DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KEWAJIBAN DAN HAK BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA BAB V BANGUNAN, PRASARANA DAN PERALATAN BAB VI JENIS PELAYANAN BAB VII PENCATATAN DAN PELAPORAN BAB VIII TARIF BAB IX PENYELENGGARAAN KERJA SAMA BAB X PENGADUAN MASYARAKAT BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, perlu mengatur Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 3
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542); 4
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 87);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9); 5
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1197);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 586);
28.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2015 Nomor 3 Seri D);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG dan BUPATI MALANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH. 6

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malang.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3.Bupati adalah Bupati Malang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang berdomisili di wilayah Kabupaten Malang.
6.Direktur adalah Direktur RSUD.
7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh RSUD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8.Tarif Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan yang diterima RSUD atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun nonpelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9.Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif pelayanan kesehatan.
10.Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga di bidang kesehatan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
11.Pelayanan Penunjang adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
12.Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di RSUD. 7
13.Pasien Miskin adalah pasien yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatannya yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi yang diterbitkan instansi yang berwenang.
14.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
15.Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
16.Bangunan RSUD adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan RSUD.
17.Prasarana RSUD adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan RSUD bisa berfungsi.
18.Dewan Pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unit nonstruktural pada RSUD yang melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD secara internal yang bersifat nonteknis perumahsakitan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum penyelenggaraan pelayanan kesehatan, menjamin mutu dan aksesibilitas serta kelangsungan pelayanan kesehatan di RSUD sesuai standar yang ditetapkan, agar masyarakat, pemberi layanan kesehatan dan pengelola RSUD terlindungi dengan baik. 8

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
b.mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik sesuai standar pelayanan;
c.terselenggaranya pelayanan kesehatan di RSUD yang baik dan bermutu sesuai standar pelayanan;
d.tersedianya jenis pelayanan kesehatan di RSUD sesuai perkembangan bidang ilmu kedokteran, keperawatan, kefarmasian dan bidang lain sesuai potensi dan kebutuhan masyarakat di Daerah; dan
e.memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, RSUD dan sumber daya manusia di RSUD.

BAB III

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

(1)RSUD mempunyai kewajiban:
1. a.memberikan informasi yang benar tentang pelayanan kepada masyarakat;
2. b.memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan;
3. c.memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
4. d.berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
5. e.menyediakan sarana dan pelayanan bagi pasien miskin; 9
6. f.melaksanakan fungsi sosial melalui pemberian pelayanan kesehatan pasien miskin, pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka, penyediaan ambulans gratis bagi pasien miskin, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, bakti sosial bagi misi kemanusiaan dan/atau melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
7. g.membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien;
8. h.menyelenggarakan rekam medis;
9. i.menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana disabilitas, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
10. j.melaksanakan sistem rujukan;
11. k.menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta peraturan perundang-undangan;
12. l.memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
13. m.menghormati dan melindungi hak pasien;
14. n.melaksanakan etika rumah sakit;
15. o.memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
16. p.melaksanakan program pemerintah dan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
17. q.membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
18. r.menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit (hospital by laws);
19. s.melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi sumber daya manusia di RSUD dalam melaksanakan tugas; dan
20. t.memberlakukan seluruh lingkungan RSUD sebagai kawasan tanpa rokok. 10
(2)Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD mempunyai kewajiban mengupayakan:
1. a.keamanan dan pembatasan akses pada unit kerja tertentu yang memerlukan pengamanan khusus;
2. b.keamanan pasien, pengunjung, dan sumber daya manusia di RSUD; dan
3. c.bimbingan rohani sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasien.

Pasal 5

RSUD mempunyai hak:

a.menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia di RSUD sesuai dengan klasifikasi RSUD;
b.menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
d.menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
f.mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan; dan
g.mempromosikan layanan kesehatan yang ada di RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam menerima pelayanan dari RSUD, pasien mempunyai kewajiban:

a.mematuhi peraturan yang berlaku di RSUD;
b.menggunakan fasilitas RSUD secara bertanggung jawab; 11
c.menghormati hak pasien lain, pengunjung dan sumber daya manusia di RSUD;
d.memberikan informasi yang jujur, lengkap dan akurat sesuai dengan kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya;
e.memberikan informasi mengenai kemampuan dalam pembiayaan atas pelayanan dari RSUD dan jaminan kesehatan yang dimilikinya;
f.mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapatkan penjelasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.menerima segala konsekuensi atas keputusan pribadinya untuk menolak rencana terapi yang direkomendasikan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tidak mematuhi petunjuk yang diberikan oleh Tenaga Kesehatan untuk penyembuhan penyakit atau masalah kesehatannya; dan
h.memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 7

Pasien mempunyai hak:

a.memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di RSUD;
b.memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c.mendapatkan pelayanan kesehatan yang profesional sesuai standar pelayanan di RSUD;
d.mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
e.memilih dokter, dokter gigi dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di RSUD;
f.meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai SIP baik di dalam maupun di luar RSUD;
g.mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya;
h.mendapat informasi yang benar tentang diagnosis, dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis tindakan yang dilakukan serta perkiraan besarnya biaya pengobatan; 12
i.memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh Tenaga Kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
j.didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
k.menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama tidak mengganggu pasien lainnya;
l.memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di RSUD;
m.mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan RSUD terhadap dirinya;
n.menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya; dan
o.menggugat dan/atau menuntut RSUD apabila RSUD diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak RSUD dan pasien diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

(1)Sumber daya manusia di RSUD meliputi:
1. a.Tenaga tetap;
2. b.Tenaga tidak tetap; dan
3. c.Konsultan.
(2)Tenaga tidak tetap dan konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD.
(3)Jumlah, jenis dan kualifikasi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan jenis dan klasifikasi RSUD.
(4)RSUD harus memiliki data ketenagaan yang melakukan praktik atau pekerjaan dalam penyelenggaraan RSUD. 13

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…