DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 123 Tahun 2020

Nomor: 123
Tahun: 2020
Ditetapkan: 21 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Malang

regulasi_utama

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA BAB III KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN MALANG TAHUN 2020. 6

BAB I

Pendahuluan BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11.Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. 7

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA

Pasal 2

(1)Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan RKPD Tahun 2020.
(2)Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang.
(3)Dokumen Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
(4)Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB I

Pendahuluan BAB II Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah BAB IV Penutup

Pasal 3

Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang wajib melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Malang. 8

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal 21 September 2020 BUPATI MALANG, ttd. SANUSI Diundangkan di Kepanjen pada tanggal 21 September 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG, ttd. WAHYU HIDAYAT Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 106 Seri D

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…