DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 14 Tahun 2014

Nomor: 14
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau diubah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data kependudukan dan memastikan pencatatan sipil yang akurat dan transparan di Kabupaten Malinau.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau. Mengingat: 1. Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 26 tentang Warga negara dan penduduk ayat

(1)dan (2);

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992, tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
5.Undang-undang........ SALINAN 2
5.Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 Tahun 2004);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
13.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
15.Peraturan Pemerintah.......... 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
16.Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008, tentang Persayaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 4);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2010 Nomor 13). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN MALINAU Pasal I............ 4 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 angka 18 diubah, dan menambah 1 (satu) angka baru setelah angka 38 yakni angka 38A , sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

KEWENANGAN PENYELENGGARA DAN INSTANSI PELAKSANA

Pasal 66A

(1)KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tandatanggan pemilik KTP-el.
(2)NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
(3)Pemerintahan menyelengarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4)Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.
(5)Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peratuaran Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.
(6)Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik perseorang.
(7)KTP-el untuk:
1. a.Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan
2. b.Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
(8)Dalam hal....... 16
(8)Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajip melaporkan kepala Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau pergantian.
(9)Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Intansi Pelaksana melalui camat atau lurah/kepala paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surant pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.
(10)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan elemen data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan bupati.

14.Diantara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 69A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

(1)Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:
1. a.Kelahiran;
2. b.Kematian;
3. c.Perkawinan;
4. d.Perceraian;
5. e.Pengakuan anak;dan
6. f.Pengesahaan anak.
(2)Kutipan akta Pencatatan sipil memuat:
1. a.Jenis peristiwa penting;
2. b.NIK dan status kewarganegaraan;
3. c.Nama orang yang mengalami peristiwa penting;
4. d.Tempat dan tanggal peristiwa;
5. e.Tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
6. f.Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;dan
7. g.Pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam register akta pencatatan sipil. 15.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 70......... 17 ”Pasal 70
(1)Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewenangan Penandatanganan:
1. a.KK atau KTP paling lambat 14 (empat belas) hari;
2. b.Surat keterangan pindah paling lambat 14 (empat belas) hari;
3. c.Surat Keterangan Pindah Datang paling lambat 14 (empat belas) hari;
4. d.Surat keterangan pindah ke luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
5. e.Surat Keterangan Datang dari luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari;
6. f.Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal terbatas paling lambat 14 (empat belas) hari;
7. g.Surat Keterangan Lahir paling lambat 14 (empat belas) hari;
8. h.Surat keterangan lahir mati paling lambat 14 (empat belas) hari;
9. i.Surat Keterangan Kematian paling lambat 3 (tiga) hari;
10. j.Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan paling lambat 7 (tujuh) hari;atau
11. k.Surat Keterangan Pembatalan Perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari; Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(2)Perwakilan Republik Indonesaia wajib menerbitkan Surat keterangan Kependudukan sebagai berikut;
1. a.Surat keterangan perceraian paling lambat 7 (tujuh) hari;
2. b.Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari;
3. c.Surat keterangan pelepasan kewarganegaraan indonesia paling 7 (tujuh) hari; Sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan.
(3)Pejabat pencatatan Sipil dan pejabat pada Perwakilan Republik Indonesia yang ditunjuk sebagai pembantu pencatatan sipil wajib mencatat pada register akta pencatatan sipil dan menerbitkan kutipan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal di penuhinya semua persayartan. Ketentuan......... 18

16.Ketentuan Pasal 71 dihapus. 17.Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1)Pembetulan KTP Elektronik hanya dilakukan untuk KTP Elektronikyang mengalami kesalahan tulis redaksional.
(2)Pembetulan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subyek KTP Elektronik.
(3)Pembetulan KTP Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 18.Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

Ketentuan mengenai penerbitan Dokumen Kependudukan bagi petugas khusus yang melakukan tugas keamanan negara diatur dalam Peraturan Bupati.

19.Ketentuan pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 76 Setiap orang dilarang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk. 20.Ketentuan Bagian Ketiga Perlindungan Data dan Dokumen Kependudukan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 77

(1)Data Perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
(2)Menteri sebagai penanggungjawab memberikan hak akses Data Kependudukan kepada petugas Provinsi dan petugas Penyelenggara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pengguna ).
(3)Petugas dan Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyebarluaskan Data Kependudukan yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
(4)Ketentuan lebih......... 19
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

21.Diantara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 77A sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 77A Pengurus dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.
22.Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT STRUKTURAL “Pasal 83A

(1)Pejabat struktural pada unit kerja yang menaangani Administrasi Kependudukan di provinsi diangkat dan diberhentikan oleh mentri atas usulan gubernur.
(2)Pejabat struktural pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di kabupaten/kota diangkat dan di berhentikan oleh mentri atas usulan bupai/walikota melalui gubernur/
(3)Penilaian kinerja pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilakukan secara periodik oleh mentri.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

23.Ketentuan Pasal 78 diubah, sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 78

(1)Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi memuat:
1. a.Keterangan cacat fisik dan/ atau mental ;
2. b.Sidik Jari ;
3. c.Iris Mata ;
4. d.Tanda Tangan........ 20
5. d.Tanda Tangan;dan
6. e.Elemen data lainnya yang merupakan Aib Seseorang.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Elemen Data lainnya yang merupakan Aib Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

24.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 80

(1)Bupati sebagai penanggung jawab memberikan hak akses pribadi data pribadi kepada petugas provinsi dan petugas Instansi Pelaksana.
(2)Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara mengenai pemberian hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

25.Ketentuan Pasal 81 di hapus.
26.Ketentuan BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 89

(1)Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik, baik di provinsi maupun kabupaten/kota dianggarakan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2)Penyediaan pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan dianggarkan mulai anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan tahun anggaran 2014.

27.Ketentuan Pasal 100 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 21

Pasal 100

Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

28.Ketentuan Pasal 101 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai Kepala Keluarga atau anggota lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) atau untuk memiliki KTP lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (6) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

29.Di antara Pasal 101 dan Pasal 102 disisipkan 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 101A , Pasal 101B , Pasal 101C dan Pasal 101D yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101A

Setiap orang yang tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) dan data Pribadi sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat(2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 101B

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Instansi Pelaksanaa dan Instansi Pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan pungutan biaya kepada Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan sebagimana dimaksud dalam Pasal 77A dipidana denganpidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). ”Pasal 101C Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasaltanpa hak menyebarluaskan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). ”Pasal 101D........... 22 ”Pasal 101D Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

30.Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 104 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: ”Pasal 104

(1)Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2)Pemerintah daerah wajib menerbitkan NIK kepada setiap Penduduk.
(3)Instansi pengguna wajib menjadikan NIK sebagai dasar penerbitan dokumen paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak instansi pengguna mengakses data kependudukan dari Menteri.
(4)KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang ini ditetapkan berlaku seumur hidup.
(5)Keterangan mengenai alamat, nama, dan nomor induk pegawai pejabat dan penandatanganan oleh pejabat pada KTP-el sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat 1 dihapus setelah database kependudukan nasional terwujud.

31.Ketentuan BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 105 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: KETENTUAN PENUTUP ”Pasal 105

(1)semua singkatan “KTP” sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau harus dimaknai “KTP-el”.
(2)semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat terjadinya peristiwa” Sebagaimana Dimaksud Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Malinau harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Dinas Kependudukan dan catatan Sipil;
(3)peraturan........ 23
(3)peraturan yang yang telah ditetapkan sepanjang didak bertentangan dengan peraturan ini masih tetap berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malinau. Ditetapkan di Malinau pada tanggal 17 Desember 2014. BUPATI MALINAU, ttd YANSEN TP Diundangkan di Malinau pada tanggal 17 Desember 2014. SEKRETARIS DAERAH, ttd ADRI PATTON LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2014 NOMOR 14. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA: ( 14 )/(TAHUN 2014) Salinan Sesuai Dengan Aslinya Plt.KABAG HUKUM, JEMI,SH,M.Si PENATA TK.III/d Nip.19690627 200312 1 008

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…