DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai tata cara dan prosedur pelaksanaan protokol dalam kegiatan resmi pemerintah. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keseragaman, profesionalisme, dan citra baik pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan resmi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata keprotokolan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau di selenggarakan untuk mendorong menggerakkan dan menunjang kelancaran pelaksanaan peningkatan kinerja pemerintahan daerah;
c.bahwa visi dan misi Bupati menjadi ujung tombak dalam penyelenggaraan keprotokolan Pemerintahan Kabupaten Malinau;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di pandang perlu

Menetapkan

menetapkan dan menata kembali Tata Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau. Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2.Undang - Undang ............. 2
2.Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3.Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4.Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035;
5.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166)
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;
12.Peraturan Pemerintah.......... 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
14.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15.Peraturan pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Hak Keuangan Administrasi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Janda/Dudanya;
16.Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
17.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18.Keputusan Presiden nomor 50 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis-Jenis Pakaian Sipil.
19.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU. 4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden / Wakil Presiden beserta Para Menteri.
2.Pemerintahan Daaerah adalah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonom oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau, sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau, selanjutnyan disebut DPRD.
5.Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malinau.
6.Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau
7.Ketua Dewan adalah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
8.Wakil Ketua Dewan adalah Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malinau
9.Anggota Dewan adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
10.Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten Malinau, Dinas Daerah Kabupaten dan lembaga teknis lainnya.
11.Sekretariat Daerah Kabupaten dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, selanjutnya disebut sebagai Sekretaris Daerah.
12.Dinas Daerah Kabupaten dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah Kabupaten Malinau.
13.Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Kabupaten Malinau.
14.Camat adalah Kepala Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Malinau.
15.Pemerintah Kelurahan/Desa adalah Pemerintah Kelurahan/Desa Kabupaten Malinau.
16.Lurah/Kepala Desa adalah Pemerintah Kelurahan Kabupaten Malinau.
17.Tokoh Masyarakat......... 5
17.Tokoh Masyarakat adalah pimpinan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan yang diakui oleh masyarakat lingkungannya.
18.Masyarakat adalah organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya.
19.Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Perundang- Undangan lainnya.
20.Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah, sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural .
21.Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organisasi Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
22.Protokol adalah serangkaian aturan acara kenegaraan dan acara resmi yang mengatur tentang tata tempat, tata upacara, tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, pemerintahan Daerah dan dalam masyarakat .
23.Protokoler adalah penerimaan penghormatan kepada seseorang dalam acara kenegaraan, acara resmi dan acara kemasyarakatan.
24.Keprotokolan adalah norma-norma protokol atau kebiasaan yang dianut dan atau di yakini dalam kegiatan protokol.
25.Tata penghormatan adalah aturan memberikan hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat dalam acara kenegaraan dan acara resmi.
26.Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi,termasuk tata bendera, lagu kebangsaan, pakaian upacara dan lainnya.
27.Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat pada acara daerah dan acara resmi.
28.Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden serta Pejabat Negara/Perwakilan Negara Sahabat, Tokoh Masyarakat, dan undangan lainnya.
29.Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diselenggarakan Pemerintahan, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang di hadiri oleh dan atau pejabat Pemerintah Daerah, dan atau Tokoh Masyarakat, serta undangan lainnya.
30.Upacara adalah......... 6
30.Upacara adalah acara yang bersifat upacara yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, yang dihadiri dan atau menghadirkan Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah dan atau Pejabat Pemerintah Daerah, dan atau Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Keprotokolan diatur berdasarkan asas:

a.Kebangsaan;
b.Ketertiban dan kepastian hukum;
c.Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan; dan
d.Timbal balik.

Pasal 3

Pengaturan keprotokolan bertujuan untuk :

a.Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, perwakilan Negara asing dan/atau organisasi internasional, serta Tokoh Masyarakat Tertentu, dan/atau Tamu Negara/Daerah sesuai dengan kedudukan dalam Negara/Daerah, Pemerintahan dan Masyarakat;
b.Memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan tertib, rapi, lancar dan teratur sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, baik secara daerah,nasional maupun internasional;dan
c.Menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa dan/atau daerah.

Pasal 4

(1)Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi :
1. a.Tata Penghormatan;
2. b.Tata Upacara;
3. c.Tata Tempat;
4. d.Tata etika;
5. e.Tata wicara;
6. f.Tata surat;
7. g.Tata pakaian;
8. h.Tata seni........ 7
9. h.Tata seni dan budaya;
10. i.Tata jamuan;
11. j.Tata informasi;
12. k.Tata lambing.
(2)Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan hanya dalam Acara kenegaraan yang dilaksanakan di daerah dan/atau acara resmi di daerah bagi :
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pejabat pemerintahan;
3. c.Perwakilan Negara asing/daerah lain dan/atau organisasi internasional/daerah lain;dan
4. d.Tokoh Adat/Masyarakat tertentu.

BAB III

ACARA RESMI DAERAH

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(2)Acara resmi daerah dapat berupa Upacara bendera atau bukan upacara bendera.
(3)Penyelenggaraan acara resmi daerah dapat dilaksnakan di Ibu kota Kabupaten atau di luar ibu kota kabupaten .
(4)Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya atau berlangsungnya acara resmi daerah, pelaksanaan acara dimaksud menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tersebut.
(5)Penyesuaian pelaksanaan acara resmi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diputuskan oleh Protokol Daerah.

Pasal 6

(1)Penyelengaraan keprotokolan acara resmi daerah dilaksanakan oleh Petugas Protokol Daerah yang merupakan bagian dari Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau dan atau Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.
(2)Penyelenggaraan Acara resmi daerah dilakukan oleh:
1. a.Sekretariat daerah;
2. b.Sekretariat DPRD;
3. c.Satuan Kerja perangkat daerah;
4. d.Instansi........ 8
5. d.Instansi pemerintah pusat/provinsi di daerah;
6. e.Organisasi lain dan atau masyarakat.

Pasal 7

(1)Agenda acara diperuntukan Bupati dan Ketua Dewan disusun sesuai dengan masa jabatan Bupati dan Ketua Dewan.
(2)Agenda acara Bupati merupakan pencerminan dari visi dan misi Bupati sebagai Kepala daerah, yang dituangkan dalam rencana strategis pemerintahan Daerah dan Program tahunan Bupati, pelaksanaanya sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Agenda acara Ketua Dewan, pelaksanaanya diatur dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB IV

TATA PENGHORMATAN

Pasal 8

(1)Penghormatan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintahan, dan Pejabat Pemerintah Daerah, berupa :
1. a.Tata tempat, pada acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara;
2. b.Penghormatan Bendera Kebangsaan Merah Putih Apabila meninggal dunia;
3. c.Penghormatan dan penghargaan sebagai pahlawan daerah;
4. d.Pemberian penganugerahan tanda kehormatan dan penghargaan;
5. e.Pemberian bantuan sarana dan prasaran;
6. f.Pengaturan kegiatan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dalam bentuk agenda acara sesuai dengan program yang ada.
(2)Bagi pejabat yang memangku jabatan lebih dari satu, perlakuan protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, yang berlaku pada jabatan dan kedudukan yang tertinggi dalam Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

(1)Untuk Bupati dan Ketua Dewan, mendapatkan kendaraan dinas, rumah dinas, kesehatan, keamanan, dan juga diberikan pengawalan lalu lintas dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara di Kabupaten Malinau.
(2)Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus digunakan untuk tugas dan kewajiban yang berhubungan dengan acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
(3)Kendaraan........... 9
(3)Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, harus menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan atau bendera jabatan dalam menghadiri acara kenegaraan, acara resmi, dan upacara di dalam dan di luar negeri, di pasang di tengah-tengah di depan kendaraan.

Pasal 10

(1)Jenis kendaraan dinas, rumah dinas, kesehatan, keamanaan dan pengawalan lalu lintas untuk Bupati dan Ketua Dewan, pelaksanaanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Kendaraan dinas Bupati dan Ketua Dewan, disertai dengan pemberian Nomor Polisi sesuai dengan peraturan yang ada.
(3)Pemberian Nomor Polisi juga di lakukan pada kendaraan dinas lainnya dengan memperhatikan jabatan dan kedudukan yang dimiliki, yang pelaksanaanya diatur dengan keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…