DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/E), diubah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3225);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Sumber Air dan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 531);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 533);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Tata Pengaturan Air dan Tata Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 535);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 537);
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 638);
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa Lebak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 639);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 640);
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2015 tentang Iuran Eksploitasi dan Pemeliharaan Bangunan Pengairan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 641);
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 642); 4 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 707);
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 869);
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air dan Penggunaan Sumber Daya Air (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/E);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG IRIGASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/E), diubah sebagai berikut: 5 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf

1.Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, angka 20, angka 25, angka 27, angka 32, angka 33, dan angka 34 dihapus, dan diantara angka 24 dan angka 25 disisipkan 9 (sembilan) angka, yakni angka 24a, angka 24b, angka 24c, angka 24d, angka 24e, angka 24f, angka 24g, angka 24h, dan angka 24i, serta diantara angka 42 dan angka 43 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 42a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5.Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
6.Menteri adalah menteri yang membidangi sumber daya air.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
9.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
10.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. 6 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
11.Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
12.Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air persatuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
13.Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
14.Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
15.Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jeringan sekunder ke petak tersier.
16.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
17.Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
18.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
19.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
20.Dihapus.
21.Jaringan Irigasi Desa yang selanjutnya disingkat JIDES adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
22.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
23.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi- sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya. 7 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
24.Jaringan irigasi tersier atau Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani yang selanjutnya disebut JITUT adalah jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya. 24a. Saluran pembuang irigasi adalah saluran yang dipergunakan untuk menyalurkan kelebihan air yang sudah tidak dimanfaatkan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu. 24b. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/atau buatan di kanan atau kirinya. 24c. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak mempunyai tanggul di kanan atau kirinya. 24d. Bangunan irigasi adalah bangunan yang berada dalam jaringan irigasi meliputi bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, bangunan pelengkap, dan bangunan fasilitas lainnya. 24e. Garis sempadan jaringan irigasi adalah batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan. 24f. Ruang Sempadan Jaringan irigasi adalah ruang di antara garis sempadan kanan dan garis sempadan kiri jaringan irigasi. 24g. Sempadan jaringan irigasi adalah ruang di kiri dan kanan jaringan irigasi, di antara garis sempadan dan garis batas jaringan irigasi. 24h. Garis batas jaringan irigasi adalah tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul. 24i. Penertiban adalah tindakan administrasi dan fisik untuk mengembalikan fungsi ruang sempadan jaringan irigasi akibatbpenyimpangan/pelanggaran pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi.
25.Dihapus. 8 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
26.Wilayah Hidrologis adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh air permukaan dengan keterkaitan antara air hujan dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang merupakan satu kesatuan sistem (conjuctive use).
27.Dihapus.
28.Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu desa yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
29.Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut GHIPPA adalah kelembagaan dari sejumlah HIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder.
30.Induk Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IHIPPA adalah kelembagaan dari sejumlah GHIPPA yang memanfaatkan fasilitas irigasi, yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.
31.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi HIPPA maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi HIPPA.
32.Dihapus.
33.Dihapus.
34.Dihapus.
35.Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, wakil HIPPA tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
36.Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
37.Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya. 9 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
38.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
39.Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
40.Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
41.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
42.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula. 42a.Aset irigasi adalah jaringan irigasi dan pendukurng pengelolaannya.
43.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi se efisien mungkin.
44.Petak tersier adalah kumpulan petak sawah yang merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi melalui satu jaringan irigasi tersier.
45.Drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
46.Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi dari dan antar HIPPA, Pemerintah Daerah serta pemakai jaringan irigasi untuk kepentingan lainnya, dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada suatu daerah irigasi yang dilaksanakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama. 10 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
47.Pengembangan dan pengelolaan irigasi Partisipatif adalah penyelenggaraan irigasi berbasis peran serta petani sejak pemikiran awal sampai dengan pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pada tahap perencanaan, pembangunan, peningkatan, operasi dan pemeliharaan rehabilitasi, pengamanan dan konservasi.
48.Kelompok Pemandu Lapangan yang selanjutnya disebut KPL adalah tenaga dari Pemerintah Daerah yang bertugas di lapangan yang terdiri atas unsur pertanian, unsur pengairan, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan HIPPA.
49.Tenaga Pendamping Petani yang selanjutnya disebut TPP adalah tenaga untuk mendampingi petani dan pengurus HIPPA yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan HIPPA.
2.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Komisi Irigasi Daerah dibentuk oleh Bupati.
(2)Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di ibu kota Daerah.
(3)Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil HIPPA, perguruan tinggi, elemen masyarakat, pengguna jaringan irigasi, dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
(4)Keanggotaan Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Pengelolaan irigasi diselenggarakan untuk mengutamakan kepentingan petani dengan mengikutsertakan HIPPA sebagai pengambil keputusan utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggung jawabnya.
(6)Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemberdayaan HIPPA secara bertahap dan berkelanjutan sehingga terwujud lembaga yang mandiri, mengakar di masyarakat, bersifat sosial, ekonomi dan budaya, serta berwawasan lingkungan. 11 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas dan Fungsi Komisi Irigasi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 35 dihapus.
5.Ketentuan Pasal 36 dihapus.
6.Ketentuan Pasal 37 dihapus.
7.Ketentuan Pasal 38 dihapus.
8.Ketentuan Pasal 39 dihapus.
9.Ketentuan ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), dilaksanakan oleh Dinas terkait berdasarkan usulan HIPPA.
(2)Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi, disusun oleh Dinas terkait dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah serta ditetapkan oleh Bupati.

10.Ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

(1)Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
(2)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas berdasarkan usulan HIPPA yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam. 12 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf
(3)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya.
(4)Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
(5)Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, HIPPA menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
(2)Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan HIPPA mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
(3)Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati HIPPA di setiap daerah irigasi.
(4)Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah ditetapkan oleh Bupati dan/atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh Dinas. 13 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf

12.Ketentuan Pasal 49 dihapus.
13.Ketentuan Pasal 51 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1)Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
(2)Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
(3)Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(4)Dihapus.

14.Ketentuan Pasal 54 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2)Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh HIPPA sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.
(3)Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
(4)Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)Dihapus. 14 D:\R ANANTA\produk hukum\PERDA\Perda 2018\Perda 10 th 2018\PERDA PRBHN IRIGASI HASIL FASILITASI 25-7-2018.rtf

15.Ketentuan Pasal 64 ayat (5) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
(2)HIPPA dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya air.
(3)Rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi desa, menjadi hak dan tanggung jawab HIPPA.
(4)Dalam hal HIPPA tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier atau jaringan irigasi desa, yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersebut berdasarkan permintaan dari HIPPA dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
(5)Dihapus.

16.Ketentuan Pasal 69 ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…