DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 11 Tahun 2014

Nomor: 11
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai Retribusi Jasa Umum. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kualitas layanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malinau di sektor Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi , sehingga melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2.Undang-Undang............ SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193 ;
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5078) ;
7.Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049) ;
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
12.Peraturan Pemerintah......... 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
22.Peraturan Daerah............ 4
22.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2011 Nomor 14), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 diubah dengan dengan menghapus huruf b dan menambah dua huruf baru yakni huruf i dan huruf j setelah huruf h sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 2 Jenis Retribusi yang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini adalah:

a.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
b.Dihapus;
c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
d.Retribusi Pelayanan Pasar;
e.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
f.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
g.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
h.Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
i.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi.
1. 2.Menghapus.......... 5
2. 2.Menghapus ketentuan BAGIAN KEDUA RETRIBUSI PENGGANTI BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL Paragraf Kesatu Ketentuan Khusus Pasal 10, Paragraf Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Pasal 11, Pasal 12, Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkatan Pengguna Jasa Pasal 13, Paragraf Keempat Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi Pasal 14, Paragraf Kelima Struktur dan besarnya Tarif Retribusi, Paragraf Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 15 dan Paragraf Keenam Tata Cara Pemungutan Pasal 16.
3. 3.Antara Paragraf Keenam Tata Cara Pemungutan Pasal 58 dan BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 59 disisipkan 2 (dua) Bagian yakni BAGIAN KEDELAPAN A RETRIBUSI PENGANTIAN BIAYA CETAK PETA yang terdiri dari Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C, Pasal 59D, Pasal 59E, Pasal 59F, Pasal 59G dan Pasal 59H, dan BAGIAN KEDELAPAN B RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMONIKASI terdiri dari Pasal 59A1, 59B2, 59C3, 59D4, 59E5, 59F6, 59G7 dan 59H8 sehingga keseluruhan BAGIAN KEDELAPAN A DAN BAGIAN KEDELAPAN B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59A

(1)Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penggantian biaya cetak peta oleh Pemerintah Daerah.
(2)Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah Daerah seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur). Paragraf Kedua Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 59B

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut Retribusi atas penggantian biaya/ongkos cetak peta.

Pasal 59C

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah Penyediaan Peta yang dibuat olehPemerintah Daerah.

Pasal 59D

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan olehPemerintah Daerah. Paragraf ketiga......... 6 Paragraf ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 59E

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jumlah peta, jenis ukuran kertas, dan resolusi peta. Paragraf Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 59F Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian. Paragraf Kelima Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 59G Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengantian Biaya Cetak Peta sebagaimana tercantum dibawah ini : No Jenis Cetakan/Ukuran Biaya 1 Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Biasa (HVS) : - Ukuran Ao - Ukuran A1 - Ukuran A2 - Ukuran A3 - Ukuran A4 Rp. 250.000.00 Rp. 200.000.00 Rp. 150.000.00 Rp. 75.000.00 Rp. 35.000.00 2 Cetak Peta Berwarna, Jenis Kertas Glossy Papper : - Ukuran Ao - Ukuran A1 - Ukuran A2 - Ukuran A3 - Ukuran A4 Rp. 300.000.00 Rp. 250.000.00 Rp. 200.000.00 Rp. 150.000.00 Rp. 75.000.00 3 Cetak Peta Foto Citra, Jenis Kertas Biasa - Ukuran Ao - Ukuran A1 - Ukuran A2 - Ukuran A3 - Ukuran A4 Rp. 350.000.00 Rp 300.000.00 Rp. 250.000.00 Rp. 200.000.00 Rp. 150.000.00 4 Cetak Peta Foto Citra, Jenis Kertas Glossy Paper - Ukuran Ao - Ukuran A1 - Ukuran A2 - Ukuran A3 - Ukuran A4 Rp. 400.000.00 Rp. 350.000.00 Rp. 300.000.00 Rp. 250.000.00 Rp. 200.000.00 5 Digitas Peta Ukuran Area Digitasi Per NLP/5 Layer - Index 1 : 5.000 - Index 2 : 10.000 - Index 3 : 25.000 - Index 4 : 50.000 - Index 5 : 100.000 Rp. 450.000.00 Rp. 300.000.00 Rp. 250.000.00 Rp. 200.000.00 Rp. 150.000.00

6.Data......... 7 6 Data Digital/Softcopy Format SHP/IMG/TIF Data Tersimpan Dalam Kepingan DVD - Digital Elevation Model Per KM2 - Landsat 8 Per KM2 Rp. 1.000.00 Rp. 1.500.00 7 Softcopy Peta Dasar/Administrasi (Sungai, Jalan, Batas Kec, Topografi, Poin Desa) NLP Rp. 40.000.00 8 Peta Termatik Format SHP - Index 1 : 5.000 - Index 2 : 10.000 - Index 3 : 25.000 - Index 4 : 50.000 - Index 5 : 100.000 Rp. 50.000.00 Rp. 75.000.00 Rp. 100.000.00 Rp. 150.000.00 Rp. 200.000.00 9 Data Digital/Softcopy Format JPEG Data Tersimpan dalam Kepingan DVD - Index 1 : 5.000 - Index 2 : 10.000 - Index 3 : 25.000 - Index 4 : 50.000 - Index 5 : 100.000 Rp. 25.000.00 Rp. 50.000.00 Rp. 75.000.00 Rp. 100.000.00 Rp. 150.000.00 10 Data Digital/Softcopy Format JPEG Data Tersimpan dalam Kepingan DVD - Layout Ukuran A0/File - Layout Ukuran A1/File - Layout Ukuran A2/File - Layout Ukuran A3/File - Layout Ukuran A4/File Rp. 600.000.00 Rp. 500.000.00 Rp. 350.000.00 Rp. 300.000.00 Rp. 250.000.00 Paragraf Keenam Tata Cara Pemungutan Pasal 59H

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan Kartu Langganan.
(4)Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Telekomonikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistim kawat, optok, radio atau sistim elektromagnetik lainya.
(2)Menera............. 8
(2)Menara Telekomonikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomonikasi yang desain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomonikasi.
(3)Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Paragraf Kedua Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal 59 B2 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi dipungut Retribusi atas Pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomonikasi. Pasal 59C3
(1)Objek Retribusi adalah Pemanfaatan ruang untuk menara telekomonikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
(2)Dikecualikan dari objek Menara Telekomonikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah menara Telekomonikasi yang digunakan untuk kepentingan sosial/tidak digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Pasal 59D4
(1)Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan ruang untuk menara telekomonikasi.
(2)Wajib Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi pengendalian menara telekomonikasi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pengendalian menara telekomonikasi. Paragraf Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 59E5
(1)Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomonikasi menurut Kawasan/Lokasi Menara Telekomonikasi, ketinggian Menara Telekomonikasi (Tower), Operator Pengguna Menara Telekomonikasi Ketinggian dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Menara Telekomonikasi yang dihitung berdasarkan Nilai Investasi Menara Telekomonikasi.
(2)Nilai tariff Retribusi dihitung dengan cara mengalikan Nilai Prosentase Retribusi Pengendalian Menara (PRPM) dengan NJOP Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomonikasi, sebagai berikut: A. Berdasarkan............ 9 A. Berdasarkan Kawasan Penempatan/Lokasi Menara (LM) Jenis Kawasan Nilai Kawasan Pertanian/Persawahan/Perkebunan/Hutan 1.00 Kawasan Perdagangan/Industri, Perkantoran, Bandara/Pelabuhan/Purbakala Kawasan 1.50 Kawasan Hunian/Perumahan 2.00 B. Berdasarkan Penggunaan Menara (PM) Jumlah Penggunaan Nilai 1 Operator Telekomonikasi 2.00 2 Operator Telekomonikasi 1.50 ≥ 3 Operator Telekomonikasi 1.00 C. Berdasarkan Ketinggian Menara * (KM) Ketinggian Menara Nilai 1 Meter – 15 Meter 2.00 15 Meter – 30 Meter 1.75 30 Meter – 45 Meter 1.50 45 Meter – 60 Meter 1.25 Diatas 60 Meter 1.00 D. Nilai Prosentase Retribusi Pengendalian Menara (Prosentase RPM), dengan rumus sebagai berikut: Prosentase RPM (%) = (LM + PM + KM) X 100% 3 E. Perhitungan Retribusi Menara Telekomonikasi dengan rumus sebagai berikut : Tarif Retribusi Pengendalian Menara Prosentase RPM (%) X NJOP Paragraf Keempat Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi Pasal 59F6
(1)Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomonikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan mesyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya......... 10
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya. Paragraf Kelima Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pasal 59G7
(1)Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Ditetapkan Berasarkan Hasil Perkalian Nilai Prosentase RPM Dengan NJOP PBB menara telekomunikasi.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NJOP yang digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan bangunan menara telekomunikasi yang bersangkutan.
(3)Penetapan harga NJOP terhutang Retribusi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 59H8
(1)Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tariff Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Paragraf Kelima MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG Pasal 59I8 Masa retribusi adalah 1 (tahun) terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, kecuali ditetapkan lain oleh Bupati. Pasal 59J9 Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Paragraf Keenam Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasal 59K10
(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen............ 11
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon dan Kartu Langganan.
(4)Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 17 Desember 2014. BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 17 Desember 2014. SEKRETARIS DAERAH, ttd ADRI PATTON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 11. NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 11 )/(TAHUN 2014) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt.KABAG HUKUM, JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 11 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 59A

Pasal 59B

Pasal 59C

Pasal 59D

Pasal 59E

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 59A

Pasal 59B

Pasal 59C

Pasal 59D

Pasal 59E

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 10 Tahun 2017