DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SISTEMATIKA BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI BAB V PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029 BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 5 (lima) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 8
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025-2029 dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pasal 4

RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, Daerah dan Kabupaten/Kota sekitar yang berbatasan. 9

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Daerah;
3. c.BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
4. d.BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
5. e.BAB V : Penutup.
(2)Sistematika RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 10

BAB V

PERUBAHAN RPJMD TAHUN 2025-2029

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah yang telah ada, wajib disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. 11

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3/D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…