DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 17 Desember 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai struktur organisasi, fungsi, dan tata kerja sekretariat tersebut. Tujuan peraturan ini adalah untuk memperkuat peran korps pegawai negeri dalam pelayanan publik dan meningkatkan koordinasi serta efektivitas kerja di lingkungan pemerintahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai hasil evaluasi, Situasi dan kondisi Kabupaten Malinau yang mempunyai wilayah yang sangat luas, perlu dilakukan penataan dan penambahan terhadap organiasai dan tata kerja Lembaga Lain daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Malinau. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang....... SALINAN 2
2.Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5.Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 141, tambahan lembaran nomor 4449);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran nomor 4741);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74);
10.Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1971 tentang korps pegawai republik indonesia;
11.Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2010 tentang pengesahan anggaran dasar koprs pegawai
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah;
13.Peraturan Menteri........ 3
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KOPRS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN MALIANU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau;
2.Bupati adalah Bupati Malinau;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah Malinau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
4.Dewan perwakilan rakyat daerah selanjutnya disebut DPRD adalah dewan daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
5.Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan pengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6.Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan republik indonesia ;
7.Perangkat daerah.......... 4
7.Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas dearah , Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain;
8.Lembaga lain adalah lembaga yang dibentuk sebagai pelaksanaan dari ketentuan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya,yang ditetapkan sebagai perangkat daerah;
9.Sekretariat dewan pengurus adalah sekretariat dewan pengurus KORPRI kabupaten Malinau;
10.Kepala sekretariat dewan pengurus adalah kepala sekretariat dewan pengurus KORPRI kabuapten Malinau
11.Korps pegawai republik Indonesia disingkat KORPRI adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai republik indonesia demi meningkatkan perjuangan , pengabdian, serta kesetiaan kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara kesatuan republik indonesia berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar 1945,bersifat demokratis, mandiri, bebas,aktif, profesional, netral, produktif dan bertanggung jawab;
12.Kelompok jabatan fungsional adalah himpunan jabatan fungsional keahliandan/atau jabatan fungsional ketrampilan yang mempunyai fungsi dan juga brkaitan erat satu sama lainnya melaksanakan salah satu tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Malinau.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

Pasal 3

(1)Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Dewan Pengurus KORPRI dan secara teknis administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.
(2)Sekretariat Pengurus KORPRI dipimpin oleh seorang Sekretaris. 5

Pasal 4

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 5

Sekretariat Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b.penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
c.penyelenggaraan kegiatan usaha , bantuan hukum dan sosial;
d.pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus KORPRI;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Ketua Pengurus KORPRI.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Pengurus KORPRI terdiri atas:
1. a.Subbagian Umum dan Kerjasama;
2. b.Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani; dan
3. c.Subbagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial.
(2)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6

BAB V

BIDANG TUGAS ORGANISASI

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi :

a.penyelenggaraan administrasi umum, surat menyurat, tata usaha dan kepegawaian;
b.penyusunan program anggaran dan kegiatan KORPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi;
c.penyelenggaraan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun pihak ketiga;
d.penyusunan laporan dan evaluasi;
e.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

Subbagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan olah raga, seni dan budaya serta melaksanakan pembinaan mental dan rohani.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau No. 3 Tahun 2015