalami:

a.kekurangan Pangan;
b.gangguan pasokan;
c.gangguan harga; dan/atau
d.keadaan darurat.

BAB VI

CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

(1)Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 8
(3)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(4)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui:
1. a.pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
2. b.pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
3. c.penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas.
(2)Dalam melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsinya, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan, dan/atau Pelaku Usaha Pangan lokal.
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Untuk melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
(2)Tim Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1)Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a diperoleh melalui pembelian. 9
(2)Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
1. a.produksi dalam negeri; dan
2. b.mengutamakan produksi Daerah.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…