DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 109

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai prosedur, tata cara, dan prinsip-prinsip dalam pembuatan peraturan daerah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memastikan bahwa proses pembentukan produk hukum di daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dan berkualitas, perlu diatur ketentuan mengenai tata cara pembentukan produk hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan;
c.bahwa agar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam pembentukan produk hukum Daerah, diperlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang......... SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5104);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan.......... 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Malinau.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau.
8.Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau.
9.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau.
10.Peraturan Daerah atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
11.Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbub adalah Peraturan Peraturan Bupati.
12.Peraturan Bersama......... 4
12.Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati.
13.Pimpinan DPRD adalah Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD.
14.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten.
15.Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16.Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17.Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Badan penyusunan perda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
18.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah Kabupaten.
19.Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan pemerintah Kabupaten.
20.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
21.Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
22.Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Perbub, PB Bupati, Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Bupati, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
23.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda Kabupaten sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
24.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
25.Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda, Perbub dan Peraturan DPRD untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
26.Evaluasi adalah......... 5
26.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbub untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
27.Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.

BAB II

… Pasal … BAB … (dan seterusnya) 49 Pasal ...

Pasal 2

Produk hukum daerah bersifat:

a.Pengaturan;dan
b.Penetapan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup produk hukum dalam Daerah meliputi :

a.Produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati, terdiri atas :
1. 1.Peraturan Daerah;
2. 2.Peraturan Bupati;
3. 3.Peraturan Bersama Bupati; dan
4. 4.Keputusan Bupati.
b.Produk hukum yang diterbitkan oleh DPRD, terdiri atas :
1. 1.Peraturan DPRD;
2. 2.Keputusan DPRD; dan
3. 3.Keputusan Pimpinan DPRD;
4. 4.Keputusan Badan Kehormatan DPRD. 6

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 9

(1)Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan DPRD.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
1. a.perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
2. b.rencana pembangunan daerah;
3. c.penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
4. d.aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 10

(1)Penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dikoordinasikan oleh bagian hukum.
(2)Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikut sertakan instansi vertikal terkait.
(3)Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikut sertakan apabila sesuai dengan:
1. a.kewenangan;
2. b.materi muatan; atau
3. c.kebutuhan dalam pengaturan.
(4)Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 11

(1)Badan pembentukan perda menyusun Prolegda di lingkungan DPRD.
(2)Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.
(3)Penyusunan............... 7
(3)Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten.

Pasal 12

(1)penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui badan pembentukan perda.
(2)Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda, dan ditetapkan dengan keputusan DPRD dalam rapat paripurna DPRD.

Pasal 13

(1)Dalam Prolegda di lingkungan pemerintah daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
1. a.akibat putusan Mahkamah Agung;
2. b.APBD;
3. c.pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan
4. d.perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
(2)Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Prolegda dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:
1. a.pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
2. b.pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya.
(3)Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
1. a.untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
2. b.akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
3. c.keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Badan Penyusunan Perda dan Bagian hukum. 8

Pasal 14

(1)Setiap pengajuan Rancangan Peraturan Daerah harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
(2)Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
(3)Penyusunan naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli atau konsultan yang mempunyai kapasitas di bidangnya.
(4)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistimatika baku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan konsep awal Rancangan Peraturan Daerah.

BAB V

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM BERSIFAT PENGATURAN

Pasal 15

Penyusunan produk hukum daerah yang bersifat pengaturan berbentuk Perda atau nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan berdasarkan Prolegda.

Isi peraturan

Teks109PDFHirarki

Memuat teks peraturan…