DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 5 Tahun 2015

Nomor: 5
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang: Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air dengan sistematika sebagai berikut. Bab 1: Ketentuan Umum. Bab 2: Asas dan Tujuan. Bab 3: Perizinan Pembuangan Air Limbah. Bab 4: Kewajiban dan Larangan Pemegang Izin. Bab 5: Pembinaan dan Pengawasan. Bab 6: Sanksi Administrasi. Bab 7: Ketentuan Penyidikan. Bab 8: Ketentuan Pidana. Bab 9: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika pembangunan di Kabupaten Malinau telah mengakibatkan terjadinya pencemaran sumber air sebagai dampak dari pembuangan air limbah, sehingga harus diatur secara terpadu terkait perizinan pembuangan air limbah ke sumber air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Izin Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air. Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupatan Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
4.Undang-Undang............
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2001);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13.Peraturan Pemerintah...........
13.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5230);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
18.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
19.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 990);
20.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 232);
21.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 314);
22.Peraturan Menteri Negara Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002);
24.Peraturan Daerah.........
24.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
25.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 5) Sebagaimana Terakhir Kali Dirubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE AIR ATAU SUMBER AIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malinau.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Badan adalah satuan kerja perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Malinau yang melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.
5.Air adalah adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.
6.Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan dibawah permukaan, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
7.Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.
8.Baku mutu.........
8.Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air.
9.Izin adalah izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air.
10.Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
11.Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12.Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
13.Pemegang izin adalah setiap orang dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke sumber air yang telah meperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Bupati.
14.Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dilaksanakan berdasarkan asas:

a.Kelestarian dan keberlanjutan;
b.Keserasian dan keseimbangan;
c.Keterpaduan;
d.Manfaat;
e.Kehati-hatian;
f.Keadilan;
g.Partisipatif;
h.Tata Kelola..........
h.Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
i.Otonomi Daerah;
j.Transparansi dan Akuntabilitas;
k.Kearifan Lokal.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah tentang perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air di Kabupaten Malinau ini adalah terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem demi menjamin ketersedian kebutuhan air di masa kini dan masa depan melalui mekanisme perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air.

BAB III

PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Pasal 4

(1)Setiap orang dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum dan/atau tidak berbentuk badan hukum yang melaksanakan usaha dan menghasilkan air limbah yang akan dibuang ke air atau sumber air wajib memperoleh izin dari Bupati.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk surat izin.
(4)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
(5)Tata Cara dan Syarat Pengajuan permohonan izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(6)Atas pelayanan penerbitan izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), dikenakan retribusi daerah.
(7)Pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang retribusi daerah.

Pasal 5

(1)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.isian formulir permohonan izin;
2. b.izin lingkungan..........
3. b.izin lingkungan;
4. c.izin yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan; dan
5. d.dokumen Amdal, UKL-UPL, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud;
6. e.rekomendasi izin pembuangan air limbah dari tim teknis yang dibentuk pemerintahan kabupaten.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
1. a.upaya pencegahan pencemaran, minimisasi air limbah, serta efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; dan
2. b.kajian pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat serta daya tampung lingkungan.
(3)Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat informasi:
1. a.identitas pemohon izin;
2. b.ruang lingkup air limbah;
3. c.sumber dan karakteristik air limbah;
4. d.sistem pengelolaan air limbah;
5. e.debit, volume, dan kualitas air limbah;
6. f.lokasi titik penaatan dan pembuangan air limbah;
7. g.jenis dan kapasitas produksi;
8. h.jenis dan jumlah bahan baku yang digunakan;
9. i.hasil pemantauan kualitas sumber air; dan
10. j.penanganan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat.
(4)Kajian dampak pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf b dapat menggunakan dokumen Amdal atau UKL-UPL apabila dalam dokumen tersebut telah memuat secara lengkap kajian dampak pembuangan air limbah.
(5)Untuk mengkaji pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis perizinan yang diajukan serta memberikan rekomendasi perizinan, maka dibentuk tim teknis.
(6)Tim teknis.........
(6)Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Pembaharuan izin dilakukan apabila:
1. a.perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan penerbitan izin;
2. b.perubahan proses produksi ataupun teknologi proses produksi yang potensial mempengaruhi kualitas dan/atau kuantitas air limbah yang di hasilkan;
3. c.perubahan teknis pengelolaan air limbah;
4. d.perubahan titik penaatan karena adanya penambahan sarana pengolahan (perubahan treatment air limbah di IPAL);
5. e.pengalihan perusahaan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang lama kepada pihak lain;
6. f.perubahan lokasi usaha dan/atau kegiatan.
(2)Pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin setelah diberlakukannya perubahan peraturan perundangundangan yang baru.
(3)Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilakukan dengan cara mengajukan permohonan izin baru kepada pemberi izin dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum perubahan tersebut dilaksanakan.

Pasal 7

(1)Permohonan izin dapat ditolak apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon dan /atau atas rekomendasi dari tim evaluasi kajian pembuangan air limbah.
(2)Izin yang telah diberikan dapat dibatalkan apabila ditemukan ketidakbenaran data dan/atau dokumen dan/atau informasi yang disampaikan oleh pemohon.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Pasal 8

Setiap pemegang izin berkewajiban:

a.melaksanakan pengolahan limbah yang dihasilkan;
b.memenuhi persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke air atau sumber air;
c.memenuhi persyaratan cara pembuangan air limbah;
d.melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber air;
e.melindungi dan mengamankan prasarana sumber air;
f.mencegah terjadinya pencemaran air;
g.mencegah gejolak sosial yang timbul berkaitan dengan kegiatan pada ruang sumber air;
h.mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, nilai-nilai agama, adat istiadat, serta kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah;
i.menanggulangi dan memulihkan fungsi sungai dari pencemaran air sungai;
j.bertanggung jawab terhadap biaya pemulihan pencemaran air akibat kegiatannya;
k.memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan;
l.memenuhi persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
m.memenuhi persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan pencatatan debit harian air limbah;
n.melakukan suatu swapantau dan melaporkan hasil swapantau ke badan;
o.memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan; dan
p.melakukan pemisahan antara saluran pembuangan air limbah dengan air hujan.

Pasal 9

Setiap pemegang izin dilarang:

a.mengalihkan atau memperjualbelikan izin yang dimiliki kepada pihak lain yang tidak berhak;
b.membuang air limbah ke air atau sumber air diatas baku mutu yang dipersyaratkan peraturan yang berlaku;
c.membuang air limbah di luar titik penaatan;
d.melakukan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau melepaskan secara mendadak; dan
e.melakukan mengencerkan air limbah dalam upaya penaatan baku mutu yang dipersyaratkan.
f.melakukan suatu perbuatan dalam bentuk apapun juga secara melawan hukum yang berdampak pada upaya penaatan baku mutu yang dipersyaratkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air merupakan tanggung jawab Bupati yang secara teknis dan operasional dilaksanakan oleh Badan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(2)Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air.
(3)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan izin pembuangan air limbah ke air dan sumber air;
2. b.menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat.
(4)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
1. a.memberikan informasi atau laporan terhadap usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air;
2. b.menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air;
3. c.melaporkan........
4. c.melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya air dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem sebagai akibat dari usaha dan menghasilkan air limbah yang dibuang ke air atau sumber air.
(5)Peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pengawasan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaporkan kepada Badan.
(6)Dalam hal melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dapat dibentuk kelompok masyarakat pengawasan sosial terkait pembuangan air limbah ke air dan sumber air yang merupakan kearifan lokal di Kabupaten Malinau.
(7)Hal-hal teknis yang terkait peran serta masyarakat akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(8)Kelompok masyarakat pengawasan sosial sebagaimana dimaksud ayat (6) ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…