DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 178

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bab 3: Pembentukan Dusun. Bab 4: Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa. Bab 5: Jenis dan Materi Muatan Peraturan di Desa. Bab 6: Peraturan Desa. Bab 7: Evaluasi dan Klarifikasi Peraturan Desa. Bab 8: Peraturan Bersama Kepala Desa. Bab 9: Peraturan Kepala Desa. Bab 10: Pembiayaan. Bab 11: Keputusan Kepala Desa. Bab 12: Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Bab 13: Peran Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam Pembangunan desa. Bab 14: Kerjasama Desa. Bab 15: Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Bab 16: Urusan Pemerintahan Desa. Bab 17: Jenis Urusan Pemerintahan. Bab 18: Pelaksanaan Urusan dan Pembiayaan. Bab 19: Penambahan dan Penarikan Urusan. Bab 20: Keuangan Desa dan Aset Desa. Bab 21: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 22: Pendamping Kedesa. Bab 23: Hubungan Tata Kerja. Bab 24: Pembiayaan. Bab 25: Ketentuan Peralihan. Bab 26: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang...............
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nommor 5495);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 5539);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16.Peraturan ......
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenanngan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 4). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Malinau.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6.Desa adalah desa dan desa adat, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan ...... kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10.Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun.
11.Kepala Dusun adalah unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
12.Kepala Urusan yang selanjutnya disingkat Kaur adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13.Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14.Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disingkat BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar - besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
16.Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana perimbangan keuangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17.Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 18.Pembangunan ......
18.Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
19.RKP Desa adalah rencana kerja pembangunan desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Des) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun merupakan penjabaran dari RPJM-Desa.
20.Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
21.Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
22.Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
23.Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
24.Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
25.Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LP3MD adalah organisasi yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan desa.
26.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga yang ikut serta dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
27.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
28.Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa.
29.Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli adat desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
30.Forum Perencanaan.........
30.Forum Perencanaan Partisipatif selanjutnya disingkat FP3D adalah forum yang Mempunyai peran mengkaji berbagai aspek pembangunan yang sedang berjalan dan membahas berbagai usulan program dan kegiatan baru pembangunan dan selanjutnya bersama LPMD melakukan diskusi dan pembahasan lebih lanjut terhadap berbagai permasalahan dan potensi yang telah dibahas melalui mekanisme LP3MD sebelumnya dan mekanisme tanggungjawab LPMD sebagai lembaga resmi perencanaan pembangunan desa.
31.Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat LP3MKC adalah Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kecamatan.
32.Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ditingkat Kabupaten selanjutnya disingkat dengan LP3MKB adalah Lembaga Partisipatif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat Kabupaten.
33.Focus Group Discussion selanjutnya disingkat FGD adalah diskusi kelompok terfokus.
34.Satuan Tugas selanjutnya disebut Satgas adalah personil yang ditempatkan di desa-desa dalam rangka memberikan pendampingan kepada Pemerintah Desa dan lembaga-lembaga yang ada didesa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan program pembangunan desa.
35.Tim Pengkajian dan Evaluasi penyerahan, penambahan dan penarikan urusan yang diserahkan Kepada Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengkajian Evaluasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mengkaji dan mengevaluasi penyerahan, Penambahan dan Penarikan Urusan Pemerintah Kabupaten kepada Desa.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 2

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.tertib penyelenggaraan pemerintahan;
c.tertib kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.proporsionalitas;
f.profesionalitas;
g.akuntabilitas;
h.efektivitas dan efisiensi;
i.kearifan lokal;
j.keberagaman.......
j.keberagaman; dan
k.partisipatif.

Pasal 4

Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat Desa

Pasal 5

Nilai ideal yang dibangun kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa :

a.kepemimpinan;
b.demokrasi;
c.keterbukaan;
d.keberpihakan;
e.keadilan;
f.efisiensi;
g.efektif;
h.partisipasi;
i.swadaya;
j.pertanggungjawaban;
k.pemberdayaan;
l.inovasi;
m.produktifitas

Pasal 6

Pemerintahan desa menjalankan fungsi :

a.manajemen pemerintahan;
b.manajemen pembangunan;
c.manajemen pelayanan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Desa melaksanakan fungsi manajemen pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf a, dalam rangka :
1. a.Melakukan gerakan percepatan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mekanisme kerjasama dan koordinasi antara lembaga yang ada didesa dan institusi lainnya;
2. b.Menggerakan Lembaga didesa agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan aktif, saling menggerakkan dan digerakkan;
3. c.Membuat berbagai produk hukum dan pelaksananya dengan melakukan perbaikan sumber daya manusia pemerintah desa, swasta dan masyarakat serta penataan pendapatan desa;
4. d.Menjalankan Fungsi pemerintahan yang merupakan kekuatan kunci utama dalam melakukan satu gerakan didalam masyarakat;
5. e.Menjalankan Fungsi pemerintahan sebagai katalisator didalam desa membangun.
(2)Pemerintah .....
(2)Pemerintah desa melaksanakan fungsi manajemen pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf b, dalam rangka :
1. a.Meningkatkan kemampuan pemerintahan desa dalam mengelola pembangunan desa sendiri dengan mandiri sesuai visi, misi dan model pembangunan daerah;
2. b.Menumbuhkan semangat pelaksanaan pembangunan melalui pembangunan partisipatif masyarakat dengan memadukan semua sumber daya dan dana secara produktif,efisien, efektif, berkeadilan serta berkelanjutan untuk mencapai tujuan;
3. c.Melaksanakan pembangunan di desa secara demokratis dan selaras dengan masyarakat dalam menetapkan program pembangunan dengan mengedepankan aspirasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung;
4. d.Mencapai tujuan pembangunan di desa yang berdampak terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan akan berdaya guna dan berhasil guna sehingga tumbuh swadaya masyarakat yang menimbulkan keserasian dinamis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan yang disepakati bersama.
(3)Pemerintah desa melaksanakan fungsi manajemen pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada huruf c, dalam rangka :
1. a.Menempatkan desa sebagai pusat pelayanan yang melayani masyarakat;
2. b.penyerahan urusan dan pembagian kekuasaan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa;
3. c.Terwujudnya aktivitas pelayanan sesuai kondisi dan karakter potensi serta kearifan lokal desa masing-masing;
4. d.Mewujudkan peningkatan kinerja pemerintah desa dalam pelayanan publik secara Efektif, Efisien, Responsif dan kordinatif;
5. e.Meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan memuaskan masyarakat dari segi prosedur dan makanisme pelayanan, persyaratan teknis dan administrasi pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan.

Pasal 8

(1)Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
(2)Dalam .....
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
1. a.memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. b.mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. c.mengangkat dan memberhentikan Bendahara Desa;
4. d.memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
5. e.menetapkan Peraturan Desa;
6. f.menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
7. g.membina kehidupan masyarakat Desa;
8. h.membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
9. i.membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
10. j.mengembangkan sumber pendapatan Desa;
11. k.mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
12. l.mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
13. m.memanfaatkan teknologi tepat guna;
14. n.mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
15. o.mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. p.melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
1. a.mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
2. b.mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
3. c.menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
4. d.mendapatkan pelindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan e.memberikan ......
5. e.memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
1. a.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
2. b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
3. c.memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
4. d.mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
5. e.melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
6. f.melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan
7. g.efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
8. h.menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
9. i.menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
10. j.mengelola Keuangan dan Aset Desa;
11. k.melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
12. l.menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
13. m.mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
14. n.membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
15. o.memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
16. p.mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
17. q.memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala Desa wajib: a.menyampaikan .....

a.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b.menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
d.memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD pada akhir masa jabatan;
e.memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 10

(1)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
(2)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
1. a.Pertangungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. b.Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
3. c.Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
4. d.Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
(3)Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks178PDFHirarki

Memuat teks peraturan…