DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 3 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021 dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Azas dan Kedudukan. Bab 3: Tujuan. Bab 4: Ruang Lingkup. Bab 5: Sistematika. Bab 6: Visi Misi. Bab 7: Pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 - 2021. Bab 8: Pengendalian dan Evaluasi. Bab 9: Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Bab 10: Ketentuan Peralihan. Bab 11: Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah diamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan telah mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Utara yang dituangkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/Ev/K.13/2016 tanggal 28 September 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang........
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2004);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
11.Peraturan Pemerintah.........
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU Dan BUPATI KABUPATEN MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021.

BAB I

: PENDAHULUAN;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Kepala Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3.Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
5.Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Presiden ke dalam strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program prioritas Presiden, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal untuk pembangunan jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 .
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Malinau yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau, yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Malinau, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dengan berpedoman pada RPJPD Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
10.Rencana Kerja......
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
16.Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
17.Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.
18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
21.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
22.Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
23.Arah Kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
24.Program adalah.......
24.Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
25.Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II

: GAMBARAN UMUM KONDISI KABUPATEN MALINAU;

Pasal 2

(1)RPJMD Kabupaten Malinau ini disusun berdasarkan azas ;
1. a.manfaat;
2. b.berkeadilan;
3. c.ketepaduan;
4. d.keserasian, keselarasan dan kesimbangan;
5. e.tata kelola pemerintah yang baik;
6. f.berkelanjutan;
7. g.berwawasan lingkungan;
8. h.efektif dan efisien;
9. i.kemandirian.
(2)RPJMD Kabupaten Malinau disusun secara sistematis, terarah, terpadu, terukur, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.
(3)RPJMD Kabupaten Malinau merupakan :
1. a.penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Umum, Program Pembangunan Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah dengan memperhatikan RPJPD Kabupaten Malinau;
2. b.dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang menjadi arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan.

BAB III

: GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN;

Pasal 3

Tujuan penetapan RPJMD Kabupaten Malinau adalah untuk :

a.memberikan panduan bagi penyelenggara pembangunan daerah jangka menengah;
b.mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional, provinsi, Kabupaten/Kota serta dengan Kabupaten yang berbatasan;
c.sebagai pedoman......
c.sebagai pedoman dalam : 1) Penyusunan Renstra SKPD untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun; 2) Penyusunan RKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun; 3) Penyusunan Renja SKPD setiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) Tahun.

BAB IV

: ANALISA ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;

Pasal 4

(1)RPJMD Kabupaten Malinau dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Malinau Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019.
(2)RPJMD Kabupaten Malinau memuat visi, misi, program pembangunan Bupati, arah kebijakan keuangan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja Perangkat Daerah, program lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)RPJMD Kabupaten Malinau disamping memuat hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam penyusunannya juga memperhatikan saran dan masukan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
(4)RPJMD Kabupaten Malinau bertujuan untuk mewujudkan Pembangunan Kabupaten Malinau dengan Visi "Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun".

BAB V

: VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN;

Pasal 5

(1)Sistematika RPJMD Kabupaten Malinau disusun sebagai berikut:
(2)Rincian RPJMD.........
(2)Rincian RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

VISI MISI

Pasal 6

(1)Visi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 adalah TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MAJU DAN SEJAHTERA MELALUI GERAKAN DESA MEMBANGUN.
(2)Misi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016 -2021 adalah :
1. a.meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik;
2. b.meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban dan evaluasi;
3. c.meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur dengan daerah baik perkotaan, perdesaan, pedalamam maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi;
4. d.meningkatkan perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan yang bertumpu pada ekonomi desa, melalui pengembangan infrastruktur ekonomi, yaitu: BUMDes, pasar, bank dan pusat perdagangan;
5. e.meningkatkan peran pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan) dalam perekonomian daerah, melalui pengembangan produk unggulan desa: "one village one product" dengan semboyan " Bertani Sehat";
6. f.menjadikan ibukota Kabupaten Malinau sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan pusat industri barang dan jasa;
7. g.mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
8. h.meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan daerah;
9. i.mengembangkan seni, budaya dan pariwisata daerah, dengan memperbanyak atraksi seni daerah, pelestarian seni dan budaya daerah;
10. j.memantapkan kapasitas Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.

BAB VII

PELAKSANAAN RPJM DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2016-2021

Pasal 7

(1)RPJMD Kabupaten Malinau menjadi pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra SKPD, Renja SKPD, serta dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
(3)Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
(4)Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau.
(2)Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh perangkat daerah Kabupaten Malinau terhadap implementasi program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Malinau.
(3)Tindak lanjut atas pengendalian dan evaluasi implementasi RPJMD Kabupaten Malinau dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah.
(4)Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyusun RPJMD Kabupaten Malinau periode berikutnya, berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.
(5)Mekanisme dan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Malinau ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 9

(1)Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau hanya dapat dilakukan apabila :
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang- undangan;
2. b.hasil pengendalian........
3. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa subtansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
4. c.terjadi perubahan yang mendasar ; dan/atau
5. d.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 10

Perubahan RPJMD Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2018