DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 2 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS DAN TUJUAN BAB III WEWENANG BAB IV PENGEMBANGAN PERUMAHAN BAB V PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAB VI TIM VERIFIKASI BAB VII PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAB VIII PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB X SANKSI ADMINISTRATIF BAB XI KETENTUAN PERALIHAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 3 Seri C); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
6.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan Pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
8.Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
9.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. 5
10.Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11.Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan Perumahan yang mempunyai Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
12.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
13.Badan Hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
14.Pengembang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum yang kegiatannya di bidang pembangunan Perumahan.
15.Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.
16.Rumah Susun yang selanjutnya disingkat Rusun adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing- masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.
17.Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari Pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum kepada Pemerintah Daerah. 6
18.Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau sebagian Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggung jawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.
19.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas:

a.keterbukaan;
b.akuntabilitas;
c.kepastian hukum;
d.keberpihakan; dan
e.keberlanjutan.

Pasal 3

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan Perumahan dan Kawasan Permukiman. 7

BAB III

WEWENANG

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengawasan, perencanaan, penyediaan, penyerahan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:
1. a.Rencana Tata Ruang Wilayah dan rinciannya;
2. b.Asas penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
3. c.Rencana Tapak yang telah disahkan.

Pasal 5

Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:

a.mencatat Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum menjadi aset Pemerintah Daerah;
b.menggunakan dan/atau memanfaatkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum;
c.memelihara dan mengembangkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan
d.mengawasi keberadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.

BAB IV

PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Pasal 6

(1)Pengembang dapat menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan Perumahan.
(2)Pembangunan dan pengembangan Perumahan dengan luas lahan sampai dengan 1.000 m2 (seribu meter persegi) dapat diajukan oleh Pengembang orang perseorangan atau Pengembang berbadan hukum. 8
(3)Pembangunan dan pengembangan Perumahan dengan luas lahan lebih dari 1.000 m2 (seribu meter persegi) sampai dengan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum.
(4)Pembangunan dan pengembangan Perumahan dengan luas lahan lebih dari 5.000 m2 (lima ribu meter persegi) harus diajukan oleh Pengembang berbadan hukum berbentuk Perseroan Terbatas.

BAB V

PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM

Pasal 7

Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas:

a.Perumahan Tidak Bersusun; dan
b.Rusun.

Pasal 8

(1)Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum.
(2)Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar.
(3)Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.ketentuan umum; dan
2. b.standar teknis.
(4)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memenuhi:
1. a.kebutuhan daya tampung Perumahan;
2. b.kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
3. c.mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan; dan
4. d.terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
(5)Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.standar Prasarana;
2. b.standar Sarana; dan
3. c.standar Utilitas Umum. 9

Pasal 9

(1)Setiap Pengembang Perumahan Tidak Bersusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
(2)Setiap Pengembang Rusun wajib menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dengan proporsi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari luas lahan yang dikembangkan.
(3)Jenis Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan pada Rencana Tapak yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 10

(1)Standar Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a paling sedikit meliputi:
1. a.jaringan jalan;
2. b.saluran pembuangan air hujan atau drainase;
3. c.penyediaan air minum;
4. d.saluran pembuangan air limbah atau sanitasi; dan
5. e.tempat pembuangan sampah.
(2)Standar Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b paling sedikit meliputi:
1. a.ruang terbuka hijau; dan
2. b.sarana umum.
(3)Standar Utilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c paling sedikit tersedianya jaringan listrik.

Pasal 11

Ketentuan teknis mengenai standar Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 10

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…