DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2023

Nomor: 2
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 86

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengatur mengenai pengawasan mutu dan keamanan pangan yang mencakup ruang lingkup, wewenang, penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan segar, pengawasan mutu dan keamanan pangan olahan industri rumah tangga, penyelenggaraan mutu dan keamanan pangan olahan siap saji, informasi mutu dan keamanan pangan, peran serta masyarakat, pembinaan, dan pembiayaan serta sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terbukanya perdagangan dan majunya teknologi pangan memberikan dampak terjadinya keanekaragaman pangan di Daerah sehingga diperlukan sistem mutu dan keamanan pangan yang sinergis antar pemangku kepentingan di bidang pangan;
c.bahwa guna memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (7) dan Pasal 54 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, maka diperlukan pengaturan yang komprehensif yang mewadahi pemangku kepentingan di bidang pangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4
12.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7);
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner Unit Usaha Produk Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 262);
16.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1106);
17.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1107);
18.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1452); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN. 5

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
5.Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
8.Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9.Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan gizi Pangan.
10.Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
11.Pangan Olahan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha seperti Pangan yang disajikan di katering/jasa boga, hotel, restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, kaki lima, gerai makanan keliling (food truck), dan penjaja makanan keliling atau usaha sejenis. 6
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
14.Pengawas Pangan adalah pegawai aparatur sipil negara pada Perangkat Daerah yang mempunyai kualifikasi tertentu dan mempunyai kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi Pangan serta diberi tugas untuk melakukan pengawasan Keamanan Pangan dalam rantai Pangan.
15.Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat OKKP adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang sesuai tugas dan fungsi diberikan kewenangan melakukan pengawasan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
16.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah Pelaku Usaha pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
17.Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan adalah Pangan olahan hasil produksi IRTP yang diedarkan dalam kemasan eceran dan berlabel.
18.Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati terhadap Pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan dimaksud untuk mewujudkan masyarakat di Daerah yang sehat secara berkelanjutan serta terbebas dari penyakit dan masalah kesehatan yang diakibatkan oleh Pangan. 7

Pasal 3

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan bertujuan:

a.menciptakan manajemen dan program pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah yang terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan;
b.melindungi kesehatan masyarakat melalui penurunan risiko akan terjadinya keracunan Pangan atau penyakit akibat Pangan;
c.menciptakan Pangan di Daerah yang aman dikonsumsi, sehat, bermutu, higienis, memenuhi kecukupan gizi, dan sesuai dengan standar serta norma yang berlaku;
d.menciptakan diversifikasi Pangan di Daerah yang mampu meningkatkan ekonomi Daerah dengan adanya kepercayaan dari konsumen;
e.meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Mutu dan Keamanan Pangan;
f.menciptakan sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan rantai Pangan yang memenuhi Mutu dan Keamanan Pangan; dan
g.terjalinnya koordinasi antara instansi vertikal dengan Pemerintah Daerah dan antar Perangkat Daerah dalam pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang;
b.penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan Segar;
c.pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga;
d.penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan Olahan Siap Saji;
e.informasi Mutu dan Keamanan Pangan;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan;
h.pembiayaan; dan
i.sanksi administratif. 8

BAB IV

WEWENANG

Pasal 5

(1)Bupati berwenang menetapkan kebijakan dan pengaturan tentang Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.mengambil kebijakan terkait Mutu dan Keamanan Pangan di Daerah;
2. b.penyelenggaraan Keamanan Pangan pada tiap rantai Pangan;
3. c.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur dan kriteria Keamanan Pangan;
4. d.pembinaan, pengawasan dan memfasilitasi pengembangan usaha Pangan guna memenuhi persyaratan teknis minimal Mutu dan Keamanan Pangan;
5. e.pembinaan sumber daya manusia pada Perangkat Daerah dalam rangka meningkatkan kompetensi terkait Mutu dan Keamanan Pangan;
6. f.pengawasan dan pencegahan cemaran Pangan; dan
7. g.pengembangan sistem pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga dan Pangan Olahan Siap Saji.
(3)Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pangan Segar yang meliputi;
  1. 1.Pangan Segar Asal Tumbuhan; dan
  2. 2.Pangan Segar Asal Hewan.
2. b.Pangan Olahan.
(4)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
1. a.Dinas untuk Pangan Segar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a; dan
2. b.Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan untuk Pangan Olahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b. 9

BAB V

PENYELENGGARAAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN SEGAR

Pasal 6

Penyelenggaraan Mutu dan Keamanan Pangan dilaksanakan melalui:

a.pendataan;
b.pendaftaran;
c.sertifikasi; dan
d.pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan.

Pasal 7

(1)Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan pendataan dan rekapitulasi data;
3. c.validasi dan klarifikasi data; dan
4. d.pelaporan.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengawas Pangan.
(3)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap:
1. a.petani dan peternak;
2. b.kelompok tani dan kelompok peternak;
3. c.gabungan kelompok tani dan gabungan kelompok peternak;
4. d.industri pengolahan Pangan; dan
5. e.unit usaha penyimpanan, pengemasan, pendistribusian dan retail, yang mengedarkan atau menjual Pangan dalam kemasan eceran dan/atau label serta nonkemasan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 10

Pasal 8

(1)Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memenuhi persyaratan Keamanan Pangan.
(2)Persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.tidak mengandung cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang melebihi ambang batas; dan
2. b.tidak menggunakan bahan penolong yang dilarang penggunaannya.
(3)Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh Pelaku Usaha melalui penerapan persyaratan dasar dan/atau sistem jaminan Keamanan Pangan.
(4)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
1. a.cara budi daya yang baik (Good Agricultural Practices/GAP);
2. b.cara penanganan pasca panen yang baik (Good Handling Practices/GHP);
3. c.cara pengolahan yang baik (Good Manufacturing Practices/ GMP);
4. d.cara distribusi yang baik (Good Distributing Practices/ GDP); dan
5. e.cara ritel yang baik (Good Retailing Practices/GRP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sistem jaminan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan Pelaku Usaha wajib menerapkan manajemen Keamanan Pangan berdasarkan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 11

Pasal 9

(1)Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan budi daya, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan, peredaran dan/atau penjualan Pangan wajib memenuhi persyaratan Mutu Pangan.
(2)Persyaratan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Standar Nasional Indonesia atau didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks86PDFHirarki

Memuat teks peraturan…