DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai struktur organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di daerah tersebut. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Dalam peraturan ini, biasanya diatur tentang kewenangan Satpol PP dalam penegakan hukum, pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah, serta koordinasi dengan instansi lain.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur, dan damai;
c.bahwa penataan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya didasarkan pada pertimbangan kriteria kepadatan jumlah penduduk, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologis serta resiko keselamatan polisi pamong praja;
d.bahwa tugas perlindungan masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari fungsi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, sehingga dengan demikian maka fungsi perlindungan masyarakat yang selama ini berada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat menjadi fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau. Mengingat ...... SALINAN 2 Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82;
3.Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah ............ 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
12.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 17 Tahun 2002);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MALINAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Malinau;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3.Bupati adalah Bupati Malinau;
4.Dewan Perwakilan 4
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Malinau;
6.Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah;
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang bertugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas-Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
8.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah bagian Perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau;
9.Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil atas usul Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku;
10.Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Aparat Pemerintah Daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
11.Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintahan Daerah dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib ,teratur dan damai;
12.Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
13.Aparatur adalah Aparatur Pemerintahan Kabupaten;
14.Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah adalah sebagian Anggota Satpol PP dan Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang ditetapkan menjadi PPNS yang bertugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum;
15.Tindakan............ 5
15.Tindakan penertiban nonyustisial adalah tindakan yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati dengan cara yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak sampai pada proses peradilan;
16.Tindakan penyelidikan adalah tindakan Polisi Pamong Praja yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data atau informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati antara lain mencatat, mendokumentasikan atau merekam kejadian/keadaan serta meminta keterangan;
17.Tindakan administratif adalah tindakan berupa pemberian surat pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati;
18.Eselon adalah tingkatan dalam Jabatan Struktural;
19.Ex-officio adalah karena jabatannya;
20.Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan adalah unit organisasi langsung Satpol PP Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan dimana dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis Operasional bertangunggung jawab kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Malinau.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.

Pasal 3

(1)Satpol PP merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang penegakkan Perda, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
(2)Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang secara Struktural berkedudukan berada langsung di bawa Bupati dan pertangung jawaban secara administertif kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 6

Pasal 4

Satpol PP mempunyai tugas pokok menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
2. b.pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
3. c.pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Kabupaten Malinau;
4. d.pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
5. e.pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
6. f.pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
7. g.pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.
(2)Pelaksaan tugas lainya sebagaimana di maksud ayat (1) huruf g meliputi :
1. a.mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-perundangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2. b.membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara;
3. c.membantu pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. d.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;
5. e.membantu.......... 7
6. e.membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/ atau kegiatan yang berskala massal; dan
7. f.Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan/ perintah oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

a.melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati;
b.Menertibkan dan menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
d.melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati; dan
e.melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dilengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus serta pemenuhan perlengkapan sarana dan prasarana serta fasilitas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamomg Praja wajib :

a.menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
b.mentaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
c.membantu................ 8
c.membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
d.memberikan perlindungan kepada masyarakat;
e.melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan
f.menyerahkan kepada PPNS Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda dan/atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur dan badan hukum.

BAB IV

KLASIFIKASI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1)Klasifikasi Satpol PP Kabupaten Malinau adalah Satpol PP dengan Tipe A.
(2)Susunan organisasi Satpol PP dengan Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kepala Satuan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas : 1) Sub Bagian Program; 2) Sub Bagian Keuangan; dan 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. c.Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah, terdiri atas : 1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. d.Bidang Ketertiban.............. 9
5. d.Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, terdiri atas : 1) Seksi Operasi dan Pengendalian; dan 2) Seksi Kerjasama.
6. e.Bidang Sumber Daya Aparatur; 1) Seksi Pelatihan Dasar; 2) Seksi Teknis Fungsional.
7. f.Bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas) terdiri dari : 1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat; dan 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
8. g.Kelompok Jabatan Fungsional.
9. h.Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan.
(3)Bagan susunan organisasi Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015